Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 98/PJ/2011

TIPE

Surat Edaran Dirjen Pajak

NOMOR PERATURAN

SE 98/PJ/2011

TAGGAL PENERBITAN

29 December 2011

OBJEK

pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak , a.
PERATURAN

Umum

Penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untukmenghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat,serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli danberkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Administrasi perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system menuntut peran aktif WajibPajak secara mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar mampu memenuhi kewajibanperpajakan dengan baik, Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentanghak dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusiyang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi administrasi perpajakan telah melakukan berbagaiupaya dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat Wajib Pajak secaraterus menerus. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hakkewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan antara lain:

  1. program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diperkirakanakan menambah jumlah Wajib Pajak Baru yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan;
  2. tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan;
  3. upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya tax ratio;
  4. peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.
B.Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan penyuluhan yaitu masyarakat yang paham dan sadarmemenuhi kewajiban perpajakannya, maka perlu dilakukan kegiatan penyuluhan yang terencanasehingga kegiatan penyuluhan menjadi suatu proses yang terstruktur, terarah, terukur dan berkesinambungan. Terstruktur dalam hal ini memiliki arti bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan secarasistematis mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Terarah memiliki arti bahwaseluruh kegiatan penyuluhan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran yang jelas. Terukur memilikiarti bahwa kegiatan penyuluhan harus mampu diukur hasilnya (capaian kinerjanya). Sedangkanberkesinambungan memiliki arti bahwa kegiatan penyuluhan sebagai sebuah proses edukasiperpajakan harus dilakukan secara terus menerus.
Tujuan disusunnya pedoman penyusunan rencana kerja dan pelaporan kegiatan penyuluhanperpajakan ini adalah:

  1. memberikan panduan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kegiatan penyuluhanperpajakan bagi unit kerja vertikal yang menjalankan fungsi penyuluhan;
  2. membangun kesamaan pemahaman mengenai rencana kerja penyuluhan yang akan dilakukandan tata cara pelaporan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan;
  3. membangun tata cara pelaporan kegiatan penyuluhan yang mendukung pelaksanaan kegiatanmonitoring dan evaluasi penyuluhan secara lebih terstruktur, terarah, terukur danberkesinambungan.
C.Dasar

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 709/PM.1/2008 tanggal 22 Oktober 2008 tentang UraianJabatan di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
D.Fokus Penyuluhan

Penyuluhan bukan merupakan sebuah upaya atau proses yang bersifat reaktif dan tidak terencanamelainkan harus disusun secara sistematis sehingga dapat dilaksanakan, dipantau dan dievaluasidengan baik. Dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan maka kegiatan penyuluhan dibagi kedalamtiga fokus penyuluhan, sebagai berikut:

1.Kegiatan Penyuluhan bagi Calon Wajib Pajak
Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk membangun kesadaran (awareness)tentang perpajakan kepada para calon Wajib Pajak, meliputi:

  1. kegiatan penyuluhan yang dimaksudkan untuk menjaring Wajib Pajak Baru apabilasecara potensi subjek pajak dimaksud sudah memiliki penghasilan di atas PenghasilanTidak Kena Pajak (PTKP);
  2. kegiatan penyuluhan yang bersifat sebagai “investasi jangka panjang” apabila subjekpajak yang diberikan penyuluhan masih belum memiliki penghasilan di atas PTKP(contoh: mahasiswa/pelajar).
2.Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Baru
Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman(understanding) dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (willingness to comply)bagi para Wajib Pajak Baru. Adapun definisi WP Baru adalah WP Orang Pribadi/Badan yangterdaftar sejak awal tahun sebelumnya yang:

  1. belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pertama kali;
  2. belum melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau PajakPertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP).
3.

Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Terdaftar
Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar diluar kategori WP Baru. Penyuluhan ini dimaksudkan untuk menjaga komitmen (commitment)WP untuk terus patuh.

Ketiga fokus penyuluhan (Calon WP, WP Baru dan WP Terdaftar) harus dijalankan olehsetiap unit kerja. Khusus unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP WPBesar dan seluruh KPP Madya diberikan keleluasan untuk melakukan/tidak melakukanpenyuluhan bagi Calon WP dan WP Baru. Pemberian proporsi (bobot) rencana penyuluhanterhadap ketiga fokus penyuluhan diserahkan kepada masing-masing unit kerja vertikal.Pemberian proporsi (bobot) dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum skala prioritaspenyuluhan di masing-masing unit kerja.

Terkait pengaturan pelaksanaan penyuluhan atas ketiga fokus penyuluhan diatas, makadikategorikan menjadi:

a.Penyuluhan bersifat nasional
Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam rangka mengamankan agenda/target/tujuan Direktorat Jenderal Pajak secara nasional. Ciri kegiatan penyuluhan iniadalah seluruh unit kerja melakukan sosialisasi/penyuluhan dengan tema yangditetapkan oleh Kantor Pusat DJP sebagai kegiatan penyuluhan yang bersifat nasional. Tata cara pelaksanaan kegiatan ini diatur lebih lanjut dengan surat edaran/suratDirektur Jenderal Pajak atau surat Direktur P2Humas;
b.Penyuluhan bersifat lokal
Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dalam rangka mengamankan agenda/target/tujuan dari unit vertikal DJP (Kanwil DJP/KPP). Kegiatan penyuluhan denganskala lokal ini dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja.
E.Tata Cara Penyusunan Rencana Penyuluhan
Rencana penyuluhan disusun oleh unit kerja secara berjenjang mulai dari bawah ke atas (bottom-up),dimulai dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sampai dengan KanwilDJP. Rencana Penyuluhan disusun berdasarkan prosedur sebagai berikut:

  1. Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan KP2KP, sebagaimana diatur dalam LampiranI;
  2. Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan KPP Pratama, sebagaimana diatur dalamLampiran II;
  3. Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan selain KPP Pratama, sebagaimana diaturdalam Lampiran III;
  4. Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Kanwil DJP, sebagaimana diatur dalamLampiran IV.

Dalam menyusun rencana penyuluhan, maka seluruh kegiatan penyuluhan yang direncanakan olehunit vertikal DJP harus mendukung tercapainya tujuan penyuluhan yaitu;

  1. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat wajib pajak sehinggamampu memenuhi kewajiban perpajakannya;
  2. meningkatkan kesadaran untuk patuh memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan unit vertikal agar mempertimbangkan hal-hal sebagaiberikut:

1.Rencana Penyuluhan untuk Calon Wajib Pajak
Dilakukan dengan pemahaman bahwa edukasi yang tepat akan menumbuhkan kepatuhansukarela (voluntary compliance) di masa yang akan datang.
2.Rencana Penyuluhan untuk Wajib Pajak Baru
Dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak harus mendapatkan penyuluhan mulai dari saat terdaftar sebagai WajibPajak;
  2. Wajib Pajak memperoleh pemahaman bahwa menjadi Wajib Pajak tidak sulit;
  3. Wajib Pajak mengetahui bahwa jika mengalami kesulitan akan memperoleh bantuan/asistensi secara mudah dan gratis.
3.Rencana Penyuluhan untuk Wajib Pajak Terdaftar
Dilakukan dengan pendekatan targeted/segmented dengan cara mempertimbangkan hal-halsebagai berikut:

  1. hasil evaluasi kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan pada tahun-tahunsebelumnya;
  2. hasil analisa tingkat kepatuhan wajib pajak (badan atau orang pribadi);
  3. hasil analisa kepatuhan per jenis usaha (klasifikasi lapangan usaha).

Melalui analisis dimaksud, diharapkan dapat diketahui tema/topik penyuluhan yangdibutuhkan dan target/sasaran penyuluhan yang harus dituju.

Secara umum tahapan penyusunan rencana penyuluhan sebagai berikut:

1.Menentukan tema/topik penyuluhan, yaitu berdasarkan hasil analisis bahwapemahaman masyarakat Wajib Pajak tentang tema/topik tersebut perlu ditingkatkan.
Contoh: tema/topik penyuluhan adalah peningkatan pemahaman dan kesadaranmemenuhi kewajiban perpajakan oleh WP Bendahara. Tema/topik penyuluhanselanjutnya dituangkan pada tabel Rencana Penyuluhan, kolom 3 sesuai denganLampiran V Surat Edaran ini.
2.Menetapkan target/segmen audience yang akan diberikan penyuluhan. Contoh:program penyuluhan kepada WP Bendahara di lingkungan Kementerian A. Target/segmen penyuluhan selanjutnya dituangkan pada tabel Rencana Penyuluhan, kolom 4sesuai dengan Lampiran V Surat Edaran ini.
3.Menjabarkan tema/topik dan target/segmen kedalam kegiatan-kegiatan penyuluhan.
Contoh: kegiatan Kelas Pajak bagi Bendahara Pemerintah. Rencana kegiatanpenyuluhan selanjutnya dituangkan pada tabel Rencana Penyuluhan, kolom 5 sesuaidengan Lampiran V Surat Edaran ini.
4.Memilih media penyuluhan yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
Kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a.Penyuluhan Langsung
Penyuluhan Langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan denganberinteraksi langsung dengan Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak. Contohpenyuluhan langsung antara lain: seminar, workshop, bimbingan teknis, kelaspajak dan sebagainya.

1)Kelebihan dari metode ini adalah penyampaian materi yang lebihdetail dan pemahaman peserta atas materi penyuluhan yang baikkarena terlibat langsung dalam bentuk diskusi/tanya-jawab secaralangsung.;
2)Kekurangan metode ini adalah jumlah peserta yang terbatas; dan
3)Kegiatan ini sangat baik jika tujuan penyuluhannya adalah membantuWajib Pajak dalam memahami aspek teknis perpajakan seperti tatacara penghitungan pajak dan pelaporannya.
b.Penyuluhan Tidak Langsung
Penyuluhan Tidak Langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan kepadamasyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta.Contoh kegiatan penyuluhan tidak langsung antara lain: kegiatan penyuluhanmelalui radio/televisi, penyuluhan melalui penyebaran buku/booklet/leafletperpajakan.

1)Kekurangan metode ini adalah kegiatan penyuluhan yang relatifsingkat sehingga materi penyuluhan yang diberikan cenderungbersifat umum dan tidak dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakatyang melihat atau mendengar paham atas materi tersebut;
2)Kelebihan metode ini adalah jumlah masyarakat yang dapatdiedukasi melalui metode ini sangat luas; dan
3)Metode ini sangat baik untuk membangun kepedulian masyarakatakan pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat.Pemilihan media penyuluhan selanjutnya dituangkan pada tabel RencanaPenyuluhan, kolom 6 sesuai dengan Lampiran V Surat Edaran ini.Pemilihan media dilakukan berdasarkan kajian atau pemahamanbahwa suatu media dipilih agar informasi perpajakan dapat diterimaoleh audience sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Ilustrasiberikut ini memberikan gambaran tentang keunggulan dan kelemahandari media berdasarkan perbandingan keluasan jangkauan dankedalaman materi penyuluhan, sebagai berikut:

Jenis media penyuluhanKeluasan JangkauanKedalaman materi
PENYULUHAN LANGSUNG
Seminar/workshop/kelas pajakSedangTinggi (detail)
PENYULUHAN TIDAK LANGSUNG
RadioLuasSedang
TVLuasRendah (Umum)
F.Waktu Penyusunan dan Penyampaian Rencana Kerja Penyuluhan

Rencana penyuluhan yang telah disusun dengan dengan Microsoft Excel sesuai format pada Lampiran Vselanjutnya dikompilasi secara berjenjang. KP2KP menyampaikan laporannya kepada KPP untukdikompilasibersama rencana penyuluhan KPP, selanjutnya disampaikan kepada Kanwil DJP atasannyauntuk dikompilasi pada level Kanwil DJP termasuk rencana sosialisasi yang dilakukan oleh Kanwil DJPyang bersangkutan. Rekapitulasi rencana penyuluhan dilakukan dengan Microsoft Excel sesuai formatlaporan sebagaimana Lampiran IV. Hasil rekapitulasi rencana kerja penyuluhan tingkat Kanwil DJPagar disampaikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy ke Kantor Pusat DJP (u.p. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas) paling lambat tanggal 15 Januari setiap tahunnya. Softcopy hasil rekapitulasi rencanakerja penyuluhan agar dikirimkan melalui email ke [email protected]G.Kegiatan yang Dikategorikan Sebagai Kegiatan Penyuluhan

Dalam rangka membangun kesamaan persepsi mengenai program/kegiatan penyuluhan, maka perludiatur batasan kegiatan penyuluhan. Yang dimaksud dengan kegiatan penyuluhan adalah kegiatan yangdilakukan secara terencana untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikapmasyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun nonpemerintah agar terdoronguntuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Dari pengertian di atas, untuk dapat dihitung sebagai kegiatan penyuluhan maka suatu kegiatan harusmemenuhi hal-hal sebagai berikut:

  1. dilakukan secara terencana;
  2. materi (konten) yang disampaikan adalah terkait pengetahuan peraturan perpajakan;
  3. dilakukan kepada kelompok audience/massa (jika dilakukan kepada perseorangan/individumaka tidak termasuk penyuluhan melainkan konsultasi).

Yang dapat dikategorikan sebagai kelompok audience/massa adalah kelompok/undangan pesertapenyuluhan denagn jumlah minimal 10 orang. Kunjungan Account Representative (AR) yang dibarengidengan penyuluhan kepada kelompok audience dapat dikategorikan sebagai kegiatan penyuluhansepanjang memenuhi ketiga unsur di atas.

Daftar kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan penyuluhan dan referensi penggunaannya,ditandai dengan simbol (√), sebagai berikut:

NoKegiatanFokus PenyuluhanSatuan
Penghitungan
Calon
WP
WP
Baru
WP
Terdaftar
PENYULUHAN LANGSUNG
1Early Tax EducationPer Kegiatan
2Tax Goes To School (contoh: High School Tax Road Show)Per Kegiatan
3Tax Goes To CampusPer Kegiatan
4Perlombaan Perpajakan (Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, Artikel)Per Kegiatan
5Sarasehan/Tax GatheringPer Kegiatan
6Kelas Pajak/Klinik PajakPer Kegiatan
7Seminar/Diskusi/CeramahPer Kegiatan
8Workshop/Bimbingan TeknisPer Kegiatan
PENYULUHAN TIDAK LANGSUNG
Media Elektronik
1Talkshow TVPer Tayang
2Built-In ProgramPer Tayang
3Talkshow RadioPer Tayang
Media Cetak (Koran/Majalah/Tabloid)
1SuplemenPer Edisi
2AdvertorialPer Edisi
3Rubrik tanya jawabPer Edisi
4Penulisan Artikel PajakPer Edisi
5Penerbitan Majalah/Buku/Alat Peraga Penyuluhan (termasuk Komik Pajak)Per Edisi
H.Penting Dilakukan Tetapi Tidak Dihitung Sebagai Kegiatan Penyuluhan
Berdasarkan hasil analisa atas laporan penyuluhan yang selama ini disampaikan oleh unit kerjavertikal, maka terdapat beberapa kegiatan yang dapat dikategorikan bukan sebagai kegiatanpenyuluhan (kecuali dapat dijelaskan sebaliknya), namun tetap perlu/penting untuk dilakukan.Kegiatan-kegiatan dimaksud antara lain:

NoJenis KegiatanAlasan
1Iklan layanan masyarakat/PSAKonten lebih bersifat kehumasan/public relation/pencitraan
2Spanduk/banner/billboard dan sejenisnyaKonten lebih bersifat kehumasan/public relation/pengumuman/pemberitahuan
3SMSKonten lebih bersifat kehumasan/public relation/pengumuman/pemberitahuan
4Aksi simpatik turun ke jalanKonten lebih bersifat kehumasan/public relation/pencitraan/pemberitahuan
5Pojok pajak/mobil kelilingLebih menekankan pada pelayanan dan konsultasi
6Konsultasi perpajakanLebih menekankan pada pelayanan dan konsultasi
7VideotronKonten lebih bersifat kehumasan/public relation/pencitraan/pemberitahuan

Selain alasan di atas, kesulitan metode penghitungan jenis kegiatan-kegiatan tersebut di atas sebagaisatu kegiatan penyuluhan juga menjadi pertimbangan.I.Laporan Kegiatan Penyuluhan
Dalam rangka pengawasan dan eveluasi kegiatan penyuluhan dan juga memenuhi salah satu elemenpenilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara rutin (triwulan) dilaporkan kepada MenteriKeuangan, maka perlu disusun Laporan Kegiatan Penyuluhan.

Laporan Kegiatan Penyuluhan terdiri dari:

1.Laporan Kegiatan Penyuluhan Per Bulan
Merupakan laporan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit vertikal untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, dengan ketentuan:

  1. laporan KPP merupakan gabungan laporan KP2KP (jika ada) dan KPP yangbersangkutan;
  2. laporan Kanwil DJP merupakan gabungan laporan KP2KP (jika ada), KPP dan KanwilDJP yang bersangkutan;
  3. laporan disusun dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran VIII
2.Laporan Kompilasi Kegiatan Penyuluhan Per Bulan
Merupakan laporan kompilasi jumlah kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh seluruh unitvertikal dari setiap Kanwil DJP, dengan ketentuan:

  1. laporan ini merupakan rekapitulasi jumlah kegiatan penyuluhan dari laporan butir I.1;
  2. laporan rekapitulasi disusun oleh Kanwil DJP;
  3. laporan disusun dengan format sebagaimana Lampiran IX.
3.Laporan Kegiatan Pendukung Penyuluhan
Merupakan laporan atas kegiatan pendukung penyuluhan yang dilakukan oleh masing-masingunit kerja, dengan ketentuan hal-hal yang dilaporkan antara lain:

  1. penyuluhan dalam rangka memenuhi permohonan sebagai narasumber/pembicaraoleh pihak ketiga;
  2. berbagai kegiatan yang dikategorikan bukan sebagai kegiatan penyuluhansebagaimana dijelaskan dalam butir H.
  3. laporan disusun dengan format sebagaimana Lampiran X.

Laporan kegiatan penyuluhan disampaikan secara berjenjang, KP2KP menyampaikan laporan kepadaKPP paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, KPP menyampaikan laporan ke Kanwil DJP paling lambattanggal 10 bulan berikutnya, Kanwil DJP menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak (c.q.Direktur P2Humas) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Laporan disampaikan dalam bentuk hardcopy dan soft copy. Soft copy format laporan dapat diunduh melalui http://p2humas/ atau http://10.254.12.25. Untuk pengiriman dalam bentuk soft copy disampaikan melalui email [email protected]J.Pelaksana Penyuluhan Perpajakan
Penyuluhan di tingkat Kanwil DJP dan KPP dilakukan oleh Tim Penyuluhan Perpajakan. Tim dibentukberdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJP atau KPP. Pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakandilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ada unit yang secara penuh bertugas melakukankegiatan penyuluhan baik di tingkat Kanwil DJP maupun KPP.

Melalui pembentukan Tim Penyuluhan Perpajakan diharapkan terdapat kejelasan pejabat/pegawaiyang bertanggung jawab mengelola dan melakukan kegiatan penyuluhan. Tim Penyuluhan Perpajakanmerupakan struktur yang bertanggung jawab dalam melaksanakan manajemen penyuluhan sedangkanKelompok Tenaga Penyuluh terdiri dari pegawai-pegawai DJP yang dinilai memiliki (dapatdikembangan untuk memiliki) kompetensi sebagai penyuluh pajak. Ketentuan terkait pembentukan TimPenyuluhan Perpajakan akan diatur dengan peraturan tersendiri.K.Anggaran Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan menggunakan anggaran unit kerja masing-masing Dalam rangkakeberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dimaksud, unit kerja agar menganggarkannya dalamDaftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) masing-masing.L.Ketentuan Peralihan
Mempertimbangkan kemungkinan bahwa terdapat Kanwil DJP yang telah menyusun rencana kerjapenyuluhan tahun 2012 berpedoman pada SE-35/PJ/2010 jo. SE-26/PJ/2011 yang membagi rencanapenyuluhan berdasarkan jenis/media penyuluhan sebagai berikut:

  1. Penyuluhan langsung
  2. Pojok Pajak/Pameran
  3. Penyuluhan melalui Televisi/Radio
  4. Penyuluhan Lainnya

maka terhadap rencana penyuluhan tahun 2012 yang telah disusun tersebut agar dilakukanpenyesuaian disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan digunakan untuk penyusunan rencana kerjapenyuluhan mulai tahun 2012. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka:

  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2010 tanggal 20 April 2010 tentangLaporan Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan dinyatakan tidak berlaku;
  2. Bentuk dan isi laporan kegiatan penyuluhan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor: SE-26/PJ/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Sistem, Bentuk, Isi, danKode Laporan Rutin Di Lingkungan DJP diubah dengan bentuk dan isi laporan kegiatanpenyuluhan berdasarkan lampiran Surat Edaran ini

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2011
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan:

  1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
  2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP
  3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Butuh Bantuan?

Temukan konsultan pajak yang tepat untuk bisnis Anda. Cek direktori konsultan pajak OnlinePajak. 

BACA JUGA

Keputusan Menteri Keuangan – 450/KMK.01/2003

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persyaratan Untuk Menjadi…

Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.6/2000

Sehubungan masih seringnya terdapat kekeliruan dalam penyampaian Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK), dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :…
All articles loaded
No more articles to load