Peraturan Menteri Keuangan – 10/PMK.03/2013

TIPE

Peraturan Menteri Keuangan

NOMOR PERATURAN

10/PMK.03/2013

TAGGAL PENERBITAN

2 January 2013

OBJEK

tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang
PERATURAN

Menimbang :

  1. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnyatidak terutang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang TataCara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang;
  2. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian terhadapketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang TataCara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4999);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan PemenuhanKewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

  1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-UndangKUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
  2. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakanuntuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  3. SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak.
  4. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
  5. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atauseharusnya tidak terutang.
  6. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif ataupenghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan datadan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangkamenerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ataumengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  7. Wajib Pajak Luar Negeri yang selanjutnya disingkat WPLN adalah Subjek Pajak luar negerisebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  8. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disingkat P3B adalah perjanjian antaraPemerintah Indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra untuk mencegah terjadinyapengenaan pajak berganda dan pengelakan pajak.
  9. Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, danPajak dalam rangka impor, yang selanjutnya disingkat SPKPBM adalah formulir penagihan untukmenagih bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor yang tidak ataukurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusahatempat penimbunan berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, yang diterbitkan olehpejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai tata cara penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalamrangka impor.
  10. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean, yang selanjutnya disingkat SPTNP adalah surat penetapanpejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan DirekturJenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai.
  11. Surat Penetapan Pabean, yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan pejabat bea dancukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata carapenetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea danCukai atau pejabat bea dan cukai.
  12. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean, yang selanjutnya disingkat SPKTNP adalah suratpenetapan pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yangmengatur mengenai tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat bea dan cukai

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal:

  1. terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atauyang seharusnya tidak terutang;
  2. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong ataudipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;
  3. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; atau
  4. terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangkaimpor.

Pasal 3

(1) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berupa:

  1. pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang;
  2. pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan;
  3. pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar; atau
  4. pembayaran pajak oleh Wajib Pajak terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindakpidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang KUPyang tidak disetujui.
(2) Kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa:

  1. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan Pajak Penghasilan yangdipotong atau dipungut lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang seharusnya dipotong ataudipungut, termasuk yang diatur dalam P3B;
  2. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh bukansubjek pajak;
  3. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai terhadap bukan Pengusaha Kena Pajak yang lebih besardaripada pajak yang seharusnya dipungut; atau
  4. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap Pengusaha Kena Pajak atau bukanPengusaha Kena Pajak yang lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipungut.
(3) Kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat berupa:

  1. pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang seharusnya tidak dipotong atau tidakdipungut;
  2. pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidak dipungut; atau
  3. pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut.
(4) Kelebihan pembayaran pajak yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi Pajak Penghasilan Pasal 22 impor, Pajak Pertambahan Nilaiimpor, dan/atau Pajak Penjualan Barang Mewah impor yang telah dibayar dan tercantum dalam:

  1. SPTNP atau SPKTNP;
  2. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan;
  3. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan dan putusan banding;
  4. SPKPBM, SPTNP, atau SPP yang telah diterbitkan keputusan keberatan, putusan banding, danputusan peninjauan kembali;
  5. SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding;
  6. SPKTNP yang telah diterbitkan putusan banding dan putusan peninjauan kembali; atau
  7. dokumen yang berisi pembatalan impor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang,

yang menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 4

(1) Dalam hal terjadi pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aatau huruf d, pembayaran tersebut dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak yang bersangkutan denganmengajukan permohonan.
(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orangpribadi.
(3) Ketentuan untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh pengembalian sebagaimana dimaksudpada ayat (1) juga berlaku bagi orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor PokokWajib Pajak.

Pasal 5

(1) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 huruf b dan huruf c dan pajak yang dipotong atau dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan,Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan pemungutan tidak dapat meminta kembali pajak yang dipotong atau dipungut tersebut.
(2) Dalam hal kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjaditerhadap Pajak Penghasilan, pajak yang dipotong atau dipungut tersebut dapat diminta kembali olehWajib Pajak yang dipotong atau dipungut dengan mengajukan permohonan.
(3) Dalam hal kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi terhadap PajakPertambahan Nilai, pajak yang dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh bukan Pengusaha KenaPajak yang dipungut dengan mengajukan permohonan.
(4) Dalam hal kesalahan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi terhadap PajakPenjualan atas Barang Mewah, pajak yang dipungut tersebut dapat diminta kembali oleh PengusahaKena Pajak atau bukan Pengusaha Kena Pajak yang dipungut dengan mengajukan permohonan.
(5) Dalam hal kesalahan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b danhuruf c dilakukan terhadap WPLN, pemotongan atau pemungutan tersebut hanya dapat diminta kembalioleh WPLN yang menjalankan kegiatan atau usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia denganmengajukan permohonan.

Pasal 6

(1) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5), dapat dilakukan melalui Wajib Pajak yangmelakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan,dalam hal:

  1. pihak yang dipotong atau dipungut merupakan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkanmemiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
  2. pihak yang dipotong atau dipungut merupakan WPLN yang tidak menjalankan kegiatan atauusaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
(2) Dalam hal Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak dapat ditemukan yang disebabkan antara lain karena pembubaran usaha, permohonandiajukan langsung oleh pihak yang dipotong atau dipungut.

BAB III
PERMOHONAN

Pasal 7

(1) Permohonan untuk memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 diajukan atas suatu bukti pembayaran, bukti pemotongan/pemungutan pajak,faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesiadengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau pihaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(4) Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat(3) Undang-Undang KUP.

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang diajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal4, permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atauke Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan berdomisili dalam hal orang pribadi ataubadan tersebut tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
(2) Dalam hal permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnyatidak terutang diajukan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2), permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajakyang dipotong atau dipungut terdaftar.
(3) Dalam hal permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yangseharusnya tidak terutang diajukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak yang dipungut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), permohonan tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajaktempat pihak yang dipungut terdaftar.
(4) Dalam hal permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewahyang seharusnya tidak terutang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau bukan Pengusaha KenaPajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), permohonan tersebut disampaikanke Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang dipungut terdaftar.
(5) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajakyang melakukan pemotongan atau pemungutan terdaftar atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukanpemungutan dikukuhkan.

Pasal 9

(1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yangdiajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harusdilampiri dengan dokumen berupa:

a. Untuk pembayaran yang terkait dengan Pasal 2 huruf a:

1) asli bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasilain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
2) perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
3) alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnyatidak terutang.
b. Untuk pembayaran yang terkait dengan Pasal 2 huruf d:

1) fotokopi bukti pembayaran pajak berupa surat setoran pabean cukai dan pajak atausarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pabean cukai danpajak;
2) fotokopi keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yangterkait dengan SPTNP, SPKTNP, SPKPBM, SPP, atau dokumen yang berisi pembatalanimpor yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
3) perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
4) alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnyatidak terutang.
(2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang seharusnya tidakterutang yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) harus dilampiri dengan dokumen berupa:

  1. asli bukti pemotongan/pemungutan pajak;
  2. perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
  3. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang.
(3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya tidakterutang yang diajukan oleh bukan Pengusaha Kena Pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (3) harus dilampiri dengan dokumen berupa:

a. asli bukti pemungutan pajak atau faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan denganfaktur pajak;
b. perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang.
(4) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yangseharusnya tidak terutang yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau bukan Pengusaha KenaPajak yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus dilampiri dengan dokumenberupa:

a. asli bukti pemungutan pajak atau faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan denganfaktur pajak;
b. perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang.
(5) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang yangdiajukan oleh Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajakyang melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dilampiri dengandokumen berupa:

a. asli bukti pemotongan/pemungutan pajak atau faktur pajak atau dokumen lain yangdipersamakan dengan faktur pajak;
b. perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang;
c. surat permohonan dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukanpemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan;
d. surat kuasa dari pihak yang dipotong atau dipungut kepada Wajib Pajak yang melakukanpemotongan atau pemungutan atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan; dan
e. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang.
(6) Dalam hal pemotong atau pemungut tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2), permohonan dilakukan langsung oleh pihak yang dipotong atau dipungut harus dilampiri dengandokumen berupa:

a. asli bukti pemotongan/pemungutan pajak, faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakandengan faktur pajak;
b. perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang; dan
c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidakterutang.

Pasal 10

(1) Penyampaian permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 dapat dilakukan:

  1. secara langsung dengan bukti penerimaan surat;
  2. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
  3. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
(2) Bukti penerimaan surat atau bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanbukti penerimaan surat permohonan.

BAB IV
PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN

Pasal 11

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan Verifikasi terhadap permohonan pengembalian atas kelebihanpembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Dalam hal untuk melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tambahan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan permohonan pengembalian atas kelebihanpembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumentersebut kepada Wajib Pajak atau pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(3) Dalam hal pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pengembalian tersebut dapat diberikan apabilamemenuhi ketentuan:

  1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara; dan
  2. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud padahuruf a tidak dikreditkan dalam SPT.
(4) Dalam hal pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pembayaran pajakdalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, pengembalian tersebut dapatdiberikan apabila memenuhi ketentuan:

  1. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor ke kas negara;
  2. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkaitdengan PPh Pasal 22 impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan PajakPenghasilan;
  3. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkaitdengan PPN impor, pajak tersebut tidak dikreditkan dalam SPT Masa PPN, tidak dibebankansebagai biaya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidak dikapitalisasi dalam hargaperolehan; dan
  4. dalam hal pajak yang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkaitdengan PPnBM impor, pajak tersebut tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT TahunanPajak Penghasilan atau tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan.
(5) Dalam hal pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pemotongan ataupemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pengembalian tersebutdapat diberikan apabila memenuhi ketentuan:

a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;
b. dalam hal pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait denganpemotongan atau pemungutan yang bersifat tidak final, Pajak Penghasilan tersebut tidakdikreditkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dipotong atau dipungut;
c. pajak yang dipotong atau dipungut telah dilaporkan oleh pemotong atau pemungut dalam SPTMasa Wajib Pajak pemotong atau pemungut; dan
d. pajak yang dipotong atau dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipotongatau dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang KUP.
(6) Dalam hal pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pemungutan PajakPertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), pengembalian tersebut dapatdiberikan apabila memenuhi ketentuan:

a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;
b. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dikreditkan dalam SPTMasa PPN, tidak dibebankan sebagai biaya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan, atau tidakdikapitalisasi dalam harga perolehan;
c. pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh pemungut dalam SPT Masa PPN Wajib Pajakpemungut; dan
d. pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang KUP.
(7) Dalam hal pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pemungutan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), pengembalian tersebutdapat diberikan apabila memenuhi ketentuan:

a. pajak yang seharusnya tidak terutang telah disetor ke kas negara;
b. pajak yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dibiayakan dalam SPTTahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang dipungut atau tidak dikapitalisasi dalam hargaperolehan;
c. pajak yang dipungut telah dilaporkan oleh pemungut dalam SPT Masa PPN Wajib Pajakpemungut; dan
d. pajak yang dipungut tidak diajukan keberatan oleh Wajib Pajak yang dipungut sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang KUP.
(8) Dalam hal pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan pemotongan ataupemungutan pajak terhadap WPLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), pengembaliantersebut dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan:

a. pajak yang seharusnya tidak terutang yang telah dibayar atau disetor ke kas negara; dan
b. pajak yang seharusnya tidak terutang telah dibayar atau disetor sebagaimana dimaksud padahuruf a telah dilaporkan dalam SPT Masa Wajib Pajak pemotong atau pemungut.
(9) Dalam hal berdasarkan laporan hasil Verifikasi terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnyatidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
(10) Dalam hal berdasarkan laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak terdapatpajak yang seharusnya tidak terutang, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan secara tertulis kepadapemohon.

Pasal 12

Dalam hal permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang diajukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar diterbitkan dengan mengisi kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. untuk badan, pada 2 (dua) digit pertama dicantumkan angka 01 (nol satu);
  2. untuk orang pribadi, pada 2 (dua) digit pertamadicantumkan angka 04 (nol empat);
  3. pada 7 (tujuh) digit berikutnya dicantumkan angka 0 (nol);
  4. pada 3 (tiga) digit berikutnya dicantumkan angka kode Kantor Pelayanan Pajak tempat permohonandiajukan; dan
  5. pada 3 (tiga) digit terakhir dicantumkan angka 0 (nol).

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 13

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 129/PJ.1/UP.90/2005

Sehubungan dengan Surat Keputusan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-04/PJ.1/UP.90/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Pembentukan Tim Sosialiasi E-Filing, Peraturan-Peraturan Kepegawaian dan Aplikasi Sistem Informasi…

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini