Menimbang :
- Bahwa berdasarkan pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :422/KMK.05/1996 tanggal 17 Juni 1996, petunjuk pelaksanaan teknis pengembalian cukai atas pitacukai yang rusak atau tidak dipakai yang belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai perlu diatur lebihlanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai;
Mengingat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 422/KMK.05/1996 tanggal 17 Juni 1996tentang Pengembalian Pita Cukai;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep -24/BC/1997 tanggal 31 Maret 1997 tentangPenyediaan dan Warna Pita Cukai Mengandung Etil Alkohol;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-20/BC/1999 tanggal 31 Maret 1999 tentangPenyediaan dan Tata Cara Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau;
- Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-66/BC/2000 tanggal 26 September 2000tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep – 24/BC/1997tanggal 31 Maret 1999 tentang Penyediaan dan Warna Pita Cukai Minuman Mengandung Etil AlkoholAsal Impor;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI
Pasal 1
| (1) | Pengembalian cukai atas pita cukai yang rusak atau tidak dipakai, yang belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai, diberikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai, yang melakukan pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai. |
| (2) | Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pita cukai yang bersangkutan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. |
| (3) | Khusus untuk pita cukai hasil tembakau, yang dapat dikembalikan adalah pita cukai hasil tembakau yang dipesan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan dan/atau dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan. |
Pasal 2
| (1) | Yang dimaksud dengan pita cukai yang rusak adalah :
|
||||||||||
| (2) | Yang dimaksud dengan pita cukai yang tidak dipakai adalah sisa pita cukai yang belum sempat dilekatkan pada Barang Kena Cukai karena:
|
Pasal 3
Pita cukai yang tidak dipakai dan/atau pita cukai yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, yang dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diberikan pengembalian cukainya setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
| a. | Pita cukai masih utuh dalam lembaran dan disertai dengan label kontrol Perum Peruri, serta masih terdapat tanda-tanda yang membuktikan bahwa pita cukai tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau |
| b. | Pita cukai masih utuh dalam paking kemasan asli dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiatau Perum Peruri. |
Pasal 4
| (1) | Dalam hal pita cukai yang rusak atau yang tidak dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah terlanjur dipotong menjadi kepingan pita cukai, maka pita cukai tersebut dapat dikembalikan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
|
||||||
| (2) | Dalam hal pita cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) eks impor yang rusak atau yang tidak dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah terlanjur dilepaskan dari lembarannya, maka pita cukai tersebut dapat dikembalikan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :
|
Pasal 5
| (1) | Bila Pengusaha Pabrik atau Importir memiliki utang cukai dan/atau Sanksi administrasi berupa denda, maka jumlah nilai cukai dari pita cukai yang rusak atau tidak dipakai tidak dikembalikan, melainkan wajib diperhitungkan dengan sisa utang cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ada. |
| (2) | Bila Pengusaha Pabrik atau Importir tidak memiliki utang cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau bila jumlah nilai cukai dari pita cukai lebih besar dari sisa utang cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ada, maka dalam hal yang bersangkutan tidak menggunakannya untuk pembayaran pemesanan pita cukai berikutnya, atas nilai cukai atau kelebihan nilai cukai dari pita cukai dikembalikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir, sesuai dengan tata cara pengembalian cukai yang berlaku. |
Pasal 6
Dalam hal pengembalian pita cukai yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c , d dan e atau yang tidak dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikenakan biaya pengganti pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku, yang dapat diperhitungkan dengan nilai cukai yang dikembalikan.
Pasal 7
Tata cara pengembalian pita cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran keputusan ini.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Direktur dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diseluruh Indonesia;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di seluruh Indonesia
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2000
Direktur Jenderal
ttd.
DR. R.B. Permana Agung D., MSc
NIP. 060044475