Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3612) dan Undang-undang Nomor : 11 tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara tahun 1995, Nomor : 3613) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan audit di bidang Kepabeanan da Cukai;
- bahwa audit di bidang Kepabeanan dan Cukai harus dilaksanakan oleh pegawai yang telah memperoleh sertifikat sebagai Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit;
- bahwa untuk memperoleh sertifikat sebagai Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit perlu dibuat suatu peraturan tentang persyaratan untuk memperoleh sertifikat tersebut.
Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan.
- Undang-undang Nomor : 11 tahun 1995, tentang Cukai.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1996 tanggal 2 April 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor : 23 tahun 1996 tanggal 2 April 1996 tentang Penindakan di bidang Cukai.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 321 /KMK.05/1996, tanggal 1 Mei 1996, tentang pelaksanaan audit di bidang cukai.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 489/KMK.05/1996, tanggal 31 Juli 1996, tentang pelaksanaan audit di bidang kepabeanan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG SERTIFIKASI AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT
Pasal 1
Audit di bidang Kepabeanan dan Cukai dilaksanakan oleh Auditor yang tergabung di dalam satu Tim Audit yang terdiri dari satu orang Ketua Tim dan sekurang-kurangnya dua orang anggota.
Pasal 2
Setiap Tim Audit dikendalikan dan diawasi oleh seorang Pengendali Teknis Audit dan/atau seorang Pengawas Mutu Audit.
Pasal 3
| (1) | Auditor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memperoleh sertifikat sebagai Auditor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi. |
| (2) | Pengendali Teknis Audit adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memperoleh sertifikat sebagai Pengendali Teknis Audit yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi. |
| (3) | Pengawas Mutu Audit adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memperoleh sertifikat sebagai Pengawas Mutu Audit yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.b. Direktur Verifikasi. |
Pasal 4
| (1) | Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat sebagai Auditor adalah:
|
||||||
| (2) | Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat sebagai Pengendali Teknis Audit adalah pegawai dengan pangkat minimal Penata Muda Tk. I / Golongan IIIb yang telah lulus Diklat Pengawasan Keuanga n Negara (PKN), lulus Diklat ‘GATT Valuation Code’ dan telah mengikuti program pemantapan Pengendali Teknis Audit pada Direktorat Verifikasi. | ||||||
| (3) | Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat sebagai Pengawas Mutu Audit adalah pegawai dengan pangkat minimal Pembina / Golongan IVa, Sarjana Akuntansi dan telah mengikuti program pemantapan Pengawas Mutu Audit pada Direktorat Verifikasi. |
Pasal 5
Setiap Auditor wajib memiliki buku auditor yang dikeluarkan oleh Direktur Verifikasi dan wajib diisi setelah selesai melaksanakan audit.
Pasal 6
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan atas keputusan ini sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 01 April 1997
Direktur Jenderal
ttd.
Soehardjo
NIP. 060013988
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Yth. Para Direktur dan Kepala Pusat di Lingkungan DJBC;
6. Yth. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
7. Yth. Para Kepala Kantor Wilayah I s/d XII DJBC di seluruh Indonesia;
8. Yth. Para Kepala Kantor Inspeksi DJBC di seluruh Indonesia.