Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 55/PJ/2015

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 55/PJ/2015

TAGGAL PENERBITAN

22 July 2015

OBJEK

tata cara pemberian layanan terkait dengan persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi bakal calon kepala daerah , a.
PERATURAN

Umum

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota danWakil Walikota, yang diantaranya mengatur mengenai persyaratan dan dokumen pencalonan terkaitpemenuhan kewajiban perpajakan, perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang TataCara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi BakalCalon Kepala Daerah.

B.

Maksud dan Tujuan

1.Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan dan keseragaman bagi KantorWilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan koordinasidengan Komisi Pemilihan Umum provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh (KPU provinsi/KIP Aceh) atau KPU/KIP kabupaten/kota dan memberikan layanan mengenai pemenuhankewajiban perpajakan sebagai persyaratan dalam pencalonan sebagai bakal calon kepala daerah.
2.Tujuan
Surat Edaran ini bertujuan agar pemberian layanan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkaitdengan persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi bakal calon kepala daerah dapatdilakukan dengan mudah, sederhana dan tertib.
C.Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1.Layanan terkait persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi bakal calon kepaladaerah;
2.Tata cara pemberian layanan bagi bakal calon kepala daerah; dan
3.Ketentuan lain-lain.
D.Dasar

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun2009.
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak danPemenuhan Kewajiban Perpajakan.
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
E.Materi

1.Dokumen Persyaratan Pencalonan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah
Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota, bakal calon kepala daerah wajib menyerahkan dokumenpersyaratan pencalonan dan persyaratan calon terkait pemenuhan kewajiban perpajakan yangmeliputi:

  1. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  2. tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WajibPajak Pajak Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh WP OP) atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak bakal calon menjadi wajib pajak; dan
  3. tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat bakal calon yangbersangkutan terdaftar.
2.Layanan KPP terkait Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bagi Bakal Calon KepalaDaerah

a.KPP memberikan layanan terkait persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan bagibakal calon kepala daerah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan KPUsebagaimana dimaksud dalam butir 1.
b.Layanan yang diberikan bagi bakal calon kepala daerah dapat berupa:

1)pendaftaran Wajib Pajak dan pencetakan kartu NPWP bagi bakal calon kepaladaerah yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak;
2)pencetakan ulang kartu NPWP bagi bakal calon kepala daerah yang kartuNPWP-nya hilang atau tidak ditemukan;
3)pencetakan ulang tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP bagibakal calon kepala daerah yang tanda terimanya hilang atau tidak ditemukan;dan/atau
4)pemberian tanda bukti tidak mempunyai tunggakan atau keterangan tentangdata utang pajak/tunggakan pajak atas nama bakal calon kepala daerah.
3.Tata Cara Pemberian Layanan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah

a.Pemberian layanan oleh KPP didasarkan pada permohonan dari bakal calon kepaladaerah.
b.Bakal calon kepala daerah mengajukan permohonan kepada Kepala KPP di manabakal calon kepala daerah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan menyampaikanpermohonan dimaksud secara langsung melalui tempat pelayanan terpadu.
c.Permohonan, tata cara penerimaan permohonan dan penyelesaian permohonan sertajangka waktu penyelesaian layanan berupa:

1)pendaftaran Wajib Pajak dan pencetakan kartu NPWP bagi bakal calon kepaladaerah yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak;
2)pencetakan ulang kartu NPWP bagi bakal calon kepala daerah yang kartuNPWP-nya hilang atau tidak ditemukan; dan
3)pencetakan ulang tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP bagibakal calon kepala daerah yang tanda terimanya hilang atau tidak ditemukan,

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.Prosedur pendaftaran Wajib Pajak dan pencetakan ulang NPWP sebagaimanadimaksud pada huruf c angka 1) dan 2), dilakukan oleh KPP sesuai dengan ketentuandan petunjuk teknis dalam:

1)Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata CaraPendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha danPengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajakdan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak sebagaimana telah diubah denganPER-38/PJ/2013.
2)Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak,Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, PenghapusanNomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana TelahDiubah Dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013.
e.Pelaksanaan cetak ulang tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh WP OPsebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3) dilakukan oleh KPP berdasarkanpermintaan secara tertulis dari bakal calon kepala daerah.
f.Permohonan, tata cara penerimaan permohonan, serta penyelesaian pemberian tandabukti tidak mempunyai tunggakan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1)Tunggakan pajak adalah seluruh utang pajak Wajib Pajak baik yang belummaupun sudah jatuh tempo pelunasan yang terdapat dalam sistem informasiDirektorat Jenderal Pajak.
2)Bakal calon kepala daerah harus menyampaikan secara tertulis permohonanpembuatan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak kepada Kepala KPPtempat bakal calon kepala daerah terdaftar menjadi Wajib Pajak.
3)Sebagai bahan pendukung untuk membuktikan bahwa SPT Tahunan PPh WPOP telah disampaikan, bakal calon kepala daerah dapat melengkapipermohonan dengan kelengkapan dokumen antara lain berupa fotokopi bukti pengiriman/tanda terima penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP untuk 5 (lima)tahun pajak terakhir atau sejak bakal calon kepala daerah terdaftar sebagaiWajib Pajak dalam hal Wajib Pajak terdaftar belum sampai 5 (lima) tahun.
4)Dalam hal bakal calon kepala daerah tidak melampirkan bahan pendukungsebagaimana dimaksud pada angka 3), KPP tetap menerima permohonanbakal calon kepala daerah.
5)Format surat permohonan pembuatan tanda bukti tidak mempunyai tunggakandapat dibuat sebagaimana contoh pada Lampiran I yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
6)KPP memberikan bukti penerimaan surat atas permohonan yang disampaikansebagaimana dimaksud pada butir 2).
7)Berdasarkan permohonan permintaan tanda bukti tidak mempunyai tunggakanpajak yang diajukan bakal calon kepala daerah, KPP melakukan penelitianpemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka:

a)memastikan validitas NPWP bakal calon kepala daerah;
b)memastikan penyampaian SPT Tahunan PPh bakal calon kepaladaerah untuk 5 (lima) tahun pajak terakhir atau sejak bakal calonkepala daerah terdaftar; dan
c)memastikan status tunggakan pajak bakal calon kepala daerah,

sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

8)Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7), KPPmemberikan keterangan dalam bentuk surat keterangan pemenuhankewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah dengan menggunakan contohformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
9)Surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepaladaerah harus diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonanpermintaan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak diterima oleh KPP.
10)Dalam rangka efisiensi pemberian layanan, surat keterangan pemenuhankewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah dapat disampaikan secaralangsung kepada bakal calon kepala daerah atau pihak lain yang diberi kuasaoleh bakal calon kepala daerah.
11)Dalam hal bakal calon kepala daerah merupakan seorang wanita kawin yangtidak memilih untuk memiliki NPWP sendiri, pelaksanaan hak dan pemenuhankewajiban perpajakan dilakukan dengan menggunakan NPWP suami.
F.Ketentuan Lain-lain

  1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala KPP agar berkoordinasi denganKPU provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP kabupaten/kota setempat yang menjadi rekankerjanya agar pemberian layanan bagi bakal calon kepala daerah dapat diberikan secara efektif.
  2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak agar melakukan pembimbingan danpengawasan terhadap layanan bagi bakal calon kepala daerah yang diberikan KPP.
G.Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO
NIP 195909171987091001

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
  3. Kepala Kantor Layanan Informasi Perpajakan

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.7/2001

Dari hasil pemantauan kinerja pelaksanaan pemeriksaan selama ini dan sehubungan dengan perubahan kebijakan dan peraturan perpajakan, serta untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dalam…