Macam-Macam Pajak di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui

Mengenal Macam-Macam Pajak

Macam-macam pajak di Indonesia dibagi menjadi dua: pajak pusat dan pajak daerah. Pembahasan mengenai macam-macam pajak akan membantu wajib pajak memahami perpajakan di Indonesia.

Seperti yang Anda tahu, pajak merupakan tulang punggung pendapatan negara. Peran pajak sangat besar dalam pembangunan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak hanya wajib membayar pajak melainkan mengetahui perpajakan di Indonesia termasuk macam-macam pajak dan fungsi pajak bagi negara.

Penggolongan Pajak di Indonesia

Seperti disebut di atas, berdasarkan penggolongannya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat yang diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang diadministrasikan oleh Dinas/Badan Pendapatan Daerah setempat.

Macam-macam Pajak Pusat

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

Subjek PPh sendiri terbagi menjadi dua yaitu wajib pajak dalam dan luar negeri. Menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, mereka adalah pihak yang membayar, memotong, dan memungut pajak yang terutang atas objek pajak.

Objek PPh merupakan setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun luar negeri.

Berikut ini contoh jenis PPh yag berlaku di Indonesia:

PPh Pasal 15
PPh Pasal 19
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
PPh Pasal 24
PPh Pasal 25
PPh Pasal 26
PPh Pasal 29, dan
PPh Final Pasal 4 ayat 2.

macam-macam pajak

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam peredarannya, pajak ini dilakukan antara produsen ke konsumen. PPN juga masuk dalam kategori jenis pajak tidak langsung.

Jadi, yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah produsen. Sedangkan yang berkewajiban untuk membayar PPN adalah konsumen akhir.

Objek pajak atau orang yang dikenakan PPN diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN dan perubahannya yakni Undang-Undang 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang PPN disebutkan, pungutan ini dikenakan atas:

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan Pengusaha
Impor Barang Kena Pajak.
Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam paerah pabean.
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Bagi Anda yang belum tahu, daerah pabean adalah wilayah di dalam kawasan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, udara, dan tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabean (UU Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean).

Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Objek PPnBM atau barang yang tergolong dalam barang mewah di antaranya:

Barang yang bukan kebutuhan pokok.
Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.
Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu.
Barang yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat yang berpenghasilan tinggi.

Untuk melaporkan PPnBM, wajib pajak dapat menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111. SPT Masa PPN 1111 merupakan formulir yang digunakan oleh para wajib pajak untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor PPN maupun Pajak Penjualan Barang Mewah yang terutang.

Bea Meterai

Bea Meterai (BM) merupakan pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran dan surat berharga yang memuat nominal uang di atas jumlah dan ketentuan tertentu.

Untuk pelunasan Bea Meterai, kita mengenal dua cara yakni:

Benda meterai yang merupakan meterai tempel dan kertas meterai.
Cara lainnya adalah dengan cara yang sudah ditetapkan Menteri Keuangan. Cara ini menggunakan teknologi pencetakan dan sistem komputerisasi.

Nilai dari Bea Meterai juga terbagi menjadi 2 yaitu Rp 3.000 dan Rp 6.000. Kedua nilai tersebut digunakan tergantung dari kebutuhannya.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan dan/atau penguasaan atas tanah dan/bangunan. PBB terbagi atas 2 sektor yakni PBB Sektor P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diadministrasikan oleh pemerintah kabupaten/kota) dan PBB Sektor P3 (Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak).

Pembagian sektor tersebut diatur dalam Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sejak 1 Januari 2014.

Berikut ini macam-macam pajak daerah atau pajak yang dipungut pemerintah daerah:

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor.
Pajak Air Permukaan.
Pajak Rokok.
Pajak Kendaraan Bermotor.
Pajak Hotel.
Pajak Restoran.
Pajak Hiburan.
Pajak Reklame.
Pajak Penerangan Jalan.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
Pajak Parkir.
Pajak Air Tanah.
Pajak Sarang Burung Walet.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Fungsi Pajak

Setelah mengetahui macam-macam pajak, Anda juga harus pahami fungsi dari pajak itu sendiri. Nah, berikut ini fungsi umum pajak yang perlu Anda tahu:

Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter). Pajak merupakan sumber pemasukan utama keuangan negara yang dikumpulkannya dengan cara menerima dana atau uang dari para wajib pajak ke kas negara. Uang atau dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi). Pajak juga menjadi alat untuk mengatur kebijakan sosial dan ekonomi. Dalam arti, pajak dapat digunakan untuk mengatur laju inflasi, mendorong kegiatan ekspor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi yang membantu perekonomian.
Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi). Pajak berfungsi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pendapatan negara dengan kesejahteraan masyarakat.
Fungsi Stabilitas. Pajak berfungsi menstabilkan perekonomian. Contohnya: mengatasi inflasi dengan cara menetapkan pajak tinggi agar jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Begitu pun ketika negara mengalami kelesuan ekonomi atau deflasi, maka pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa bertambah dan deflasi pun dapat diatasi.

Kesimpulan

Pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Berkat pajak yang dibayar oleh wajib pajak, Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.