Berdasarkan pengkajian atas Laporan Hasil Pemeriksaan menunjukkan, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Notaris/PPAT pada umumnya pemeriksa hanya melakukan penghitungan pajak berdasarkan pembukuan/pencatatan/dokumen yang semata-mata diberikan oleh Notaris/PPAT. Dengan cara demikian hasil yang diperoleh dari pemeriksaan atas obyek pajak Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh pemotongan/pemungutan masih belum optimal.
Perlu diketahui bahwa penghasilan Notaris/PPAT berkenaan dengan profesinya diperoleh antara lain dari Akta Notaris, Akta PPAT, Legalisasi/Waarmerking dan Pengurusan sertifikat tanah dan lain-lain. Sedangkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi kemungkinan Notaris/PPAT memperoleh penghasilan lain diluar profesinya.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diberikan pedoman dalam melaksanakan prosedur pemeriksaan dan pembuatan program pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Notaris/PPAT sebagaimana dalam lampiran Surat Edaran ini disamping prosedur dan program pemeriksaan yang lazim digunakan. Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
A. ANSHARI RITONGA