Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.52/2004

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.52/2004

TAGGAL PENERBITAN

2 July 2004

OBJEK

perubahan kedua atas surat edaran nomor se-27/pj.52/2003 tentang daftar dan sanksi atas wajib pajak yang diduga menerbitkan faktur pajak tidak sah direktur jenderal pajak
PERATURAN

Sehubungan dengan adanya perkembangan lebih lanjut mengenai Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

  1. Merubah isi lampiran :
    1. Menghapus salah satu nama Wajib Pajak yang tercantum dua kali (double) dalam lampiran : SE-37/PJ.52/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi Atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah, dikarenakan kesalahan teknis.
    2. Mencabut nomor urut 18 atas nama Wajib Pajak PT. Menjangan Sakti (NPWP 01.301.277.8-011.000) dari daftar Lampiran II SE-37/PJ.52/2003.
    3. Mencabut nomor urut 93 atas nama Wajib Pajak PT. Canang Indah Particleboard (NPWP 01.516.703.4-112.000) dari daftar Lampiran II SE-37/PJ.52/2003.
    4. Mencabut nomor urut 128 atas nama Wajib Pajak PT. Hegar Mulya (NPWP 01.280.071.0-421.000) dari daftar Lampiran II SE-37/PJ.52/2003.
    5. Mencantumkan keterangan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah dicabut sesuai surat dari Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Pajak.
  2. Daftar Wajib Pajak secara keseluruhan setelah dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 adalah sesuai Lampiran Surat Edaran ini.

  3. Untuk memudahkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang diduga menerbitkan Faktur Pajak tidak sah, maka dianjurkan agar pengarsipan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini disatukan dengan :
    1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-04/PJ.52/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Kewajiban Melaporkan Wajib Pajak Bermasalah.
    2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 tentang Daftar dan Sanksi Atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.
    3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 tentang Langkah-langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah.
    4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-37/PJ.52/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.52/2003 tentang Daftar dan Sanksi Atas Wajib Pajak Yang Diduga Menerbitkan Faktur Pajak Tidak Sah.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Jenderal,

ttd

Hadi Poernomo
NIP 06002737

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER-23/PJ/2013

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 92 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.52/1993

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1993 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.04/1993 tanggal 10 Juni 1993 dan masih banyaknya pertanyaan mengenai penggunaan…

Peraturan Pemerintah – 71 TAHUN 2009

Menimbang: bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan…