Peraturan Dirjen Pajak – PER 49/PJ/2011

TIPE

Peraturan Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

PER 49/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

30 December 2011

OBJEK

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak besar tertentu, perlu mengaturtempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak besar tertentu tersebut;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakanPasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentangTempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di LingkunganKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di LingkunganKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentangPerubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4999);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.03/2008 tentang Jangka WaktuPendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor PokokWajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-34/PJ/2003 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha WajibPajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

  1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah instansi vertikal DirektoratJenderal Pajak yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak.
  2. Saat Mulai Terdaftar yang selanjutnya disingkat SMT, adalah tanggal saat Wajib Pajak terdaftar dandikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP yang ditetapkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak.

Pasal 2

(1) Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak pada KPP di lingkungan Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Jakarta Khusus, dan KPP Madya diatur sebagai berikut:

a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar meliputi:

1) KPP Badan Usaha Milik Negara, untuk Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara dan anakperusahaan yang penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung dari Badan Usaha Milik Negara lebih dari 50% (lima puluh persen);
2) KPP Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua, untuk badan besartertentu;
3) KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, untuk Wajib Pajak orang pribadi tertentu;
b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus meliputi:

1) KPP Perusahaan Masuk Bursa, untuk Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisisaham telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan LembagaKeuangan, badan-badan khusus (Self Regulatory Organization) yang didirikan danberoperasi di bursa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang PasarModal, dan Perusahaan efek non bank;
2) KPP Penanaman Modal Asing Satu, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentuyang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri kimia danbarang galian non-logam;
3) KPP Penanaman Modal Asing Dua, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentuyang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha disektor industri logam danmesin;
4) KPP Penanaman Modal Asing Tiga, untuk Wajib Pajak penanaman modal asing tertentuyang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan danperdagangan;
5) KPP Penanaman Modal Asing Empat, untuk Wajib Pajak penanaman modal asingtertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industritekstil, makanan dan kayu;
6) KPP Penanaman Modal Asing Lima, untuk Wajib Pajak penanaman modal asingtertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor agribisnisdan jasa;
7) KPP Penanaman Modal Asing Enam, untuk Wajib Pajak penanaman modal asingtertentu yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor jasa danperdagangan;
8) KPP Badan dan Orang Asing Satu, untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap yangberkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan orang asing yang bertempattinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9) KPP Badan dan Orang Asing Dua, untuk Wajib Pajak badan tertentu yangberkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
c. KPP Madya, untuk badan besar tertentu dalam suatu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
(2) Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, kecuali untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPPBadan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan Orang Asing Satu.
(3) Tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb angka 2) s.d. angka 7) berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana ditetapkanpada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3

(1) Dalam hal terdapat Wajib Pajak Penanaman Modal Asing baru setelah berlakunya Peraturan DirekturJenderal Pajak ini, tempat pendaftaran dan pelaporan usahanya di KPP yang wilayah kerjanya meliputitempat kedudukan Wajib Pajak.
(2) Dalam hal Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membukakantor cabang baru yang berlokasi di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c,tempat pendaftaran dan pelaporan usahanya di KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang:

  1. mengalami perubahan status modal;
  2. melakukan perubahan kegiatan usaha/jenis usaha atau Klasifikasi Lapangan Usaha;
  3. melakukan perubahan tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha yang menyebabkan perubahantempat KPP terdaftar;
  4. pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawasan Pasar Modal danLembaga Keuangan; atau
  5. sahamnya tidak lagi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (delisting),

pemindahan Wajib Pajak dilakukan bersamaan dengan evaluasi Wajib Pajak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 5

(1) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) meliputi:

a. Pajak Penghasilan Badan atau Pajak Penghasilan Orang Pribadi;
b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, denganketentuan sebagai berikut:

1) bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Jakarta Khusus, tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang untuk seluruhtempat kegiatan usaha ditetapkan di KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1); atau
2) bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya, tempat Pajak Pertambahan Nilaiterutang mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
c. Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan akibat dari transaksi yang dilakukan kantorpusat dan/atau cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah:

1) Provinsi DKI Jakarta, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara,KPP Wajib Pajak Besar, KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi, KPP Badan dan OrangAsing, KPP Perusahaan Masuk Bursa, KPP Penanaman Modal Asing, KPP Madya JakartaPusat, KPP Madya Jakarta Barat, KPP Madya Jakarta Selatan, KPP Madya Jakarta Timurdan KPP Madya Jakarta Utara;
2) Kota Medan, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Medan;
3) Kota Batam, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Batam;
4) Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan KabupatenPelalawan, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru;
5) Kota Palembang, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Palembang;
6) Kota Tangerang, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Tangerang;
7) Kota Bandung, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandung;
8) Kabupaten Bekasi, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bekasi;
9) Kota Semarang, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Semarang;
10) Kota Surabaya, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Surabaya;
11) Kabupaten Sidoarjo, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo;
12) Kota Malang, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Malang;
13) Kota Balikpapan, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Balikpapan;
14) Kota Makassar, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar;
15) Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar,Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli, untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPPMadya Denpasar.
d. Pajak Tidak Langsung Lainnya.
(2) Kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tetap diadministrasikan di KPP Pratama meliputi kewajibanPemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan akibat dari transaksi yang dilakukan olehmasing-masing kantor pusat atau cabang Wajib Pajak selain dari transaksi yang terjadi di wilayahsebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c, dan Pajak Bumi dan Bangunan.
(3) Penetapan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bangka 1) dilakukan dengan menerbitkan keputusan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilaiterutang oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan bentuk sebagaimana ditetapkanpada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lama:

a. 1 (satu) bulan:

1) Sejak tanggal Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan, bagi Wajib Pajak yangsebelumnya telah terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan danOrang Asing Satu;
2) sejak tanggal SMT, bagi Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) selain KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan OrangAsing Satu; atau
3) sejak tanggal terbitnya surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, bagi Wajib Pajakyang baru terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara dan KPP Badan dan Orang AsingSatu setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
b. 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, bagi Wajib Pajakyang terdaftar di KPP Badan Usaha Milik Negara yang sampai dengan tanggal PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini ditetapkan belum dilakukan penetapan pemusatan tempat PajakPertambahan Nilai terutang.
(4) Terhadap Wajib Pajak yang sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini terdaftar di KPPsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutangtetap berlaku sepanjang setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini Wajib Pajak tersebutterdaftar pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan KPPdi lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Jakarta Khusus.
(5) Terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yangsetelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini terdaftar di KPP Madya atau KPP Pratama,penetapan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang tetap berlaku sampai dengan 31Desember 2012.
(6) Sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (5) berakhir dan Wajib Pajak tetapmenghendaki pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, Wajib Pajak harus menyampaikanpemberitahuan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang sesuai peraturan perundang-undangandi bidang Perpajakan.
(7) Bagi Wajib Pajak yang tetap terdaftar di KPP yang sama dan pernah diterbitkan surat keputusanpemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang, maka surat keputusan pemusatan tersebutdinyatakan tetap berlaku dan tidak perlu diterbitkan surat keputusan pemusatan tempat PajakPertambahan Nilai terutang.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak yang terdaftar di KPP berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan Wajib Pajak terbesar yang penentuannya dilakukanberdasarkan kriteria:

  1. rata-rata realisasi pembayaran pajak, baik yang tercantum di dalam sistem Modul PenerimaanNegara (MPN) maupun yang tidak tercantum dalam sistem MPN dan rata-rata peredaran usahaWajib Pajak yang tercantum di dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan selama 3 (tiga)tahun terakhir; dan/atau
  2. pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan pembobotan 80% untukrealisasi pembayaran pajak dan 20% untuk peredaran usaha.
(3) Dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria terdaftar pada dua KPP atau lebih sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menetapkan tempat pendaftaran dan pelaporan usahaWajib Pajak.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar di KPP sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kecuali untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badan Usaha MilikNegara dan KPP Badan dan Orang Asing Satu.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat JenderalPajak Wajib Pajak Besar dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal PajakKhusus, evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Wajib Pajak yang terdaftardi KPP Perusahaan Masuk Bursa dilakukan setiap 1 (satu) tahun;
  2. untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya, evaluasi dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun.
(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak tentang:

  1. Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajakdi Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor PelayananPajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KantorPelayanan Pajak Madya dengan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini.
  2. Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya dengan formulirsebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan paling lama padaakhir bulan September tahun evaluasi dilakukan dan mulai berlaku 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) Dalam hal setelah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (4) Wajib Pajak dipindahkan ke KPP Pratama, dan selanjutnya mengajukan permohonan pindahsehubungan dengan perubahan tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usahake wilayah kerja KPP Pratama lainnya, maka tata cara pemindahan terhadap Wajib Pajak tersebutmengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2) Terhadap Wajib Pajak yang sebelum Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku telah terdaftardi KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tetap diadministrasikan di KPP dimaksud sampaidengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang tempat pendaftaran dan pelaporanusaha bagi Wajib Pajak tersebut.

Pasal 9

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini:

  1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-335/PJ/2002 tentang Tempat TerutangnyaPajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib PajakBesar;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-390/PJ/2003 tentang Tempat TerutangnyaPajak bagi Pengusaha Kena Pajak Tambahan yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP-344/PJ/2003 tentang Penambahan Wajib Pajak Tertentu yang Terdaftar dan MelaporkanUsahanya pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu dan Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar Dua;
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ/2003 tentang Tempat Terutangnya PajakBagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Yang Mengelola WajibPajak Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan KEP-73/PJ/2004;
  4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ/2004 tentang Tempat Terutangnya Pajakbagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan UsahaMilik Negara;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2004 tentang Tempat TerutangnyaPajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaPusat;
  6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-72/PJ/2006 tentang Tempat Terutangnya Pajakbagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru,Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang, Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi, Dan KantorPelayanan Pajak Madya Denpasar;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2007 tentang Tempat Terutangnya Pajakbagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak BesarSatu, Kantor Pelayan Pajak Wajib Pajak Besar Dua, Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaPusat Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi;
  8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2007 tentang Tempat Terutangnya Pajakbagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya;
  9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran BagiWajib Pajak Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentusebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER-20/PJ/2011;
  10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2009 tentang Tempat Pajak PertambahanNilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Pada Kantor Pelayanan PajakWajib Pajak Besar Atau Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana telah diubah denganPER-36/PJ/2009; dan
  11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2009 tentang Tata Cara PemindahanWajib Pajak Terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar dari Kantor Pelayanan PajakMadya Sehubungan dengan Perubahan Tempat Tinggal atau Tempat Kedudukan dan/atauTempat Kegiatan Usaha;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang bagiPengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yangbertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Peraturan Dirjen Pajak – PER 05/PJ/2013

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16E Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Pengalihan…