Menimbang :
Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008.
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2008;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja PerangkatDaerah dan Sekretariat Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- Keputusan Gubernur Nomor 29 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan DaerahPropinsi daerah Ibukota Jakarta;
- Keputusan Gubernur Nomor 147 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
- Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.
- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yangdigunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atauperalatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenagagerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yangbergerak.
- Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang ataubarang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin trayek atau izin usaha angkutanatau kartu pengawasan.
- Pajak kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ataupenguasaan kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahanhak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak ataukeadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badanusaha.
- Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknisdan/atau serta penggunaannya.
- Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindahtempat dan tidak melekat secara permanen.
- Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh darisumber data, antara lain, agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
- Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi danidentifikasi oleh pihak berwenang.
- Harga kosong (off the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasukPajak Pertambahan Nilai.
- Harga isi (on the road) adalah harga kendaraan bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasukpajak Pertambahan Nilai, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor.
BAB II
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2
| (1) | Dasar Pengenaan PKB dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor danbobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibatpenggunaan kendaraan bermotor. |
| (2) | Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor. |
| (3) | Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkanberdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor. |
Pasal 3
| (1) | Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagaimana tercantumpada kolom 7 Lampiran I peraturan Gubernur ini. |
| (2) | Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkannilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. |
Pasal 4
| (1) | Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk berdasarkan dasar penghitungan PKB dan BBN-KB denganhasil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I dengan nilai jual ubahbentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. |
| (2) | Kendaraan bermotor ubah bentuk lainnya yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Gubernur ini selanjutnya diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur. |
Pasal 5
| (1) | Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),dihitung berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :
|
| (2) | Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
|
Pasal 6
| (1) | Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasarpengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. |
| (2) | Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) darinilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. |
| (3) | Dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkansebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum padakolom 7 dan 5 Lampiran I peraturan Gubernur ini. |
Pasal 7
Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB terhadap jenis, merek, tipe, serta tahun pembuatan kendaraan bermotor yang terdapat kekeliruan.
Pasal 8
| (1) | Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menetapkan dasar dasar pengenaan PKB danBBN-KB untuk kendaraan bermotor :
|
||||||||
| (2) | Penetapan dasar pengenaan PKB untuk jenis, merek dan tipe kendaraan bermotor sebagaimanadimaksud pada ayat (1), bobotnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2). |
Pasal 9
Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 8, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundang.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2008
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
ttd.
FAUZI BOWO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
ttd.
MUHAYAT
NIP 050012362
BERITA DAERAH PROVINSI JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 79