Peraturan Menteri Keuangan – 83/PMK.02/2007

Menimbang :

1. bahwa sesuai kesepakatan dalam rapat koordinasi tingkat menteri mengenai masalah minyak gorengpada tanggal 15 Juni 2007 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka efektivitasdan kepastian hukum dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.011/2007, perludilakukan perubahan terhadap Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.011/2007;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor TertentuDan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.011/2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 92/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG EKSPOR TERTENTU DAN BESARAN TARIF PUNGUTAN EKSPOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan :
a. Nomor 130/PMK.010/2005;
b. Nomor 30/PMK.02/2006;
c. Nomor 51/PMK.02/2006;
d. Nomor 88/PMK.010/2006;
e. Nomor 61/PMK.011/2007;
dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI