Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.43/1991

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 20/PJ.43/1991

TAGGAL PENERBITAN

19 August 1991

OBJEK

penggunaan continous form sebagai bukti pemotongan PPh pasal 26
PERATURAN

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 26 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

  1. Pada prinsipnya penggunaan keluaran computer (continous form) oleh Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagai pengganti formulir KP. PPh.4F (bukti Pemotongan PPh Pasal 26) dapat disetujui apabila Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang akan diterbitkan tersebut jumlahnya melebihi 100 (seratus) lembar.

  2. Bentuk serta isi dari continous form sebagai pengganti formulir KP. PPh 4F tersebut harus sesuai dengan formulir (KP.PPh.4F) yang asli.
  1. Untuk dapat digunakan sebagai kredit pajak, maka tiap-tiap lembar harus ditandatangani asli (bukan cap tanda tangan) oleh Pemotong PPh Pasal 26 dan mencantumkan NPWP, Nama dari Pemotong yang bersangkutan.

  2. Untuk dapat menggunakan continous form sebagai Bukti Pemotongan PPh Pasal 26, Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong Pajak yang bersangkutan terdaftar. Adapun bentuk dan isi “Surat Persetujuan Penggunaan Continous form sebagai Bukti Pemotongan PPh Pasal 26” adalah sebagaimana terlampir (lampiran I).

  3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 yang menggunakan Continous form sebagai Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 harus mencantumkan nomor Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 tersebut sebagaimana dimaksud pada butir 4 seperti contoh terlampir (lampiran II).

Demikian penegasan ini untuk dimaklumi.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR’IE MUHAMMAD

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 917 TAHUN 2007

Menimbang : bahwa peningkatan upah pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakatsangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam melaksanakanproses produksi melalui…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ/2010

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, khususnya yang terkait dengan penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT…