Peraturan Daerah – 561/Kep.725-Huk/2007

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

561/Kep.725-Huk/2007

TAGGAL PENERBITAN

16 November 2007

OBJEK

penetapan upah minimum kabupaten tangerang provinsi banten tahun 2008 gubernurbanten
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dengan telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2008, dan dalam rangka memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi setiap pekerja/buruh serta dengan mempertimbangkanproduktivitas, pertumbuhan ekonomi, kondisi perusahaan, indeks harga konsumen dan tingkat inflasi, maka perlu dilakukan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten Tangerang;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2008.

Mengingat :

  1. Undang-UndangNomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  3. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  5. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  6. Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
  7. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  9. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan PemerintahNomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  11. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan terhadap Penyelenggaraan PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
  13. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewa Pengupahan.

Memperhatikan :

  1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum jo. Kepmenakertrans Republik Indonesia Nomor Kep. 226/MEN/2000;
  2. Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.680-Huk/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2008;
  3. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 561/24-DPP/XI/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2008;
  4. Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 045.4/3097-DSTK/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal EdaranUsulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2008;
  5. Surat Bupati Tangerang Nomor 561/2329-Disnaker tanggal 15 November 2007 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Upah Minimum KotaTangerang Provinsi Banten Tahun 2008 sebesar Rp. 953.850,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan untuk pekerja di bawah masa kerja 1 tahun.

KEDUA :

Bagi perusahaan yangpada saat ditetapkannya Keputusan ini telah membayar Upah Minimum lebih besar darijumlah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengurangi dan atau menurunkan upah pekerja.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 November 2007
GUBERNUR BANTEN
WAKIL,

ttd.

MOHAMAD MASDUKI

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 800/KM.1/2010

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Departemen Keuangan menjadi Kementerian Keuangan dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi berkaitan dengan komunikasi kedinasan, perlu…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 168/PJ/2002

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.6/2003

Sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan pemindahbukuan penerimaan PBB melalui ATM BCA dari Bank BCA Cabang Wisma Asia Jakarta ke Bank Persepsi PBB Elektronik di tiap-tiap Kabupaten/Kota,…