Peraturan Dirjen Pajak – PER 19/PJ/2012

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 19/PJ/2012

TAGGAL PENERBITAN

28 August 2012

OBJEK

perubahan atas peraturan nomor per-47/pj/2011 tentang tata cara pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem modul penerimaan negara direktur jenderal pajak
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas penggunaan Bukti Penerimaan Negara dalampelaporan perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan memanfaatkansistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system);
  2. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, dipandang bahwa pelaksanaan uji coba penerapan sistempembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem Modul Penerimaan Negara telahberjalan dengan baik sehingga dapat dilakukan perluasan jenis pajak yang menjadi ruang lingkup ujicoba;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlumenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem PembayaranPajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan PemenuhanKewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2011 tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan SistemPembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negarasebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2011;
  5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-148/PJ./2007 tentang Pelaksanaan Modul PenerimaanNegara;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji CobaPenerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik (Billing System) dalam Sistem ModulPenerimaan Negara;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang PenatausahaanPenerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara;
  8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-92/PB/2011 tentang Petunjuk PelaksanaanPenatausahaan Penerimaan Negara dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran PajakSecara Elektronik (Billing System) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (Billing System), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah dan ditambahkan satu angka yaitu angka 12 sehingga Pasal 1berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

  1. Modul Penerimaan Negara adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedurmulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampaidengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan merupakan bagian darisistem perbendaharaan dan anggaran negara.
  2. Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) adalah serangkaian proses yangmeliputi kegiatan pendaftaran peserta billing, pembuatan Kode Billing, pembayaranberdasarkan Kode Billing dan rekonsiliasi billing dalam sistem Modul Penerimaan Negara.
  3. Nomor Identitas Peserta Billing yang selanjutnya disebut dengan NIPB adalah nomor yangdiberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas peserta sistem pembayaran pajak secaraelektronik.
  4. Personal Identification Number (PIN) atau password adalah nomor identitas Wajib Pajaksebagai sarana untuk dapat masuk aplikasi pembuatan Kode Billing dan melakukanpembayaran pajak secara elektronik.
  5. User ID adalah nama identitas Wajib Pajak yang bersama dengan PIN dapat digunakansebagai sarana untuk dapat masuk ke aplikasi pembuatan Kode Billing dan melakukanpembayaran pajak secara elektronik.
  6. Kode Billing adalah kode identifikasi suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akandilakukan Wajib Pajak.
  7. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disebut dengan BPN adalah dokumen yangditerbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara atau atas dokumen yangditerbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berasal dari potongan SPM.
  8. Bank/Pos Persepsi adalah Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk oleh Direktur JenderalPerbendaharaan.
  9. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atautempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
  10. Reversal adalah prosedur pembalikan transaksi yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi denganDirektorat Jenderal Perbendaharaan untuk perbaikan transaksi yang tidak mengakibatkanuang keluar dari Kas Negara.
  11. Rekonsiliasi billing adalah kegiatan mencocokkan data billing yang telah diterbitkan dengan databilling yang telah dibayar.
  12. ATM adalah Anjungan Tunai Mandiri.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dilaksanakanterbatas untuk:

  1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang terdaftar pada KantorPelayanan Pajak yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan ujicoba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system);
  2. pemenuhan kewajiban perpajakan PPh dan/atau PPN atas nama Wajib Pajaksebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak termasuk pajak-pajak yang dibayarbukan atas nama dan NPWP Wajib Pajak sendiri, dan pajak-pajak dalam rangkaimpor; dan
  3. pembayaran pada Bank/Pos Persepsi tertentu yang ditunjuk oleh Direktur JenderalPerbendaharaan dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secaraelektronik (billing system).
(2)Pembayaran pajak dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secaraelektronik (billing system) dapat dilakukan melalui teller (over the counter), ATM dan InternetBanking pada Bank/Pos Persepsi.
3.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), (4) dan (5)sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Wajib Pajak menerima BPN atas pembayaran pajak melalui pelaksanaan uji coba penerapansistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system).
(2)BPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk transaksi melalui:

  1. teller (over the counter), diterbitkan dalam bentuk Dokumen BPN;
  2. ATM, diterbitkan dalam bentuk struk ATM;
  3. internet banking, diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat dicetak olehWajib Pajak.
(3)BPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setidak-tidaknya mencantumkan elemen-elemensebagai berikut:

  1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
  2. Nomor Transaksi Bank (NTB) / Nomor Transaksi Pos (NTP);
  3. Kode Billing;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  5. Nama Wajib Pajak;
  6. Alamat Wajib Pajak, kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM;
  7. Nomor Objek Pajak (NOP) dalam hal transaksi pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan dan kegiatan membangun sendiri, kecuali untuk BPN yang diterbitkanmelalui ATM;
  8. Kode Akun Pajak;
  9. Kode Jenis Setoran;
  10. Masa Pajak;
  11. Tahun Pajak;
  12. Nomor ketetapan pajak, dalam hal pelunasan pajak yang kurang dibayar/disetorberdasarkan Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak atau putusan lain;
  13. Tanggal transaksi; dan
  14. Jumlah nominal pembayaran.
(4)BPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk cetakan, salinan dan fotokopinyakedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam rangka pelaksanaanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(5)Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan datapembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN.
4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billingsystem), Wajib Pajak tetap dapat melakukan pembayaran di Bank/Pos Persepsi denganmenggunakan formulir SSP secara manual.
(2)Pembayaran pajak melalui ATM dan Internet Banking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kesiapan Bank/Pos Persepsi.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2012
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ./2001

Bersama ini disampaikan 3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan dan 1 (satu) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.6/1998

Dalam rangka pengamanan penerimaan PBB tahun 1998/1999 perlu dilakukan optimalisasi pemungutan PBB, maka Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Rencana Penerimaan PBB APBN Perbaikan tahun…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.23/1986

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 759/KMK.04/1986 tanggal 25 Agustus 1986 tentang : Besarnya Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan…
All articles loaded
No more articles to load