Keputusan Menteri Keuangan – 211/KMK.06/2002

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

211/KMK.06/2002

TAGGAL PENERBITAN

6 May 2002

OBJEK

divestasi saham negara dalam rangka penyertaan modal negara pada bank pembangunan daerah peserta program rekapitalisasi
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan divestasi atas Penyertaan Modal Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi;
  2. bahwa pada prinsipnya pelaksanaan divestasi Penyertaan Modal Negara merupakan kebalikan dari proses rekapitalisasi;
  3. bahwa hasil divestasi perlu dipergunakan untuk membeli kembali seluruh obligasi rekapitalisasi;
  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Divestasi Saham Negara Dalam Rangka Penyertaan Modal Negara pada Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Maluku, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, dan Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 79);
  4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
  5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor
    53/KMK.017/1999
    31/12/KEP/GBI
    tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum;
  6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor
    135/KMK.017/1999
    32/1/KEP/GBI
    tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DIVESTASI SAHAM NEGARA DALAM RANGKA PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

  1. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Peserta Program Rekapitalisasi.
  2. Divestasi adalah penjualan seluruh atau sebagian saham milik Pemerintah pada Bank.
  3. Saham milik Pemerintah adalah bukti Penyertaan Modal Negara pada Bank.

BAB II
PELAKSANAAN DIVESTASI

Pasal 2

Penjualan seluruh atau sebagian saham milik Pemerintah pada Bank yang diterbitkan oleh Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi dilakukan oleh Pemerintah kepada :

  1. Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II yang melakukan setoran modal 20% (dua puluh per seratus) dari kekurangan modal untuk mencapai rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank sebesar 8% (delapan per seratus);
  2. Masyarakat.

Pasal 3

(1)

Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi, dapat membeli kembali seluruh atau sebagian saham milik Pemerintah pada Bank dengan hak opsi (Call Option).

(2)

Dalam hal hak opsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipergunakan, masyarakat dapat membeli saham milik Pemerintah pada Bank.

Pasal 4

(1) Sumber dana untuk pembelian saham milik Pemerintah pada Bank berasal dari :
  1. hasil penagihan kredit dan penjualan aset yang dialihkan oleh Bank kepada BPPN; dan atau
  2. dana sendiri.
(2)

Seluruh hasil penagihan kredit dan penjualan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, wajib digunakan untuk membeli saham milik Pemerintah pada Bank.

Pasal 5

Pembelian saham milik Pemerintah pada Bank hanya dapat dilakukan secara tunai.

Pasal 6

Ketentuan dan persyaratan yang menyangkut calon pembeli saham mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB III
HARGA PEMBELIAN SAHAM MILIK PEMERINTAH

Pasal 7

(1)

Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harga pembelian saham milik Pemerintah pada Bank adalah sebesar harga pembelian oleh Pemerintah untuk saham yang ditawarkan ditambah premi.

(2)

Besarnya premi untuk pembelian saham milik Pemerintah pada Bank ditetapkan sebesar jumlah penerimaan bunga obligasi rekapitalisasi yang diterima dalam rangka Program Rekapitalisasi.

(3)

Harga pengalihan sisa saham milik Pemerintah pada Bank setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan atas nilai yang ditetapkan oleh penilai independen pada awal periode dimaksud.

Pasal 8

Penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank.

BAB IV
PENGGUNAAN HASIL DIVESTASI

Pasal 9

(1)

Hasil divestasi wajib dipergunakan untuk membeli seluruh obligasi Rekapitalisasi yang ada pada Bank.

(2)

Obligasi yang telah dibeli kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Persyaratan dan tata cara pembelian obligasi rekapitalisasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan Menteri Keuangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal6 Mei 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 26/PJ/2014

Menimbang : bahwa uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara…

Peraturan Dirjen Pajak – 7/PJ/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi perlu meningkatkan batas jumlah penghasilan orang pribadi yang dapat menggunakan formulir SPT 1770…

Peraturan Menteri Keuangan – 53/PMK.04/2008

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelarasan ketentuan mengenai pengelolaan barang yang menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tentang Penyelesaian Terhadap…