Keputusan Dirjen Pajak – KEP 356/PJ./2001

Menimbang :

1. bahwa sebagai upaya untuk menyempurnakan Laporan Penerimaan Pajak agar lebih bermanfaat bagi Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak perlu mengubah beberapa Iampiran dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-167/PJ/2001 tentang Bentuk Laporan Penerimaan Pajak (LPP);
2. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-167/PJ/2001 tentang Bentuk Laporan Penerimaan Pajak (LPP);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengiriman Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara Kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-167/PJ/2001 tentang Bentuk Laporan Penerimaan Pajak (LPP);

MEMUTUSKAN :

Pasal I

Beberapa butir pada bagian lampiran disempurnakan sebagai berikut :

1. Mengubah LPP Induk kolom 1 huruf B dan kolom 1 huruf C sebagaimana dimaksud dalam KEP-167/PJ/2001 tentang Bentuk Laporan Penerimaan Pajak, (LPP) sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Mengubah Lampiran 2 LPP Induk :l;kl;kl;k;k

1. kolom 1 huruf B nomor 1 butir 1.1, huruf B nomor 2 butir 2.1, huruf B nomor 3 butir 3.1, huruf B nomor 4 butir 4.1, huruf B nomor 5 butir 5.1 sebagaimana dimaksud dalam KEP-167/PJ/2001 tentang Bentuk Laporan Penerimaan Pajak (LPP);
2. memindahkan kolom 1 huruf B nomor 6 dan nomor 7 menjadi elemen dalam kolom 1 huruf C nomor 1 dan nomor 2; sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

3. Mengubah Lampiran 3 LPP Induk kolom B dan menambah kolom C serta baris jumlah A+B+C sebagaimana dimaksud dalam KEP-167/PJ/2001 tentang Bentuk Laporan Penerimaan Pajak (LPP) sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Direktur J enderal Pajak lru.
4. Mengubah Penjelasan Mengenai LPP dengan menambahkan keterangan pada bagian Umum sebagaimana dimaksud dalarn KEP-167/PJ/2001
   tentang Bentuk Laporan Penerimaan Pajak (LPP) sehingga selengkapnya menjadi

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO