Keputusan Dirjen Bea dan Cukai – KEP 56/BC/1999

TIPE

Keputusan Dirjen Bea dan Cukai

NOMOR PERATURAN

KEP 56/BC/1999

TAGGAL PENERBITAN

1 August 1999

OBJEK

perubahan pasal 5 keputusan nomor kep-68/bc/1997 tanggal 5 agustus 1997 tentang label tanda pengawasan cukai untuk barang kena cukai yang dijual di toko bebas bea
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KMK.05/1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor, barang impor berupa hasil tembakau atau minuman mengandung etil alkohol yang dikemas untuk penjualan eceran hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada dibawah pengawasan pabean setelah dilekati tanda pelunasan atau tanda pengawasan cukai;
  2. bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor243/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pembebasan Cukai, Barang Kena Cukai yang berasal dari dalam negeri yang dimasukan ke dalam Toko Bebas Bea dapat diberikan pembebasan cukai;
  3. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pengawasan Barang Kena Cukai yang dijual di Toko Bebas Bea, perlu diterbitkan ketentuan tentang label tanda pengawasan cukai untuk Barang Kena Cukai yang dijual di Toko Bebas Bea;
  4. bahwa sehubungan dengan situasi dan kondisi saat ini, biaya pengganti pembuatan label tanda pengawasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-68/BC/1997 tanggal 5 Agustus 1997 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembanganharga, sehingga perlu dilakukan peyempurnaan;
  5. bahwa untuk melaksanakan huruf d perlu ditetapkan suatu keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Mengingat :

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 405/MK/6/4/1975 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Nomor 337/KMK.01/1998;
  4. Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 32/KMK.01/1998 tanggal 4 Pebruari 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Pembebasan Cukai;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KMK.05/1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Tata Laksana kepabeanan di Bidang Impor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN PASAL 5 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-68/BC/1997 TANGGAL 5 AGUSTUS 1997 TENTANG LABEL TANDA PENGAWASAN CUKAI UNTUK BARANG KENA CUKAI YANG DIJUAL DI TOKO BEBAS BEA

Pasal 1

Mengubah pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-68/BC/1997 tanggal 5 Agustus 1997 menjadi sebagai berikut :

“Pasal 5

Biaya pengganti pembuatan label tanda pengawasan cukai ditetapkan :
a. Untuk Minuman Mengandung etil Alkohol sebesar Rp 21.000,00 per lembar atau Rp 200,00 per keping.
b. Untuk hasil tembakau sebesar Rp 1.800,00 per lembar atau Rp 12,00 per keping.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 1999, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki atau diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal;
5. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
7. Para Kepala Kantor Wilayah;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan di seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1999
Direktur Jenderal

ttd.

DR. R.B. Permana Agung, M.Sc.
NIP 060044475

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 101 TAHUN 2008

Menimbang: bahwa ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ/2012

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemeriksaan didefinisikan sebagai…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.6/1992

Sehubungan dengan banyaknya usulan perubahan/penambahan Bank/Kantor Pos dan Giro Persepsi atau Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V PBB dari beberapa KP. PBB, dengan ini disampaikan…
All articles loaded
No more articles to load