Waspada! Ini Risiko Punya NPWP Tapi Tidak Bayar Pajak

Siapa yang Wajib Membayar Pajak?

Adakah risiko punya NPWP tapi tidak bayar pajak? Jadi, setiap wajib pajak yang punya NPWP dan memiliki penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Jika tidak membayar pajak, maka akan ada sanksi yang bisa dikenakan pada wajib pajak.

Pasal 9 ayat 2a dan b Undang-Undang KUP, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), mengatur sanksi pajak bagi pemilik NPWP (penghasilan di atas PTKP). Dalam pasal tersebut disebutkan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Selanjutnya, pada pasal 2b dikatakan, wajib pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda 2% per bulan. Perhitungannya dimulai sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT dan berakhir pada tanggal pembayaran.

Selain sanksi denda, terdapat risiko sanksi pidana bila punya NPWP tapi tidak bayar pajak. Inilah sanksi terberat dalam hukum perpajakan Indonesia. Biasanya, sanksi pidana dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari sekali.

Dalam Undang-Undang KUP, sanksi pidana pajak adalah pidana penjara paling minimal 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali pajak terutang dan paling banyak 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Baca Juga: Kode Billing: Alternatif Bayar Pajak Online di OnlinePajak Terbaru 2022

Siapa Saja yang Tidak Wajib Bayar dan Lapor Pajak?

Menurut pasal 11 Permenkeu No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir berlaku adalah PMK No. 18/PMK.03/2021, wajib pajak dengan penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT.

Nah, pertanyaan selanjutnya, siapakah yang dimaksud wajib pajak dengan penghasilan tertentu? Dalam Permenkeu dijelaskan, mereka adalah wajib pajak yang diketegorikan memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak.

1. Perlu Anda ketahui, besaran PTKP kerap mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut tak serta merta dilakukan setiap tahunnya. Besaran PTKP yang terbaru saat ini mengacu pada UU HPP.

Berikut ini besaran PTKP 2016:

1. Rp 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi.

2. Rp 4.500.000 untuk tambahan bagi wajib pajak yang kawin.

3. Rp 4.500.000 untuk tambahan bagi setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan.

Jadi, jika Anda memiliki penghasilan di bawah PTKP Anda tidak memiliki kewajiban membayar pajak dan melaporkan pajak. Dengan demikian, Anda juga tidak memiliki kewajiban untuk memiliki NPWP.

Namun, jika penghasilan Anda di atas PTKP, maka Anda berkewajiban untuk membayar pajak. Sekadar informasi, dalam proses membayar pajak terdapat 2 tahapan yang perlu Anda lakukan, yakni membuat ID Billing, mencetaknya dan membawanya untuk disetorkan melalui teller bank/kantor pos persepsi atau melalui ATM.

Tapi, jika Anda ingin cara yang lebih sederhana, cepat dan mudah, pelajari caranya dengan mengklik tautan di bawah ini.

Baca Juga: Panduan Buat ID Billing dan Bayar Pajak Online di Aplikasi OnlinePajak 

Bagaimana Jika Terlanjur Punya NPWP Tapi Tidak Bayar Pajak?

Ada anggapan umum bahwa kewajiban perpajakan seperti membayar dan melaporkan pajak mengacu pada kepemilikan NPWP. Padahal, anggapan itu salah. Sebab, tidak ada satu undang-undang/peraturan perpajakan yang mengatakan demikian.

Bahkan, orang yang pernah memiliki NPWP namun tidak lagi memiliki penghasilan berhak mengajukan penghapusan NPWP. Cara meghapus NPWP dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

Fungsi NPWP di Luar Kepentingan Perpajakan

Meski bisa mengajukan penghapusan NPWP, ada baiknya Anda memikirkan rencana tersebut. Sebab, selain untuk urusan perpajakan, NPWP berguna untuk berbagai kebutuhan lain. Berikut ini sejumlah contohnya:

Keperluan Mengajukan Kredit

Mengajukan pinjaman bank merupakan hal yang lumrah. Namun, untuk mendapat pinjaman tersebut terdapat syarat tertentu. NPWP adalah salah satu syarat utama bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman atau pembuatan kartu kredit.

Surat Izin Usaha

Orang yang ingin mendirikan badan usaha atau menjalankan usaha perdagangan membutuhkan NPWP sebagai syarat pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Surat izin tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas sebuah usaha. SIUP dibutuhkan oleh pelaku usaha baik skala besar meupun kecil (UKM).

Pembuatan Paspor

Salah satu dokumen utama yang dibutuhkan sebagai syarat pembuatan paspor adalah NPWP. Paspor merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM.

Bayar Pajak dengan OnlinePajak Banyak Keuntungannya

OnlinePajak memberikan banyak keuntungan untuk proses transaksi bisnis yang Anda lakukan. Di sinilah solusi terintegrasi seperti OnlinePajak berperan penting. Dengan OnlinePajak, Anda dapat mengoptimalkan proses pembayaran pajak dengan berbagai manfaat:

• Pembayaran Invoice Lancar: Lakukan pembayaran invoice dengan mudah dan aman melalui kartu kredit, bahkan untuk rekan bisnis yang tidak memilikinya.
• Peningkatan Keuntungan: Kelancaran pembayaran invoice menghasilkan arus kas yang lebih baik, meningkatkan profitabilitas, dan mendukung pertumbuhan bisnis.
• Permintaan Pembayaran Praktis: Buat dan tagih invoice secara praktis dengan pilihan metode pembayaran yang sesuai dengan preferensi pelanggan.
• Rekonsiliasi Data Mudah: Rekonsiliasikan data transaksi secara otomatis dalam satu platform terintegrasi, menghemat waktu dan meminimalisir kesalahan.

OnlinePajak bukan hanya solusi pembayaran invoice, tetapi juga platform terintegrasi untuk pengelolaan pajak dan bisnis. Daftar sekarang dan nikmati berbagai kemudahan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas bisnis Anda.

Ada banyak keuntungan yang bisa Anda terima dengan menggunakan OnlinePajak. Hubungi sales OnlinePajak dan dapatkan informasi registrasi dan fitur yang dapat menjadi solusi dari kebutuhan bisnis Anda. 

Dengan menggunakan OnlinePajak, Anda dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam mengurus pajak dan keuangan bisnis Anda. OnlinePajak adalah solusi tepat bagi Anda yang ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis Anda.

Referensi:

• Undang-Undang KUP
• Permenkeu No.243/PMK.03/2014
• PMK No. 18/PMK.03/2021