Peraturan Daerah – 59/ SE / 2007

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

59/ SE / 2007

TAGGAL PENERBITAN

23 August 2007

OBJEK

penolakan permohonan pemberian discount pajak daerah dan penghitungan pajak daerah kepala dinas pendapatan daerah provinsi daerah khusus ibukota jakarta
PERATURAN

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, yang pelaksanaan di lapangan adanya pemberian discount atau penjualan tanda masuk komplemen atau nama lainnya yang sejenis dilakukan oleh Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Dinas Perpenda dan Penyuluhan serta KepalaSeksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan, agar menolak setiap permohonan :
  1. Wajib Pajak Pajak Hiburan baik hiburan rutin atau hiburan insidental yang mengajukan tanda masukkomplemen dan/atau discount atau nama lain yang sejenis dengan itu;
  2. Wajib Pajak Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang mengajukan discount atau nama lain yangsejenis dengan itu atas harga umum atau harga normal yang berlaku.

  1. Penghitungan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengacu pada Ketentuan Pasal 7Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003, ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003.

  1. Atas penolakan pelayanan dimaksud angka 1, Kepala Suku Dinas Pendapatan Daerah, KepalaSubdis Pemeriksaan Pajak Daerah dan Kepala Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan agarmeningkatkan pengawasan dan menindaklanjuti apabila adanya temuan sesuai dengan peraturanpeundang-undangan yang berlaku.

  1. Melaporkan hasil pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui SubDinas Pengendalian sebagai bahan evaluasi.

Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd.

GUSMAN BADARUDDIN, Ak, SH, M.Si
NIP 010138213

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Daerah – 42 TAHUN 2007

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2002, telah ditetapkan Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta; bahwa…

Instruksi Presiden – 3 TAHUN 2006

Dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi: Kepada : Menteri Koordinator…

Peraturan Menteri Keuangan – 255/PMK.04/2011

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum bagi pengusaha di Kawasan Berikat, perlumelakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentangKawasan Berikat; bahwa…
All articles loaded
No more articles to load