Keputusan Menteri Keuangan – 458/KMK.012/1984

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

458/KMK.012/1984

TAGGAL PENERBITAN

1 June 1984

OBJEK

ralat keputusan nomor 458/kmk.012/1984 tanggal 21 mei 1984 tentang tata cara perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan yang terhutang oleh kontraktor yang mengadakan kontrak production sharing dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara (pertamina) republik indonesia
PERATURAN

Berhubung dalam pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 458/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1984 terdapat kekeliruan/kekurangan, maka perlu diadakan ralat/penyempurnaan sebagai berikut :

Tertulis :

  1. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 serta penyusutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Tahun 1984 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai ketentuan-ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Seharusnya dibaca :

  1. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebagaimana termaksud dalam Pasal 5 serta penyusutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 457/KMK.012/1984 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai ketentuan-ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Dengan ralat/penyempurnaan ini, keputusan dimaksud dianggap telah diperbaiki.

Ditetapkan diJAKARTA
Pada tanggal1 Juni 1984
MENTERI KEUANGAN,

ttd

ALI WARDHANA

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 67 TAHUN 2009

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor226/MEN/2000 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ/2015

Umum Sehubungan dengan adanya kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan oleh selain Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014…