Peraturan Daerah – 86 TAHUN 2012

TIPE

Peraturan Daerah

NOMOR PERATURAN

86 TAHUN 2012

TAGGAL PENERBITAN

20 July 2012

OBJEK

nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009, telah ditetapkan Nilai Perolehan Airsebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  2. bahwa dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang saat ini berindikasidapat menyebabkan menurunnya permukaan tanah dan terganggunya konservasi air tanah di ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur ini sebagaimanadimaksud dalam huruf a, karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air tanah;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakartasebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah;
  8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang PedomanTeknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Tanahdan Air Permukaan;
  10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Air Tanah dan Air Permukaan;
  11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
  13. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan PengelolaLingkungan Hidup Daerah;
  14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
  15. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UnitPengelola Limbah Lingkungan dan Air Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKIJakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai unsur PenyelenggaraPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan PengelolaLingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  6. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di ataspermukaan tanah.
  7. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanahyang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutuplainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
  8. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  9. Lebih Debit adalah kelebihan volume pemakaian per bulan dari Luas/Debit yang diizinkan/ditetapkan.
  10. Denda Lebih Debit adalah denda yang ditetapkan atas Kelebihan Volume Pemakaian per bulan dariLuas/Debit yang diizinkan/ditetapkan.
  11. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenaipajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikaitkan dengan harga dasar air.
  12. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volumeyang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilaiair.
  13. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volumeyang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volumeproduksinya (m3).
  14. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disebut Fn-Air adalah suatu bobot dari suatu komponen sumber dayaalam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkansubyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
  15. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan ataupengguna air tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil, Niaga Besar dan Industri Besar.
  16. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkunganyang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.
  17. Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang denganpengambilan air tanah dari subyek kelompok pengguna air.
  18. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksanadan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankanmutunya.
  19. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia ataubiologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu airtanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
  20. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauanpengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjagakesinambungan ketersediaan dan mutunya.
  21. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usahadan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
  22. Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yangakan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan.
  23. Luas Selimut Dinding Lahan Dewatering adalah seluruh luas bidang permukaan lahan dewatering.

BAB II
KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

(1)Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Air Tanah adalah NPA.
(2)Besarnya NPA ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :

  1. jenis sumber air;
  2. lokasi sumber air;
  3. kualitas sumber air;
  4. volume air yang diambil;
  5. luas areal tempat pemakaian air;
  6. musim pengambilan air;
  7. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatanair; dan
  8. tujuan pengambilan air.
(3)NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu :

  1. volume air yang diambil; dan
  2. harga dasar air (HDA).
(4)Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik(m3)
(5)Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlahkubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut :

  1. 0 m3 s.d. 50 m3;
  2. 51 m3 s.d. 250 m3;
  3. 251 m3 s.d. 500 m3;
  4. 501 m3 s.d. 750 m3 ;
  5. 751 m3 s.d. 1000 m3 ; dan
  6. > 1000 m3

Pasal 3

(1)HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuatkomponen sebagai berikut :

  1. sumber daya alam air; dan
  2. kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
(2)Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NoKomposisi Komponen HDABobot
1Sumber Daya Alam60%
2Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan40%

Pasal 4

(1)Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh :

  1. HAB; dan
  2. Fn-Air.
(2)HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya eksploitasi atau investasiuntuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
(3)HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar Rp 14.583,00/m3 (empat belas ribu limaratus delapan puluh tiga rupiah per meter kubik).

BAB III
KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR (Fn-Air)

Pasal 5

(1)Fn-Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memuat komponen sebagai berikut :

  1. sumber daya alam air tanah;
  2. kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan airtanah; dan
  3. peruntukan dan pengelolaan air tanah.
(2)Kriteria komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,ditentukan oleh faktor :

a.jenis air tanah yang terdiri dari :

  1. air tanah dangkal;
  2. air tanah dalam; dan
  3. mata air
b.lokasi sumber air tanah, meliputi :

  1. ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM; atau
  2. tidak ada sumber daya air alternatif.
c.Kualitas air tanah, meliputi :

  1. kualitas baik; atau
  2. kualitas jelek.
(3)Komponen kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanahdan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkankerusakan lingkungan, yang meliputi :

  1. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
  2. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;
  3. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence);dan
  4. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
(4)Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,dibedakan berdasarkan subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah yang ditetapkan sebagaiberikut :

a.Non Niaga, termasuk di dalamnya :

  1. Institut/Perguruan/Lembaga Kursus;
  2. Kantor Pengacara;
  3. Lembaga Swasta Non Komersial;
  4. Rumah Tangga Mewah dengan Sumur Bor; dan
  5. Non Niaga Lainnya.
b.Niaga Kecil, termasuk di dalamnya :

  1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
  2. usaha kecil/losmen;
  3. rumah makan/restoran kecil;
  4. rumah sakit swasta/poliklinik/laboratorium/praktik dokter;
  5. hotel melati/non bintang; dan
  6. niaga kecil lainnya.
c.Industri Kecil dan Menengah, termasuk di dalamnya :

  1. perikanan;
  2. peternakan;
  3. hotel bintang 1, 2, 3;
  4. rusun sederhana; dan
  5. industri kecil dan menengah lainnya.
d.Niaga Besar, termasuk di dalamnya :

  1. hotel bintang 4, 5;
  2. apartemen;
  3. steambath dan salon;
  4. bank;
  5. night club/bar/cafe/restoran besar;
  6. bengkel besar/service station;
  7. perusahaan terbatas/BUMN/BUMD;
  8. real estate; dan
  9. niaga besar lainnya.
e.Industri Besar, termasuk di dalamnya :

  1. pabrik es;
  2. pabrik makanan/minuman;
  3. pabrik kimia/obat-obatan/kosmetik;
  4. gudang pendingin;
  5. pabrik tekstil dan produk tekstil;
  6. pabrik baja; dan
  7. industri besar lainnya.
(5)Subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakanbiaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
(6)Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5),dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah.
(7)Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksudpada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatanair tanah.

Pasal 6

(1)Untuk menentukan besarnya Fn-Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengancara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
(2)Bobot komponen sumber daya alam air tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air dankualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada/atautidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
(3)Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebihbesar dibanding dengan komponen sumber daya air tanah di luar jaringan PDAM.
(4)Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada dalam jaringanPDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subyek pemakai atau kelompok airtanah dimanfaatkan sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
(5)Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

NoKriteriaBobot
1Dalam Jangkauan PDAM5
2Di Luar Jangkauan PDAM3
3Mata Air0
(6)Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subyek pemakai atau kelompokpemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif,sebagai berikut :

NoSubyek Pemakai0-50 m351-250m3251-500m3501-750m3751-1000m3>1000m3
1Non Niaga0,10,10,20,20,20,2
2Niaga Kecil1,01,21,41,61,82,0
3Industri Kecil5,05,35,65,96,26,5
4Niaga Besar7,07,47,88,28,69,0
5Industri Besar10,010,511,011,512,012,5

Pasal 7

(1)Besarnya Fn-Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber dayaalam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilandan pemanfaatan air tanah.
(2)Besarnya Fn-Air komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisikomponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(3)Besarnya Fn-Air komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah diperoleh dengan caramengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobotbiaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (6).
(4)Hasil perhitungan Fn-Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I PeraturanGubernur ini.

BAB IV
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 8

(1)NPA sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengancara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m3) dengan HDA.
(2)Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (4).
(3)HDA diperoleh dengan mengalikan Fn-Air dengan HAB.
(4)Cara penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA
Harga Dasar Air (HDA)
NPA
=
=
=
Volume x Harga Dasar Air (HDA)
(Faktor Nilai Air (Fn-Air) x Harga Air Baku)
Volume x Faktor Nilai Air (Fn-Air) x Harga Air Baku
(5)NPA ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PAJAK AIR TANAH

Pasal 9

(1)Besarnya pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan perkalian antaratarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam PeraturanDaerah.
(3)Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tanpa kelebihan debitmenggunakan rumus sebagai berikut :
Pajak PABT = (Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPA) x Volume Pemakaian)
(4)Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kelebihan debitmenggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak PABT=(Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPA) x Volume Pemakaian)
Denda Kelebihan Debit= 50% (lima puluh persen) x Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPA) x(Volume Pemakaian Luas Volume yang Diizinkan)
Pajak PABT dengan kelebihan debit= Pajak PABT + Denda Kelebihan Debit
(5)Penjelasan golongan tarif dan contoh perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanahsebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Besarnya pajak air tanah dewatering dihitung berdasarkan potensi air tanah yang diambil dan/ataudipindahkan di dalam lapisan tanah akibat aktivitas dewatering di lokasi tersebut.
(2)Tarif pajak ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
(3)Cara perhitungan pajak air tanah dewatering sebagai berikut :

a.memasang alat meter air
Menghitung besarnya luas/volume air dewatering dengan menggunakan meter air danpemasangan meter air dilakukan sampai kegiatan dewatering telah selesai dilaksanakan.
b.menghitung besar volume air dewatering
Debit pengambilan air dewatering = k x luas selimut dinding lahan dewatering
k = permeabilitas tanah, dimana :
1. permeabilitas tanah liat (k) = 10-6 m/s
2. permeabilitas tanah pasir (k) = 10-4 m/s
c.pajak air tanah dewatering = Tarif Pajak x NPA Tarif Non Niaga x Volume Dewatering

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap pajak air tanah yang tertuang dalam masa pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, perhitungan pajaknya dilakukan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2012
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 84

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Dirjen Pajak – KEP 04/PJ.3/1985

Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, terdapat Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan/penjualan Barang Kena Pajak secara eceran langsung kepada konsumen. Bahwa untuk…
All articles loaded
No more articles to load