Keputusan Menteri Keuangan – 508/KMK.01/2000

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

508/KMK.01/2000

TAGGAL PENERBITAN

30 November 2000

OBJEK

perubahan atas keputusan nomor 338/kmk.01/2000 tentang pejabat lelang
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan lelang dan pengembangan profesi Pejabat Lelang, dipandang perlu mengadakan perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang.

Mengingat :

  1. Peraturan Lelang (Vendu Reglement Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1940:56);
  2. Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1930:85);
  3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
  5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja BUPLN sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/1997;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 338/KMK.01/2000 TENTANG PEJABAT LELANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.01/2000 tentang Pejabat Lelang diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 5 diubah dengan menambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

(1)

Pejabat Lelang Kelas I hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya selama berkedudukan di Kantor Lelang Negara.

(2)

Pejabat Lelang Kelas II hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya selama berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II, atau Balai Lelang dalam wilayah kerjanya

(3)

Penetapan Pejabat Lelang Kelas II pada Balai Lelang dilakukan paling cepat dalam waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya keputusan ini.

(4)

Sambil menunggu penempatan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Balai Lelang dapat meminta bantuan Pejabat Lelang dari Kantor Lelang Negara.

(5)

Pejabat Lelang Kelas II yang akan melakukan kegiatan operasional lelang, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.”

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(1)

Pejabat Lelang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pemandu Lelang dalam hal penawaran lelang dilaksanakan secara lisan.

(2)

Dalam hal Pelaksanaan lelang dibantu oleh Pemandu Lelang, Pemandu Lelang dianggap telah mendapat kuasa dari Pejabat Lelang untuk menawarkan barang.”

3. Ketentuan Pasal 9 angka 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas I adalah :

  1. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan Sarjana Hukum, Ekonomi Manajemen/Akuntansi/Penilai;
  2. lulus Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pejabat Lelang dan Penilai;
  3. memiliki kemampuan melaksanakan lelang yang dinyatakan dengan rekomendasi Kepala Kantor Lelang Negara.
  4. tidak pernah terkena sanksi administrasi, sanksi pidana, dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang Negara.
  5. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
  6. berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a).”
4.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

(1)

Pejabat Lelang Kelas II tidak mendapat gaji dan biaya operasional dari pemerintah.

(2)

Setiap pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang Kelas II memungut kompensasi sebesar 60% (enam puluh persen) dari Bea Lelang.

(3)

Perincian pembagian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.”

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

(1)

Kepala Kantor Wilayah BUPLN menunjuk pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap Pejabat Lelang Kelas I.

(2)

Kepala Kantor Lelang Negara menunjuk pejabat/pegawai di lingkungannya untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap Pejabat Lelang Kelas II

(3)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.”

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 23

(1)

Pejabat Lelang diberhentikan oleh Kepala Badan atas nama Menteri Keuangan.

(2) Usul pemberhentian Pejabat Lelang diajukan oleh Kepala Kantor Lelang Negara kepada Kepala Kantor Wilayah BUPLN dalam hal :
  1. meninggal dunia;
  2. pensiun;
  3. dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terbukti kebenarannya;
  4. di jatuhi hukuman administrasi/disiplin berdasarkan ketentuan kepegawaian yang berlaku dan kode etik instansi/lembaga yang berwenang;
  5. Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara belum lulus Sarjana (S1) dan belum berpangkat Penata Muda (Golongan III/a) dalam jangka waktu;
  6. Pejabat Lelang Kelas II yang tidak lagi berkedudukan di wilayah kerjanya;
  7. telah mencapai usia 65 tahun bagi Pejabat Lelang Kelas II dari pensiunan PNS BUPLN, Notaris dan Penilai.
(3) dihapus. “
7.

Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal30 November 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Pemerintah – 8 TAHUN 2015

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan…

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai – P 19/BC/2005

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara perlu dilakukan optimalisasi pemeriksaan pabean secara efektif dan efisien; bahwa untuk menjamin dipenuhinya penerimaan…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini