Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 46/PJ.3/1988

Ruang lingkup pemungutan PPN.
Ruang lingkup pemungutan PPN adalah sesuai dengan ruang lingkup pengenaan PPN berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh pedagang besar dan penyerahan Jasa Kena Pajak selain jasa yang dilakukan oleh pemborong. Dengan demikian maka atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Importir, pabrikan, distributor utama, pedagang besar (distributor,agen) dan pedagang eceran, terutang PPN. Demikian pula atas penyerahan semua jasa (kecuali jasa yang tidak dikenakan PPN) terutang PPN yang menjadi obyek pemungutan berdasarkan ketentuan ini.

Penyerahan yang PPN/PPn BM-nya tidak perlu dipungut. Dalam rangka deregulasi maka penerbitan SKB PPN hendaknya dilakukan seminimal mungkin. Oleh karena itu hal-hal yang sudah jelas tidak terutang PPN, Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan dan Badan-badan tertentu tidak perlu memungut PPN. Penyerahan yang PPN-nya tidak perlu dipungut dapat dibagi sebagai berikut :

1. Penyerahan yang terhutang PPN tetapi tidak perlu dipungut PPN/PPn BM oleh pemungut. Penyerahan dibawah ini sebenarnya terutang PPN, tetapi atas pembayarannya tidak perlu dipungut PPN/PPn BM oleh pemungut:

   (1)	pembayaran jumlahnya tidak melebihi Rp. 500.000,00
   (2)	pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PERTAMINA.
   (3)	pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diserahkan oleh Perumtel.
   (4)	pembayaran atas jasa angkutan udara dalam negeri yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
   (5)	Pembayaran yang PPN-nya ditanggung Pemerintah berdasarkan :
   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 yo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 yo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1988 yo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 559/KMK.04/1986 tanggal 24 Juni 1986. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1988 yaitu atas penyerahan surat kabar dan majalah yang bahannya dibuat dari kertas koran.
   Catatan : Penyerahan tersebut pada butir 1 s/d 4 disetor sendiri oleh PKP rekanan yang bersangkutan.

2. Penyerahan yang tidak terutang PPN berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988.
   

   (1)	Penyerahan bukan Barang Kena Pajak termasuk pembayaran atas pembebasan tanah, kecuali penyerahan tanah matang oleh Real Estate/Industrial Estate tetap terutang dan dipungut PPN.
   (2)	Penyerahan bukan Jasa Kena Pajak sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 yaitu :
   jasa pelayanan dan perawatan kesehatan. jasa pelayanan sosial. jasa pelayanan pos dan giro. jasa perbankan, asuransi, lembaga keuangan bukan Bank dan Financial Leasing. jasa di bidang keagamaan. jasa di bidang pendidikan. jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial. jasa penyiaran radio dan televisi. jasa angkutan laut dan angkutan udara. jasa angkutan udara luar negeri. jasa tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja. jasa perhotelan dan rumah penginapan. jasa telepon umum, coin box, telegram dan jasa penyewaan transponder luar negeri.
   Penyerahan tersebut pada huruf A dan B tidak perlu dipungut dan juga tidak perlu diterbitkan Surat Keputusan Beban PPN (SKB PPN). Oleh karena itu diminta kepada Saudara memberikan penjelasan kepada Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan dan Badan-badan tertentu tersebut. Dalam hal pemungut ragu-ragu dalam memutuskan apakah atas penyerahan tersebut terutang PPN/PPn BM atau tidak, maka Saudara diminta membuat surat penegasan kepada si pemungut apakah terutang PPN/PPn BM atau tidak, jika tidak terutang maka untuk penyerahan dengan kasus yang sama diberikan penegasan bahwa untuk penyerahan tersebut tidak perlu dipungut PPN.

Pemungut Pajak.
Yang bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN/PPn BM adalah Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan dan Kantor Pusat/Cabang/Unit dari Badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak, yang melakukan pembayaran, Pemungut ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 dan untuk ini tidak diperlukan surat khusus penunjukkan sebagai pemungut. Dalam hal terjadi transaksi antar badan-badan tertentu sebagai pemungut (diluar pemungutan oleh KPN dan Bendaharawan yang selalu diperlakukan sebagai pemungut) maka PKP yang menyerahkan BKP/JKP yang berkewajiban untuk memungut dan menyetor sendiri PPN/PPn BM yang terutang.

Bukti pemungutan.
Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang PPN/PPn BM-nya telah disetorkan di Kas Negara/Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro merupakan bukti pemungutan dan sekaligus sebagai bukti setor baik bagi PKP rekanan maupun pemungut. Dalam hal tidak terutang PPN maka Faktur Pajak dan SSP tidak perlu dibuat.

Dasar Pengenaan Pajak dan pajak yang dipungut untuk KPN dan Bendaharawan.

Catatan :
Untuk Badan-badan tertentu PPN dan PPn BM dihitung sebesar tarif PPN/PPn BM dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (Harga Jual, Nilai penggantian)

Faktur Pajak :
Faktur Pajak yang harus dibuat oleh PKP rekanan adalah Faktur Pajak standard sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1117/KMK.04/1988tanggal 8 November 1988.

Surat Setoran Pajak (SSP) :
SSP dibuat atas nama, alamat dan NPWP PKP rekanan, sedangkan yang menandatangani SSP pada ruang kiri bawah SSP adalah pemungut yang bertindak atas nama PKP rekanan.

Laporan :

Sanksi :
Untuk KPN dan Bendaharawan sebagai pemungut pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan, dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sanksi atas petugas/pejabat KPN dan Bendaharawan adalah sanksi kepegawaian. Jika memenuhi unsur pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang berkenaan. Untuk Badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak, kecuali Bank Pemerintah/Bank Pembangunan Daerah baik selaku Bank Persepsi maupun selaku Bank Pembayar atas penyerahan BKP/JKP kepada Pemerintah, maka Badan-badan pemungut bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan dapat diterbitkan Surat Keterangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sepanjang PKP rekanan dapat membuktikan bahwa PPN/PPn BM telah dipungut oleh Badan pemungut tetapi tidak disetorkan di Kas Negara.