Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.6/1994

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 01/PJ.6/1994

TAGGAL PENERBITAN

4 January 1994

OBJEK

surat edaran bersama tiga direktur jenderal
PERATURAN

Bersama ini disampaikan Surat Edaran Bersama Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak dan Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : SE-111/A/51/1293, SE-64/PJ.6/1993, dan 973/4708/PUOD tanggal 22 Desember 1993 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah menerima Surat Edaran ini kepada para Kepala KP.PBB diminta untuk segera:

  1. Menyampaikan Nomor Rekening Kas Negara q.q. PBB pada Bank/Kantor Pos dan Giro Operasional V masing-masing Daerah Tk. II di wilayah kerjanya kepada Direktur PBB selambat-lambatnya akhir bulan Januari 1994. Nomor Rekening tersebut diperlukan dalam rangka pemindahbukuan uang pembayaran PBB Pertambangan (Migas);
  1. Menyampaikan copy Surat Edaran Bersama tersebut kepada masing-masing Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II di wilayah kerjanya.

Dengan mempertimbangkan waktu penyampaian Nomor Rekening Kas Negara q.q. PBB dari masing-masing KP.PBB tersebut di atas dan mengingat bahwa saat ini sudah memasuki Triwulan IV Tahun Anggaran 1993/1994, maka Tata Cara Pembayaran dan Pemindahbukuan PBB Pertambangan (Migas) sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Surat Edaran Bersama tersebut baru diberlakukan mulai Tahun Anggaran 1994/1995

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan seperlunya.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

MACHFUD SIDIK, SE. MSc

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Presiden – 96 TAHUN 2003

Menimbang : bahwa di Jakarta, pada tanggal 11 Juli 2002 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat…

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 06/PJ./1995

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan kebiasaan dalam dunia usaha serta dalam rangka lebih memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas…