Sehubungan dengan beberapa pertanyaan tentang perlakuan biaya jabatan pada butir 2 a angka IV Lampiran I Bagian C, Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP.210/PJ.11/1992 tanggal 4 November 1992 tentang Buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Perseorangan, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :
-
Pada butir 2 a angka IV Lampiran I Bagian C Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-210/PJ.11/1992 dijelaskan dengan jumlah biaya jabatan yang diperbolehkan yaitu sebesar 5% dari penghasilan teratur bruto (jumlah huruf a s/d f) setinggi-tingginya Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebulan menurut banyaknya bulan perolehan untuk setiap pemberi kerja dalam tahun 1992 yang dikutip dari setiap formulir 1721 A1 dan/atau 1721 A2.
- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/KMK.04/1990 tanggal 4 Januari 1990 ditentukan bahwa :
2.1. Biaya jabatan sebagai biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto; 2.2. Besarnya biaya jabatan yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1990 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, dengan setinggi-tingginya Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setahun atau Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sebulan. - Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam pengisian Lampiran I SPT Tahunan PPh 1770 I Bagian C Nomor 2 a, biaya jabatan dipindahkan dari formulir 1721 A1 dan/atau 1721 A2 sesuai dengan besarnya biaya jabatan yang telah ditentukan yaitu :
3.1. Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja, maka besarnya biaya jabatan sesuai dengan formulir 1721 A1/atau 1721 A2 dengan setinggi-tingginya Rp. 540.000,00; 3.2. Apabila Wajib Pajak memperoleh penghasilan dari dua pemberi kerja atau lebih, maka besarnya biaya jabatan merupakan penjumlahan dari masing-masing formulir 1721 A1 atau 1721 A2 yang menghasilkan biaya jabatan dapat lebih tinggi dari Rp. 540.000,00.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER