Pengertian PKP
PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 yang kini telah diubah menjadi UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Dalam peraturan tersebut, pengusaha berkewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP bila melakukan penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, pengusaha yang wajib menjadi PKP adalah pengusaha yang dalam 1 tahun buku memiliki omzet minimal Rp4,8 miliar.
Baca Juga: Tax Planning PPN: Mekanisme Pengkreditan PPN yang Tepat
Namun, bila pengusaha memiliki omzet tidak mencapai Rp4,8 miliar, pengusaha tersebut bisa mengajukan diri sebagai PKP. Biasanya, banyak pula pengusaha yang meski omzetnya tidak mencapai angka tersebut, namun memilih untuk menjadi PKP. Sebab, ada banyak keuntungan yang bisa pengusaha dapatkan bila menjadi PKP. Tapi, sebelum membahas keuntungan menjadi PKP, mari simak pembahasan tentang hak dan kewajiban PKP atas PPN terlebih dahulu.
Hak PKP atas PPN
Apabila seorang pengusaha sudah dikukuhkan sebagai PKP. Maka terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PKP. Nah, berikut ini hak PKP atas PPN:
- PKP dapat melakukan pengkreditan pajak masukan/pembelian atas BKP/JKP.
- PKP juga meminta restitusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran/penjualan dan berhak pula atas kompensasi kelebihan pajak.
Kewajiban PKP atas PPN
Setelah mengetahui hak PKP, jika Anda merupakan pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka Anda juga perlu mengetahui kewajiban apa saja ditanggung oleh PKP sebagai berikut:
- PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP jika sudah memiliki omzet mencapai Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku.
- PKP wajib memungut PPN dan PPnBM terutang.
- PKP juga wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan. Selain itu, PKP juga wajib menyetorkan PPnBM terutang.
- PKP wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT Masa PPN.
- PKP juga wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP/JKP.
Baca Juga: Penyebab Faktur Pajak Reject serta Solusi Menanganinya
Keuntungan Menjadi PKP
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, menjadi PKP memiliki beberapa keuntungan. Nah, berikut ini keuntungan-keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika menjadi PKP:
- Bila wajib pajak menjadi PKP, maka pengusaha akan dianggap telah memiliki sistem yang legal secara hukum karena tertib membayar pajak.
- Menjadi PKP berarti pengusaha atau wajib pajak memiliki perusahaan yang cukup besar dan lebih dipercaya. Hal tersebut sangat berpengaruh saat ingin menjalin kerja sama dengan perusahaan lain yang juga tergolong besar.
- Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP juga dapat melakukan transaksi jual-beli dengan bendaharawan pemerintah.
Jika wajib pajak sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka tugas penting yang harus dilakukan adalah disiplin dalam melaporkan faktur pajaknya. Hal tersebut karena pemerintah cukup tegas dalam membuat peraturan terkait pelaporan PPN.
Jika Anda terlambat melaporkan faktur pajak atau bahkan sampai lupa membuatnya, maka PKP akan dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi administrasi seperti denda hingga sanksi pidana.
Memebuat invoice, faktur pajak, hingga melaporkannya memang bukan hal yang mudah, terlebih jika Anda masih melakukannya melalui banyak aplikasi yang berbeda-beda. Kini menghitung, membuat invoice, faktur pajak, bukti potong, hingga setor dan lapornya sudah bisa dilakukan lebih mudah, aman, dan terjamin dalam 1 aplikasi terintegrasi, melalui fitur e-Faktur OnlinePajak. OnlinePajek merupakan aplikasi berbasis web yang bisa Anda gunakan kapan saja dan di mana saja asalkan perangkat elektronik yang Anda gunakan telah terhubung dengan baik ke internet. Tanpa harus membuka banyak aplikasi, Anda telah bisa menuntaskan proses bisnis hingga perpajakan Anda secara akurat. Daftar di OnlinePajak dan temukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan perusahaan Anda.
Referensi:
UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
