Peraturan Daerah – 53 TAHUN 2012

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

53 TAHUN 2012

TAGGAL PENERBITAN

29 May 2012

OBJEK

tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian kepada Gubernur;
  2. bahwa untuk merealisasikan pengembalian pembayaran pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai tata cara pengembaliannya;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengembalian KelebihanPembayaran Pajak Daerah;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
  13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
  14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
  17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
  18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
  19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir;
  20. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
  21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
  23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
  24. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
  25. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  26. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
  27. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PengelolaKeuangan Daerah;
  28. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Pajak Daerah;
  29. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UnitPelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  30. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah.
  3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola KeuanganDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah KepalaBadan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  6. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat DPP adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.
  7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat Kepala DPP adalah Kepala Dinas PelayananPajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  8. Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.
  9. Unit Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.
  10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang olehpribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkanimbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuranrakyat.
  11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai denganperaturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuanperaturan perpajakan Daerah.
  13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur denganPeraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
  14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajakmenggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  15. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikankepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tandapengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibanperpajakan Daerah.
  16. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak daerah.
  17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WajibPajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ataubukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoranpajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kasdaerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yangmenentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapanpajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besardari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam TahunPajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan daerah.
  22. Sanksi Administrasi berupa bunga, kenaikan dan/atau denda adalah tanggungan atau pembebanan diluar pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
  23. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatanyang diajukan oleh Wajib Pajak.
  24. Pengembalian Kelebihan Pajak Daerah adalah pengembalian sejumlah kelebihan pembayaran pajak dari pajak yang seharusnya dibayar atau kelebihan pembayaran pajak atas kredit pajak.
  25. Kompensasi Utang Pajak adalah pembayaran utang pajak yang dananya berasal dari kelebihanpembayaran pajak yang telah disetor ke rekening kas daerah.
  26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahanhitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undanganperpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan PajakDaerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, SuratTagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
  27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan PajakTerutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan PajakDaerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehWajib Pajak.
  28. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPMKPD adalah dokumenyang diterbitkan oleh Kepala DPP untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dasarkompensasi utang pajak dan/atau pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak.
  29. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianyadana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
  30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan olehpejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untukmengajukan permintaan pembayaran.
  31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan olehpengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaranDPA-SKPD.
  32. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkanoleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaranDPA-SKPD kepada pihak ketiga.
  33. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
  34. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis pajak yang diberlakukan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

  1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan;
  5. Pajak Rokok;
  6. Pajak Hotel;
  7. Pajak Restoran;
  8. Pajak Hiburan;
  9. Pajak Reklame;
  10. Pajak Penerangan Jalan;
  11. Pajak Parkir;
  12. Pajak Air Tanah;
  13. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
  14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bagian Kedua
Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
yang dapat dikembalikan

Pasal 3

Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah dapat dikembalikan dalam hal terdapat :

  1. pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
  2. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan atau putusan banding atauputusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung;
  3. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pembetulan;
  4. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pengurangan sanksi administrasi atauSurat Keputusan penghapusan sanksi administrasi;
  5. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pengurangan Surat Ketetapan pajak atauSurat Keputusan pembatalan Surat Ketetapan pajak; atau
  6. pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan pengurangan surat tagihan pajak atauSurat Keputusan pembatalan surat tagihan pajak.

BAB III
PROSEDUR PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak secara tertuliskepada Kepala DPP atas nama Gubernur dengan tembusan Kepala BPKD.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
b Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
c NPWPD dan NOPD atau Nomor Pendaftaran/registrasi;
d Masa pajak dan tahun pajak;
e Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
f Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen :

a. fotokopi bukti pembayaran pajak daerah dengan memperlihatkan aslinya;
b. fotokopi bukti dan bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, denganmemperlihatkan aslinya;
c. fotokopi SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
d. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan Pajak atau Surat KeputusanBanding/Keputusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan/Surat KeputusanPengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi/Surat Keputusan Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan SuratTagihan Pajak; dan
e. fotokopi Faktur, STNK dan BPKB untuk PKB dan BBN-KB.

Bagian Kedua
Proses Permohonan

Pasal 5

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala DPP atas nama Gubernur,melakukan penelitian permohonan dan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDLB;
(2) Hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan pemenuhanpersyaratan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. menolak, dengan surat penolakan yang disertai alasan yang jelas apabila persyaratan permohonantidak lengkap; atau
b. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabilamemenuhi persyaratan.
(3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dapatmengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan melengkapikekurangan persyaratan.
(4) Terhadap permohonan yang diterima Kepala DPP atas nama Gubernur selanjutnya melakukanpemeriksaan administrasi dan lapangan.
(5) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus diperhitungkan terlebihdahulu dengan utang pajak yang diadministrasikan di Suku Dinas Pelayanan Pajak/Unit Pelayanan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/Unit Pelayanan Pajak Daerah apabila pemohon memiliki utang pajak.
(6) Perhitungan kelebihan pembayaran pajak dengan utang pajak ditindaklanjuti dengan kompensasi utangpajak dan dalam hal wajib pajak bersangkutan tidak memiliki utang pajak, maka seluruh kelebihanpembayaran pajak dikembalikan kepada wajib pajak bersangkutan.
(7) Kompensasi utang pajak dapat dilakukan terhadap utang pajak sejenis pada tahun sebelumnya atautahunberikutnya atau dengan jenis pajak lainnya yang dimiliki oleh wajib pajakbersangkutan.
(8) Pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan oleh DPP.

Pasal 6

(1) Kepala DPP atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanyapermohonan kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB untukpengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau kompensasi utang pajak dalam jangka waktu palinglama 1 (satu) bulan.
(2) Penerbitan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diperhitungkan utang pajak daerahlainnya yang masih dimiliki oleh wajib pajak.
(3) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPP atas nama Gubernurselanjutnya menerbitkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
(4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(5) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan,Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayarankelebihan pembayaran pajak.
(6) Format Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3),tercantum dalam Lampiran Form I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Proses Pencairan
Paragraf 1

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 7

(1) Berdasarkan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 ayat (3) dan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala DPP menerbitkanSPM-KPD.
(2) SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKD, dengan dilengkapidokumen :

a. Asli surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
b. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
c. NPWPD dan NOPD atau Nomor Pendaftaran/registrasi;
d. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
e. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak;
f. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak;
g. Asli perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
h. Fotokopi bukti pembayaran pajak daerah;
i. Fotokopi bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, denganmemperlihatkan aslinya;
j. Fotokopi SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
k. Asli Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
l. Fotokopi SKPDLB;
m. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan kelebihan pembayaran, Surat Keputusan Keberatan Pajakatau Surat Keputusan Banding/Keputusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi/Surat KeputusanPengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak; dan
n. Fotokopi Faktur, STNK dan BPKB untuk PKB dan BBN-KB.
(3) SPM-KPD beserta dokumen lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepadaKepala BPKD disertai dengan bukti tanda terima.
(4) Format SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Form II PeraturanGubernur ini.

Pasal 8

(1) Berdasarkan SPM-KPD dari Kepala DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala BPKDmemproses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(2) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaturdengan ketentuan sebagai berikut :

a. Petugas loket SPM BPKD menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen SPM-KPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
b. Apabila dokumen SPM-KPD tidak lengkap, petugas loket SPM segera menolak danmengembalikan dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja;
c. Penolakan dan pengembalian permohonan SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada huruf b,dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian;
d. Apabila dokumen SPM-KPD lengkap, petugas loket selanjutnya memberikan tanda terimadokumen SPM-KPD kepada Petugas DPP;
e. SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan kepada petugas pelaksana untukdilakukan pemeriksaan atas kebenaran isian dokumen SPM-KPD;
f. Apabila dokumen SPM-KPD pada isian dokumen tidak benar, maka petugas pelaksana SPMsegera menolak dan mengembalikan dokumen paling lama 1 (satu) hari kerja;
g. Penolakan dan pengembalian permohonan SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada huruf f,dibuat secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian;
h. Setelah dokumen SPM-KPD lengkap dan benar, BPKD menerbitkan, menandatangani danmemvalidasi SP2D paling lama 3 (tiga) hari kerja;
i. SP2D yang telah divalidasi disampaikan ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak; dan
j. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selanjutnya menyampaikan tembusan SP2Dsebagaimana dimaksud pada huruf h, kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKDuntuk dilakukan jurnal koreksi.
(3) Pencairan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.
(4) Format Surat Penolakan/Tanda Terima SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf ddan huruf f, tercantum dalam Lampiran Form III dan Lampiran Form IV Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 9

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Keputusan PengembalianKelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala DPP mengajukanpermohonan pencairan kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala BPKD dilengkapi dengan dokumen :

a. Asli surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
b. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
c. NPWPD dan NOPD atau Nomor Pendaftaran/registrasi;
d. Masa Pajak dan Tahun Pajak;
e. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak;
f. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak;
g. Asli perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
h. Fotokopi bukti pembayaran pajak daerah;
i. Fotokopi bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank, denganmemperlihatkan aslinya;
j. Fotokopi SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
k. Asli Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
l. Fotokopi SKPDLB;
m. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan kelebihan pembayaran, Surat Keputusan Keberatan Pajak atau Surat Keputusan Banding/Keputusan Peninjauan Kembali/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi/Surat KeputusanPengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak/Surat Keputusan Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak; dan
n. Fotokopi Faktur, STNK dan BPKB untuk PKB dan BBN-KB.
(2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKD disertaidengan bukti tanda terima.
(3) Bidang Pendapatan Daerah BPKD menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahunsebelumnya paling lama masa kadaluarsa 5 (lima) tahun.
(4) Apabila berkas permohonan lengkap Bidang Pendapatan Daerah BPKD memberikan tanda terima berkasdan apabila tidak lengkap berkas dikembalikan kepada DPP.
(5) Penolakan dan pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secaratertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian.

Pasal 10

(1) Berdasarkan permohonan dari DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bidang Pendapatan Daerah meneliti keabsahan dokumen pembayaran berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi danPelaporan Keuangan.
(2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditemukan keabsahanpembayaran, Bidang Pendapatan Daerah menolak dan mengembalikan berkas permohonan kepada DPP.
(3) Penolakan dan pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secaratertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian.
(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan keabsahanpembayaran, Bidang Pendapatan Daerah selanjutnya memproses Keputusan Gubernur tentangPenggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahunanggaran yang lalu.
(5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta berkas permohonan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diserahkan kepada Bendahara Belanja Tidak Terduga untuk diproseslebih lanjut.

Pasal 11

(1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) Bendahara BelanjaTidak Terduga mengajukan permohonan kepada Bidang Anggaran BPKD untuk menerbitkan SPD.
(2) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Belanja Tidak Terduga BPKDmembuat SPP untuk disampaikan kepada Kepala BPKD.
(3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
(4) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Bidang Perbendaharaan dan KasDaerah BPKD menerbitkan SP2D.

Pasal 12

(1) Pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4),diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Petugas loket BPKD menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen SPM-LS sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4);
b. Apabila dokumen SPM-LS tidak lengkap, petugas loket segera menolak dan mengembalikandokumen kepada Bendahara Belanja Tidak Terduga;
c. Apabila dokumen SPM-LS lengkap, petugas loket memberikan tanda terima dokumen SPM-LS;
d. Dokumen SPM-LS sebagaimana dimaksud pada huruf c diserahkan kepada Petugas Pelaksanauntuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran isian dokumen SPM-LS;
e. Apabila dokumen SPM-LS pada isian dokumen tidak benar, maka petugas pelaksana SPM segeramenolak dan mengembalikan dokumen kepada Bendahara Belanja Tidak Terduga;
f. Setelah dokumen SPM-LS lengkap dan benar, BPKD selanjutnya menerbitkan, menandatanganidan memvalidasi SP2D paling lama 3 (tiga) hari kerja;
g. SP2D yang telah divalidasi disampaikan ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekeningWajib Pajak; dan
h. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyampaikan tembusan SP2D sebagaimana dimaksudpada huruf g kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKD untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
(2) Pencairan kelebihan pembayaran pajak daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja TidakTerduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Format Tanda Terima/Penolakan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b danhuruf c, tercantum dalam Lampiran Form V dan Lampiran Form VI Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala BPKD.
(2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi oleh KepalaBPKD sebagai bahan rapat koordinasi lebih lanjut.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala BPKD menyampaikan laporan hasil pencairan kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala DPP sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2012
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 51

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ/2007

Sehubungan rencana penerapan sistem adiministrasi modern (Modernisasi) pada beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) DJP dan pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan…