Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.7/2006

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 04/PJ.7/2006

TAGGAL PENERBITAN

15 August 2006

OBJEK

pengantar peraturan nomor per – 123/pj/2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan direktur jenderal pajak
PERATURAN

Bersama ini disampaikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-123/PJ/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan yang mengatur hal-hal antara lain:

  1. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak yang meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

  2. Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan lapangan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

  3. Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah pemeriksaan lapangan untuk satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

  4. Pemeriksaan Lengkap atau Pemeriksaan Sederhana Lapangan dapat dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Kantor Wilayah, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, atau Kantor Pelayanan Pajak.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Agustus 2006
Direktur Jenderal

ttd

Darmin Nasution
NIP 130605098

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 44 TAHUN 2009

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum; bahwa…

Peraturan Daerah – 561/64/2005

Membaca : Surat ketua Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Tengah Nomor 04/Depeprov/X/2005 tanggal 28 Oktober 2005 Perihal Pertimbangan Upah Minimum Pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota…