Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.7/1998

1.

1. Surat pengaduan dari masyarakat baik yang disampaikan melalui Kotak Pos 5000 maupun tidak;
2. Mass media baik cetak maupun elektronik serta sumber informasi lainnya terutama informasi yang berkaitan dengan :

1.2.

1. Tugas Inventarisasi Wajib Pajak adalah merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Satgas, yaitu untuk melakukan inventarisasi terhadap Wajib Pajak yang diinformasikan terlibat dalam praktik KKN.
2. Tugas inventarisasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam pelaksanaannya dilakukan oleh KPP, Karikpa dan Kantor Wilayah DJP masing-masing berdasarkan informasi yang diterima atau diperoleh dari sumber informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. di atas.
3. Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dituangkan dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Diduga Terlibat KKN dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran 1).
4. Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Diduga Terlibat KKN sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas harus disampaikan kepada Ketua Satgas secara bulanan setiap tanggal 10.
5. pembuatan dan penyampaian Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Diduga Terlibat KKN sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d tetap harus dilaksanakan walaupun tidak ada hasil inventarisasi karena tidak ada informasi yang diterima atau diperoleh mengenai Wajib Pajak yang diduga terlibat KKN (diisi Nihil).
6. Satgas membuat Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi Wajib Pajak yang diduga Terlibat KKN per-KPP yang merupakan kompilasi dari daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada huruf c yang diterima dari KPP, Karikpa dan Kantor Wilayah DJP dengan menggunakan formulir sesuai contoh terlampir (Lampiran 2).
7. Satgas menyampaikan Daftar Nominatif Hasil Inventarisasi Wajib Pajak yang Diduga Terlibat KKN sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas secara bulanan setiap tanggal 15 kepada masing-masing KPP terkait untuk dilakukan identifikasi.

1.3.

Identifikasi Wajib Pajak

Tugas identifikasi Wajib Pajak adalah merupakan tugas yang harus dilaksanakan Satgas, yaitu untuk melakukan identifikasi terhadap Wajib Pajak yang diduga terlibat KKN berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2. huruf f di atas, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh KPP dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

Identifikasi Wajib Pajak harus menghasilkan informasi mengenai :

b.

Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada butir a di atas dituangkan dalam Daftar Nominatif Hasil Identifikasi Wajib Pajak yang Diduga Terlibat KKN disampaikan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 1 kepada Ketua Satgas yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh terlampir (Lampiran 3).

2.

Penentuan Tindak Lanjut

2.1.

Berdasarkan Daftar Nominatif Hasil Identifikasi Wajib Pajak yang Diduga Terlibat KKN yang diterima dari KPP Ketua Satgas menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap Wajib Pajak hasil identifikasi.

2.2.

1. Pemeriksaan Pajak, dalam hal misalnya Wajib Pajak belum memiliki NPWP, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya rendah, atau alasan lain sesuai dengan pertimbangan Ketua Satgas; atau
2. Penyidikan Pajak, dalam hal terdapat indikasi Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, baik berdasarkan hasil identifikasi maupun sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas; atau
3. Penagihan Pajak, dalam hal tindakan penagihan pajak belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

2.3.

Hasil penentuan tindak lanjut berupa bentuk tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 2.2. di atas dituangkan dalam Daftar Nominatif Tindak Lanjut dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh terlampir (Lampiran 4).

2.4.

Daftar Nominatif Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 2.3. di atas disampaikan oleh Ketua Satgas setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 kepada Direktur Pemeriksaan Pajak untuk mendapat persetujuan.

2.5.

pembuatan dan penyampaian Daftar Nominatif Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 2.4. di atas tetap harus dilaksanakan walaupun tidak ada tindak lanjut yang harus diusulkan (diisi Nihil).

2.6.

Dalam hal bentuk tindak lanjut berupa penagihan pajak, maka pelaksanaannya dapat langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan tanpa persetujuan dari Direktur Pemeriksaan Pajak.

2.7.

Apabila dalam Daftar Nominatif Tindak Lanjut sebagai dimaksud pada butir 2.3. di atas terdapat Wajib Pajak yang harus ditindaklanjuti dengan Penyidikan Pajak, maka penyampaian daftar dimaksud kepada Direktur Pemeriksaan Pajak harus dilampiri dengan data yang cukup sebagai pendukung adanya indikasi yang kuat bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

3.

Pelaksanaan Tindak Lanjut

Untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan, pelaksanaan tindak lanjut oleh masing-masing Satgas baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Satuan Tugas Pengamanan Penerimaan Negara Tingkat Kantor Pusat (Satgas Tingkat Kantor Pusat), kecuali untuk tindak lanjut berupa penagihan pajak. Oleh karena itu, berdasarkan Daftar Nominatif Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada butir 2.3. yang telah mendapat persetujuan dari Satgas Tingkat Kantor Pusat dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.6. di atas, Direktur Pemeriksaan Pajak menerbitkan :

1. LP2, sebagai persetujuan atas usul tindak lanjut berupa Pemeriksaan Pajak;

2. Instruksi Penyidikan Pajak, sebagai persetujuan atas usul tindak lanjut berupa Penyidikan Pajak.

3.1.

Pemeriksaan Pajak

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Satgas berupa Pemeriksaan Pajak ini adalah merupakan Pemeriksaan Khusus yang harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi tahun pajak 1996 dan/atau 1997

2. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya LP2.

3. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-134/PJ/1998 tanggal 1 Juli 1998 adalah Tim Pemeriksa Khusus yang dibentuk oleh masing-masing Satgas yang bersangkutan.

4. Tim Pemeriksa Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas terdiri dari para Pemeriksa Pajak, baik yang berasal dari Karikpa maupun Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP, yang menurut pertimbangan Ketua Satgas dianggap cakap atau memiliki kemampuan untuk melakukan tugas Satgas di bidang pemeriksaan pajak.

5. Pada prinsipnya pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus namun sesuai dengan pertimbangan Ketua Satgas pemeriksaan tersebut dapat pula dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Gabungan DJP-BPKP pada tim Pengendali Pemeriksa Gabungan DJP-BPKP Tingkat Wilayah (TPW) yang bersangkutan.

6. Untuk keperluan administrasi pemeriksaan pajak, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e di atas diperlakukan masing-masing sebagai Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan (Kode Unit …. 00) dan Tim Pemeriksa Gabungan DJP-BPKP (Kode Unit ….00B).

7. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak dan pembahasan akhir, baik yang pemeriksaannya dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus maupun oleh Tim Pemeriksa Gabungan DJP-BPKP, baru dapat dilakukan setelah hasil pemeriksaan mendapat persetujuan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak cq. Satgas Tingkat Kantor Pusat.

8. Ketentuan lainnya tentang pelaksanaan pemeriksaan selain huruf a sampai dengan huruf g di atas tetap mengacu pada ketentuan mengenai Pemeriksaan Khusus.

3.2.

Penyidikan Pajak

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Satgas berupa Penyidikan Pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam bidang penyidikan pajak.

3.3.

Penagihan Pajak

Pelaksanaan tindak lanjut oleh Satgas berupa Penagihan Pajak dilakukan oleh KPP terkait sesuai dengan ketentuan di bidang penagihan pajak berdasarkan instruksi Ketua Satgas.

4.

Pengendalian Pelaksanaan Tugas Satgas

4.1.

Uraian Tugas Satgas

a.

Ketua dan anggota Satgas

b.

Staf Teknis

c.

Staf Operasional Bidang Administrasi dan Keuangan

4.2.

Pelaporan Pelaksanaan Tugas Satgas

a.

KPP

Pelaksanaan tindak lanjut berupa penagihan pajak harus dilaporkan oleh KPP secara bulanan setiap tanggal 15 kepada Ketua Satgas dengan menggunakan formulir Daftar Nominatif Hasil Penagihan Pajak sesuai dengan contoh terlampir
(Lampiran 5).

b.

Satgas

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satgas, masing-masing satgas setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 20 wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pajak dalam bentuk :