Menimbang :
- bahwa kebijaksanaan penetapan harga gula pasir produksi dalam negeri maupun harga gula pasir impor, dimaksudkan untuk kepentingan stabilisasi harga, meningkatkan gairah petani untuk menanam tebu serta untuk meningkatkan taraf hidup petani tebu;
- bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengadakan penyesuaian terhadap harga gula pasir produksi dalam negeri dan gula pasir impor dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Mengingat :
Keputusan Presiden Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN HARGA GULA PASIR PRODUKSI DALAM NEGERI DAN GULA PASIR IMPOR.
Pasal 1
| (1) | Kalkulasi harga gula pasir produksi dalam negeri, baik yang berasal dari produksi PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) maupun Non PTPN yang dibeli oleh Pemerintah untuk jenis SHS I, ditetapkan sebagai berikut : | |||||||||||
|
||||||||||||
| (2) |
Rincian harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
|||||||||||
| (3) | Harga gula pasir impor yang disalurkan oleh Bulog af Gudang Bulog ditetapkan sebesar : | |||||||||||
|
Pasal 2
| (1) |
Harga karung pembungkus gula pasir ditetapkan oleh Kepala Bulog. |
| (2) |
Harga karung pembungkus ditambah PPN dibayar sendiri oleh pembeli/penyalur kepada pabrik gula sesuai dengan jenis karung yang digunakan. |
Pasal 3
Provenue gula sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini berlaku untuk gula milik petani maupun gula milik pabrik.
Pasal 4
Pajak Pertambahan Nilai dibayarkan pada saat penyaluran.
Pasal 5
| (1) |
Biaya Eksploitasi dan Manajemen (Eksman Fee) Koperasi Unit Desa (KUD) sebesar Rp. 150,00/kuintal sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan/pengadaan dan penyaluran gula milik petani yang dilakukan oleh KUD. |
| (2) |
Administrasi dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan dari pembayaran Eksman Fee KUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bulog. |
| (3) |
Untuk pabrik gula yang tidak mempunyai lahan petani tebu, Eksman Fee KUD disetor kembali oleh Bulog ke Kas Negara. |
Pasal 6
| (1) |
Selisih harga atas stok sejak tanggal berlakunya Keputusan ini ditetapkan sebagai penerimaan Pemerintah. |
| (2) |
Khusus selisih harga atas stok gula pasir impor, termasuk gula pasir yang dikapalkan, ditetapkan sebagai penerimaan Pemerintah. |
| (3) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku terhadap stok gula pasir yang masih berada di gudang PTPN/Non PTPN, gudang Bulog dan gudang-gudang lainnya yang dikuasai Bulog yang terdiri dari : |
|
Pasal 7
Penelitian mengenai besarnya penerimaan Pemerintah maupun permasalahan yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dilakukan bersama antar Departemen Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta BULOG.
Pasal 8
| (1) |
Delivery Order (DO) yang dikeluarkan sebelum tanggal berlakunya Keputusan ini dan pencairannya dilaksanakan setelah tanggal penetapan hanya dapat dilayani setelah dilakukan pembayaran tambahan sesuai harga yang baru. |
| (2) |
Pembayaran tambahan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di Kantor Depot Logistik (DOLOG) setempat yang selanjutnya segera menyetorkannya kepada Pemerintah. |
Pasal 9
Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/KMK.016/1998 tentang Penetapan Harga Gula Pasir Produksi Dalam Negeri dan Gula Pasir Impor dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 10
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung sejak tanggal 24 Juli 1998.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 September 1998
MENTERI KEUANGAN
ttd
BAMBANG SUBIANTO