Keputusan Menteri Keuangan – 1025/KMK.014/1991

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

1025/KMK.014/1991

TAGGAL PENERBITAN

30 August 1991

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan untuk bulan oktober, nopember dan desember 1991
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan tentang Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan untuk triwulan keempat dari tahun 1991.

Mengingat :

  1. Rechten Ordonnantie (Stbl. 1932 Nomor 471) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3264).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN OKTOBER, NOPEMBER, DAN DESEMBER 1991.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan untuk bulan Oktober, Nopember, dan Desember, 1991 adalah sebagai berikut :

1. Rp. 1.871,00 Untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1,-
2. Rp. 1.585,19 Untuk dolar Australia (AUD) 1,-
3. Rp. 168,73 Untuk Schilling Austria (ATS) 1,-
4. Rp. 57,63 Untuk franc Belgia (BEF) 1,-
5. Rp. 1.747,15 Untuk dolar Canada (CAD) 1,-
6. Rp. 307,59 Untuk kroner Denmark (DKK) 1,-
7. Rp. 1.185,02 Untuk mark Jerman (DEM) 1,-
8. Rp. 348,28 Untuk franc Perancis (FRF) 1,-
9. Rp. 255,33 Untuk dolar Hongkong (HKD) 1,-
10. Rp. 158,72 Untuk lire Itali (ITL) 100,-
11. Rp. 719,55 Untuk ringgit Malaysia (MYR) 1,-
12. Rp. 1.053,37 Untuk guilder Belanda (NLG) 1,-
13. Rp. 1.138,56 Untuk dolar Selandia Baru (NZD) 1,-
14. Rp. 303,28 Untuk kroner Norwegia (NOK) 1,-
15. Rp. 3.453,62 Untuk poundsterling Inggris (GBP) 1,-
16. Rp. 1.168,36 Untuk dolar Singapura (SGD) 1,-
17. Rp. 325,24 Untuk kroner Swedia (SEK) 1,-
18. Rp. 1.363,75 Untuk franc Swiss (CHF) 1,-
19. Rp. 1.496,51 Untuk yen Jepang (JPY) 100,-
20. Rp. 335,00 Untuk kyat Burma (BUK) 1,-
21. Rp. 77,00 Untuk rupee India (INR) 1,-
22. Rp. 6.718,00 Untuk dinar Kuwait (KWD) 1,-
23. Rp. 81,00 Untuk rupee Pakistan (PKR) 1,-
24. Rp. 72,27 Untuk peso Philipina (PHP) 1,-
25. Rp. 13,00 Untuk escudo Portugis (PTE) 1,-
26. Rp. 523,00 Untuk riyal Saudi Arabia (SAR) 1,-
27. Rp. 1.794,00 Untuk peseta Spanyol (ESP) 100,-
28. Rp. 48,00 Untuk rupee Sri Lanka (LKR) 1,-
29. Rp. 1.168,02 Untuk dolar Brunei Darussalam (BND) 1,-

Pasal 2

Dalam hal Kurs Valuta Asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs harian valuta asing yang bersangkutan terhadap dolar Amerika Serikat dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1991.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 1991
MENTERI KEUANGAN

ttd

J.B SUMARLIN

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 119/PJ/2010

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa angkutan umum di jalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa…

Peraturan Menteri Keuangan – 171/PMK.011/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan investasi untuk mendorong ekspor kendaraan bermotor, perludiberikan insentif berupa pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk produksikendaraan…