Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ/2015

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 39/PJ/2015

TAGGAL PENERBITAN

29 May 2015

OBJEK

pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak , a.
PERATURAN

Umum

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan kejelasan tentang pelaksanaankewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan Wajib Pajak serta meningkatkan transparansiproses pengawasan pemanfaatan data Wajib Pajak, perlu dibuat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajaksebagai pedoman dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepadaWajib Pajak, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.

B.

Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Penetapan Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Kantor PelayananPajak (KPP) dalam melaksanakan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangankepada Wajib Pajak, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.
2. Tujuan
Agar dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada WajibPajak, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak dapat berjalan dengan optimal dan terdapatkeseragaman dalam pelaksanaannya.
C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan surat edaran ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan umum terkait dengan pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasanatas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.
2. Permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.
3. Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak.
D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak danPemenuhan Kewajiban Perpajakan.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata KerjaInstansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
E. Materi dan Penjelasan

1. Ketentuan Umum

a. Data dan/atau Keterangan adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimilikiDirektur Jenderal Pajak dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, SuratPemberitahuan (SPT) Wajib Pajak, alat keterangan, hasil Kunjungan (Visit), Datadan/atau Keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi atau Pihak Lain (ILAP),hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP),internet, dan data dan/atau informasi lainnya.
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, danpengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas Data dan/atauKeterangan kepada Wajib Pajak, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:

1) Account Representative; dan/atau
2) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang melakukan pembinaan, penelitian, danpengawasan Wajib Pajak dalam bentuk Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak, yangdalam pelaksanaannya dilakukan oleh:

1) Account Representative;
2) Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; atau
3) Tim Visit.
d. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkatSP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untukmeminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadapdugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.
e. Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal yang tercantumdalam bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal faksimili.
f. Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnyadisingkat LHP2DK adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil permintaanpenjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang memuat simpulan danusulan/rekomendasi.
g. Kunjungan (Visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Account Representative, Petugas Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, atau tim visit untuk mendatangi tempattinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitan dengan WajibPajak.
h. Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit), selanjutnya disingkat LPK adalah laporan yangberisi tentang pelaksanaan dan hasil Kunjungan (Visit) yang memuat simpulan danusulan/rekomendasi.
i. Verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dapatdilakukan berdasarkan penelitian dan analisis Data dan/atau Keterangan tanpadidahului proses permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.
2. Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

a. Persiapan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atauKeterangan

1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas Data dan/atau Keterangan yangdimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang:

a) Melakukan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
b) Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
c) Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
d) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadappelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Kepala Kantor PelayananPajak berwenang meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepadaWajib Pajak.
3) Dalam hal diketahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukanPemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, maka atas Data dan/atauKeterangan yang diperoleh selama proses permintaan penjelasan atas Datadan/atau Keterangan yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan atauPenyidikan harus dikirimkan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan BuktiPermulaan (UPPBP) atau Unit Pelaksana Penyidikan.
4) Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dilakukan denganmenggunakan SP2DK dengan cara:

a) mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak; dan/atau
b) menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui Kunjungan(Visit).
5) Penentuan cara penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak sebagaimanadimaksud pada angka 4) merupakan kewenangan Kepala Kantor PelayananPajak dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbanganlainnya.
6) Untuk lebih meyakinkan tersampaikannya SP2DK dimaksud maka KepalaKantor Pelayanan Pajak selain mengirimkan SP2DK tersebut melalui pos ataujasa ekspedisi atau jasa kurir juga dapat mengirimkan SP2DK tersebut melaluifaksimili.
7) Dalam hal SP2DK disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 6),penentuan tanggal dikirim adalah tanggal yang lebih dulu disampaikan antaratanggal stempel pos, tanggal yang tercantum pada bukti pengiriman, atautanggal faksimili.
8) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajakuntuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 (empat belas)hari setelah:

a) tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau
b) tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor PelayananPajak,

kepada Wajib Pajak.

b. Tanggapan Wajib Pajak

1) Wajib Pajak Menyampaikan Tanggapan Secara Langsung

a) Berdasarkan SP2DK, Wajib Pajak diberikan kesempatan untukmenyampaikan tanggapan secara langsung kepada AccountRepresentative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan padasaat dilakukan Kunjungan (Visit), atau dengan datang langsung keKantor Pelayanan Pajak.
b) Dalam hal Wajib Pajak memberikan penjelasan melalui telepon ataualat komunikasi lainnya, Account Representative/Petugas SeksiEkstensifikasi dan Penyuluhan meminta kepada Wajib Pajak untukmenyampaikan penjelasan secara tertulis atau melalui tatap mukalangsung.
c) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung denganmengakui atau menyanggah kebenaran data dengan disertai buktiatau dokumen pendukung.
d) Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi danPenyuluhan harus menuangkan tanggapan Wajib Pajak dalam BeritaAcara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atauKeterangan kepada Wajib Pajak (selanjutnya disebut BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan).
e) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani BA PelaksanaanPermintaan Penjelasan maka Account Representative/Pelaksana SeksiEkstensifikasi dan Penyuluhan membuat Berita Acara PenolakanPermintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada WajibPajak (selanjutnya disebut BA Penolakan Permintaan Penjelasan).
f) Berdasarkan BA Penolakan Permintaan Penjelasan, AccountRepresentative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhanmemberikan rekomendasi tindak lanjut antara lain usulan atautindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan buktipermulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan, yang dituangkan dalam LHP2DK.
g) Dalam hal Wajib Pajak bersedia menandatangani BA PelaksanaanPermintaan Penjelasan maka Account Representative/Pelaksana SeksiEkstensifikasi dan Penyuluhan melanjutkan kegiatan penelitian dananalisis atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
2) Wajib Pajak Mengirimkan Tanggapan Secara Tertulis

a) Berdasarkan SP2DK, Wajib Pajak dapat memberikan tanggapansecara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
b) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan tanggapan permintaan datadan/atau keterangan melalui telepon, AccountRepresentative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhanmenyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajakmenyampaikan tanggapan permintaan data dan/atau keterangansecara tertulis atau dengan datang langsung ke Kantor PelayananPajak.
c) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a),dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara:

(1) Wajib Pajak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan untukmelaporkan Data dan/atau Keterangan sesuai denganpermintaan penjelasan dalam SP2DK, atau
(2) Wajib Pajak menyampaikan penjelasan tertulis yangmengakui atau menyanggah kebenaran Data dan/atauKeterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumenpendukung.
d) Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi danPenyuluhan melakukan penelitian dan analisis atas kebenaran Datadan/atau Keterangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalamtanggapan secara tertulis tersebut.
3) Wajib Pajak Tidak Memberikan Tanggapan

a. Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangkawaktu 14 (empat belas) hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajakberwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atautindakan, yaitu:

(1) memberikan perpanjangan jangka waktu permintaanpenjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada WajibPajak berdasarkan pertimbangan tertentu;
(2) melakukan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak; atau
(3) mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak dilakukan verifikasi,pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan di bidangperpajakan.
b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan perpanjanganjangka waktu permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangankepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (1)paling lama 14 (empat belas) hari setelah jangka waktu permintaanpenjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang pertama berakhir.
c. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b, antaralain:

(1) pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas yangberkaitan dengan jarak, waktu, biaya, dan lainnya; dan/atau
(2) pertimbangan keadaan kahar (force majeur) yangmenyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan sebenarnyanyata-nyata tidak dapat memberikan tanggapan dalam jangkawaktu yang ditentukan
d. Terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Kunjungan (Visit) dandisampaikan SP2DK oleh Account Representative/Pelaksana SeksiEkstensifikasi dan Penyuluhan maka terhadap Wajib Pajak tersebutdiberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan paling lama 14(empat belas) hari setelah surat disampaikan secara langsung.
e. Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Kunjungan (Visit)namun Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi danPenyuluhan tidak dapat menyampaikan SP2DK maka AccountRepresentative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan tetapmelakukan penelitian dan analisis untuk dilakukan tindak lanjut.
f. Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atauKeterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kantor Pelayanan Pajakmenentukan apakah Data dan/atau Keterangan yang diterima ataudiperoleh tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan untukdapat diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku.
g. Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan setelahberakhirnya batas waktu pemberian tanggapan maka Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhanmembuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (selanjutnya disebut BA Tidak DipenuhinyaPermintaan Penjelasan).
4) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Kepada WajibPajak Kembali Pos (Kempos)

a) Dalam hal SP2DK kepada Wajib Pajak dikembalikan oleh petugas pos,jasa pengiriman, atau jasa kurir, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 (tiga) keputusan atautindakan, yaitu:

(1) mengirimkan kembali surat ke alamat yang benar;
(2) melakukan Kunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak; atau
(3) dapat mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi,pemeriksaan, atau mengusulkan pemeriksaan buktipermulaan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yangberlaku.

b) Keputusan atau tindakan untuk mengirimkan kembali SP2DK kepadaWajib Pajak dilakukan apabila berdasarkan penelitian kembaliterhadap SP2DK, ternyata terdapat salah tulis, atau terdapat Datadan/atau Keterangan perubahan alamat yang belum dicatat dalamsistem administrasi perpajakan.
c) Terhadap Wajib Pajak yang dilakukan Kunjungan (Visit) dandisampaikan SP2DK oleh Account Representative/Pelaksana SeksiEkstensifikasi dan Penyuluhan maka terhadap Wajib Pajak tersebutdiberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari setelah surat disampaikan secara langsung.
d) Dalam hal Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi danPenyuluhan tidak dapat menyampaikan SP2DK pada saat melakukan Kunjungan (Visit), maka Account Representative/Pelaksana SeksiEkstensifikasi dan Penyuluhan tetap melakukan penelitian dan analisisuntuk menentukan tindak lanjut.
e) Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atauKeterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menentukan apakah Data dan/atau Keterangan yang diterimaatau diperoleh tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuanuntuk diusulkan dan/atau dilakukan verifikasi, pemeriksaan, atauusulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku.
c. Penelitian dan Analisis Kebenaran Data atas Tanggapan Wajib Pajak

1) Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhanmelakukan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atau Keterangan yangdimiliki dan/atau diperoleh berdasarkan pengetahuan, keahlian dan sikapprofesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut, yangdituangkan dalam LHP2DK.
2) Penelitian dan analisis dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur sebagaiberikut:

a) Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh DirektoratJenderal Pajak;
b) Data dan/atau Keterangan dalam tanggapan yang disampaikan WajibPajak beserta bukti atau dokumen pendukungnya; dan
c) pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Wajib Pajak.
3) Apabila berdasarkan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atauKeterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh sebagaimana dimaksud pada angka 2) ternyata Kantor Pelayanan Pajak belum dapat menyimpulkankebenaran Data dan/atau Keterangan serta belum dapat merekomendasikantindak lanjut yang akan dilakukan, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajakberwenang meminta kembali penjelasan atas Data dan/atau Keterangankepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah jangkawaktu permintaan pertama berakhir.
4) Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat dihasilkansimpulan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

a) Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan.
b) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung, namun menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan.
c) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulisberupa penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang sesuai dengansimpulan hasil penelitian dan analisis, namun belum menyampaikanSPT atau SPT pembetulan.
d) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung maupuntertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan denganperhitungan pajak sesuai dengan simpulan hasil penelitian.
e) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis,dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitunganpajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dananalisis.
f) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara tertulis dan menyanggahkebenaran Data dan/atau Keterangan yang disertai dengan buktidan/atau dokumen pendukung, dan sanggahan tersebut sesuai dengansimpulan hasil penelitian dan analisis.
d. Rekomendasi dan Tindak lanjut

1) Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari kegiatan permintaan penjelasanData dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak, Kepala Kantor PelayananPajak berwenang menentukan keputusan atau tindakan, yang mencakup:

a) Terhadap Wajib Pajak yang setuju dengan hasil penelitian dan analisisAccount Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi danPenyuluhan, dan bersedia menyampaikan SPT atau SPT pembetulanmaka terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan pengawasanpenyampaian SPT atau SPT pembetulan;
b) Terhadap Wajib Pajak yang memberikan tanggapan secara langsungmaupun tertulis dan menyanggah kebenaran Data dan/atau Keteranganyang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung, dan apabilasanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dananalisis, maka kasus dianggap selesai. Sedangkan bila Wajib Pajakmasih mempunyai kewajiban menyampaikan SPT atau SPT pembetulanmaka dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;atau
c) Terhadap Wajib Pajak dengan kondisi sebagai berikut :

(1) Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan;
(2) Wajib Pajak menyampaikan tanggapan secara langsung,namun Wajib Pajak menolak menandatangani BA PelaksanaanPermintaan Penjelasan;
(3) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupuntertulis, berupa penjelasan atas Data dan/atau Keteranganyang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis,namun Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau SPTpembetulan;
(4) Wajib Pajak memberikan tanggapan secara langsung maupuntertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulandengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengansimpulan hasil penelitian dan analisis;
(5) Wajib Pajak memberikan tanggapan dengan penjelasan atasData dan/atau Keterangan tidak sesuai dengan simpulan hasilpenelitian dan analisis, dan Wajib Pajak tidak mengakuikebenaran Data dan/atau Keterangan hasil penelitian dan analisis; atau
(6) Pertimbangan lain berdasarkan kewenangan DirektoratJenderal Pajak,dapat diusulkan dan/atau dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaanatau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perpajakan.
2) Atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang didalamnyaterdapat Data dan/atau Keterangan yang proses permintaan penjelasannyatelah selesai, tetap dapat dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan, dan/ataupemeriksaan bukti permulaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajakuntuk menyampaikan SPT atau SPT pembetulan paling lama 14 (empat belas)hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan atas Data dan/atauKeterangan berakhir.
e. Pengadministrasian Kegiatan Permintaan Penjelasan

1) Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi, AccountRepresentative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harus membuatdokumentasi selama pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan Datadan/atau Keterangan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

a) SP2DK;
b) LHP2DK;
c) BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan;
d) BA Penolakan Permintaan Penjelasan; dan/atau
e) BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan.
2) Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan harusmembuat LHP2DK paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktupermintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak.
3. Kunjungan (Visit)

a. Tujuan dilakukan Kunjungan (Visit) oleh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak ke tempattinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak antara lain untuk:

1) meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka penggalianpotensi pajak;
2) memutakhirkan data perpajakan Wajib Pajak;
3) memberikan pembinaan berupa bimbingan penyuluhan dan konsultasi kepadaWajib Pajak; dan/atau
4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala KantorPelayanan Pajak.
b. Kunjungan (Visit) untuk meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalamrangka penggalian potensi pajak dapat dilakukan dalam hal:

1) Penyampaian SP2DK akan dilakukan secara langsung kepada Wajib Pajak;
2) Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan terkait permintaan penjelasanatas Data dan/atau Keterangan; atau
3) Penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak kembali pos (kempos).
c. Tim Visit adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak denganmempertimbangkan kompetensi dan beban kerja pegawai yang ditunjuk.
d Pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan Kunjungan (Visit) harus dilengkapidengan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
e. Setiap melakukan Kunjungan (Visit), Pegawai Kantor Pelayanan Pajak harusmenunjukkan surat tugas kepada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, atau kuasa Wajib Pajak di tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaanbebas Wajib Pajak dan/atau tempat lain yang dianggap perlu yang memiliki kaitandengan Wajib Pajak.
f. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannyaKunjungan (Visit) kepada Wajib Pajak serta melaksanakannya dengan penuhtanggung jawab.
g. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak harus membuat LPK paling lama 5 (lima) hari setelahKunjungan (Visit) dilakukan.
h. Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Kunjungan (Visit), maka PegawaiKantor Pelayanan Pajak membuat Berita Acara Penolakan Dilakukan Kunjungan (Visit)dan menuangkannya ke dalam LPK.
i. Wajib Pajak yang menolak untuk dilakukan Kunjungan (Visit) menjadi prioritas untuk dilakukan pengawasan atas kepatuhan kewajiban perpajakannya.
4. Lampiran-Lampiran

a. Tata cara pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan atas Data dan/atauKeterangan, yang terdiri dari:

1) Tata Cara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepadaWajib Pajak;
2) Tata Cara Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak Terkait Dengan PermintaanPenjelasan atas Data dan/atau Keterangan Secara Langsung;
3) Tata Cara Tindak Lanjut Tanggapan Wajib Pajak Terkait dengan PermintaanPenjelasan atas Data dan/atau Keterangan Secara Tertulis;
4) Tata Cara Tindak Lanjut Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak MemberikanTanggapan terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atauKeterangan; dan
5) Tata Cara Pelaksanaan Kunjungan (Visit),

ditetapkan dalam Lampiran I yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajakini.

b. Formulir-formulir yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasanatas Data dan/atau Keterangan, yang terdiri dari:

1) Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
2) Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atauKeterangan kepada Wajib Pajak (BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan);
3) Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangankepada Wajib Pajak (BA Penolakan Permintaan Penjelasan);
4) Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atauKeterangan kepada Wajib Pajak (BA Tidak Dipenuhinya PermintaanPenjelasan);
5) Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
6) Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) (LPK); dan
7) Berita Acara Penolakan Dilakukan Kunjungan (Visit),

menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

F.

Ketentuan Lain-lain

Dalam hal terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan konseling sebelum berlakunya Surat Edaran ini danbelum selesai pada saat Surat Edaran ini berlaku maka penyelesaian proses konseling dimaksuddiselesaikan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata CaraPelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd,

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.3/2004

Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Belanda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.552/1984

Berkenaan dengan sinyalemen Bapak Menteri Keuangan R.I mengenai prosentase keuntungan yang tertera di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ.5/1984 tanggal 21 Maret 1984, tentang…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.6/1999

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari daerah mengenai Pembuatan Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan sambil menunggu adanya Ketetapan tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Penilai PBB…