Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Departemen;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
Memperhatikan :
Pertimbangan Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-36/MK/2006 tanggal 20 Januari 2006, hal Pertimbangan Menteri Keuangan atas dua Rancangan Permendagri.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006.
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin trayek atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan.
- Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau pengusaan kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual-beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan
ke dalam badan usaha. - Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
- Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
- Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, perusahaan pemegang merk dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
- Tahun pembuatan adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.
Pasal 2
| (1) | Penghitungan dasar pengenaan PKB merupakan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. |
| (2) | Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraaan bermotor. |
| (3) | Nilai jual kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor. |
| (4) | Nilai Jual kendaraan bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB adalah sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran 1 Peraturan ini. |
Pasal 3
| (1) | Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
|
| (2) | Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
|
Pasal 4
| (1) | Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB adalah hasil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. |
| (2) | Kendaraan Bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. |
Pasal 5
Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 6
Dasar BBN-KB ditetapkan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum pada kolom 6 Lampiran Peraturan ini.
Pasal 7
| (1) | Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan ini. |
| (2) | Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan ini. |
Pasal 8
Pemberlakuan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 9
Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri sebagai tambahan dari Lampiran Peraturan ini.
Pasal 10
| (1) | Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
|
||||||||
|
|||||||||
| (2) | Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan PKB atas Kereta Gandeng atau Tempel, yang belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini. |
Pasal 11
Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
Pasal 12
Memerintahkan kepada Gubernur untuk melakukan Peraturan ini sepenuhnya dan pelaksanaanya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya Peraturan ini.
Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dasar Pengenaan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KBTahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2006
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
H. MOH. MA’RUF