Menimbang :
- bahwa dalam rangka upaya pengamanan hak-hak negara dan agar dipatuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan kunci, segel, dan tanda pengaman yang dipergunakan dalam penyegelan.
- bahwa bentuk dan ciri kunci, segel, dan tanda pengamanan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), dan semua peraturan pelaksanaannya;
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), dan semua peraturan pelaksanaannya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1996 Tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3626), dan semua peraturan pelaksanaannya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3627), dan semua peraturan pelaksanaannya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3628) dan semua peraturan pelaksanaannya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3638), dan semua peraturan pelaksanaannya;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3651), dan semua peraturan pelaksanaannya;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 323/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Penindakan di Bidang Cukai;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 92/KMK.05/1997 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG SEGEL BEA DAN CUKAI
Pasal 1
Yang dimaksud dengan segel Bea dan Cukai adalah kunci, segel, dan tanda pengaman yang dipergunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam penyegelan.
Pasal 2
| (1) | Kunci yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai adalah kunc i atau gembok dan anak kunci dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dengan nomor pengawas seperti pada lampiran 1 Keputusan ini. |
| (2) | Kertas segel yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai adalah kertas berperekat atau tidak yang ukuran, bentuk, dan isinya seperti pada lampiran 2 , 3, dan 4 Keputusan ini. |
| (3) | Segel Kancing yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai adalah segel Kancing dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai dengan nomor pengawas seperti pada lampiran 5 Keputusan ini. |
| (4) | Segel Kawat dan Timah yang dipergunakan sebagai segel Bea dan Cukai dengan menggunakan nomor pengawasan seperti pada lampiran 6 Keputusan ini. |
| (5) | Segel lak dan stempel yang dipergunakan segel Bea dan Cukai dengan tanda atau lambang Bea dan Cukai seperti pada lampiran 7 Keputusan ini. |
Pasal 3
| (1) | Nomor pengawas untuk segel Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) merupakan nomor urut pembuatan. |
| (2) | Nomor pengawas untuk segel Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan nomor urut dari Buku Berita Acara Penyegelan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Nomor: KEP- 08/BC/1997 tanggal 30 Januari 1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang. |
| (3) | Nomor Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) adalah nomor kode tetap yang tercetak pada tang segel dan stempel yang dipergunakan dalam penyegelan. |
Pasal 4
| (1) | Pengadaan dan pendistribusian dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk. | ||||||
| (2) | Penggunaan/pemakaian dan pertanggung jawaban segel Bea dan Cukai dilakukan oleh:
|
Pasal 5
| (1) | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila segel Bea danCukai berdasarkan keputusan ini belum tersedia, segel yang digunakan selama ini masih berlaku. |
| (2) | Penggunaan jenis segel sebelum keputusan ini berakhir pada tanggal 31 Maret 1998 |
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 April 1997
Direktur Jenderal
ttd.
Soehardjo
NIP. 060013988