Keputusan Menteri Keuangan – 25/KM.1/2011

TIPE

Keputusan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

25/KM.1/2011

TAGGAL PENERBITAN

17 January 2011

OBJEK

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 januari 2011 sampai dengan 23 januari 2011
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutangPajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harusterlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanKeputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan PajakPenghasilan yang berlaku untuk tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 23 Januari 2011.

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P tahun 2005;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL17 JANUARI 2011 SAMPAI DENGAN 23 JANUARI 2011.
Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal17 Januari 2011 sampai dengan 23 Januari 2011, ditetapkan sebagai berikut :

1.Rp9.068,00Untuk dolar Amerika Serikat (USD)1-
2Rp9.018,49Untuk dolar Australia (AUD)1-
3Rp9.163,30Untuk dolar Canada (CAD)1-
4Rp1.598,83Untuk kroner Denmark (DKK)1-
5Rp1.166,31Untuk dolar Hongkong (HKD)1-
6Rp2.958,14Untuk ringgit Malaysia (MYR)1-
7Rp6.933,76Untuk dolar Selandia Baru (NZD)1-
8Rp1.533,04Untuk kroner Norwegia (NOK)1-
9Rp14.261,79Untuk poundsterling Inggris (GBP)1-
10Rp7.026,95Untuk dolar Singapura (SGD)1-
11Rp1.337,59Untuk kroner Swedia (SEK)1-
12Rp9.361,58Untuk franc Swiss (CHF)1-
13Rp10.933,47Untuk yen Jepang (JPY)100-
14Rp1.412,46Untuk kyat Burma (BUK)1-
15Rp200,41Untuk rupee India (INR)1-
16Rp32.124,70Untuk dinar Kuwait (KWD)1-
17Rp105,81Untuk rupee Pakistan (PKR)1-
18Rp205,30Untuk peso Philipina (PHP)1-
19Rp2.418,05Untuk riyal Saudi Arabia (SAR)1-
20Rp81,90Untuk rupee Sri Lanka (LKR)1-
21Rp297,41Untuk baht Thailand (THB)1-
22Rp7.023,25Untuk dolar Brunei Darussalam (BND)1-
23Rp11.912,63Untuk EURO (EUR)1-
24Rp1.371,47Untuk yuan China (CNY)1-
25Rp8,10Untuk won Korea (KRW)1-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1 maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini

Pasal 3
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2011
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2011
An MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd

MULYA P NASUTION
NIP 195108271976031001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Menteri Keuangan – 49/PMK.03/2009

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya pekerja untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah hanya…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.32/1999

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang…

Peraturan Menteri Keuangan – 83/PMK.05/2008

Menimbang : bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri mulai tahun 2008 dilaksanakan oleh pemerintah; bahwa pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf…