Keputusan Menteri Keuangan – 131/KMK.05/1997

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Kawasan Pabean;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KAWASAN PABEAN.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992, yaitu :

   1. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;

   2. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu antara lain meliputi kegiatan di bidang pertambangan, perindustrian, pertanian dan pariwisata.

3. Bandar udara adalah lapangan terbang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo (barang) dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbang dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.

4. Tempat lain adalah tempat tertentu di daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan laut dan tempat tertentu lainnya yang penyelenggaraannya mendapat ijin/ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan antara lain meliputi Tempat Penimbunan Berikat, Tempat Penimbunan Sementara diluar Pelabuhan Laut dan Bandar Udara.

Pasal 2

Pasal 3

Kepala kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap Kawasan Pabean sesuai dengan daerah kerjanya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi Dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai kewenangan masing-masing menetapkan Kawasan Pabean dalam waktu :

1. selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini untuk pelabuhan laut, bandar udara dan tempat lain yang telah melayani kegiatan impor dan/atau ekspor sebelum ditetapkannya Keputusan ini.
2. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan suatu tempat sebagai pelabuhan laut, bandar udara dan tempat lain yang dikeluarkan setelah ditetapkannya Keputusan ini.

Pasal 5

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 1997
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR’IE MUHAMMAD