Pajak Restoran: PPN atau Pajak Daerah?

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Jika Anda termasuk orang yang sering makan di restoran, pasti sudah tidak asing dengan biaya tambahan atau pajak yang tertera dalam struk pembelian. Kebanyakan orang mengenali pajak restoran sebagai PPN karena tarif yang dikenakan besarnya 10% dari total transaksi. Namun, ternyata anggapan tersebut keliru.

Jadi, jika pajak restoran itu bukan PPN, lantas termasuk kategori pajak apa? Nah, supaya tidak bingung lagi mari simak penjelasannya di bawah ini.

Pajak Restoran, Pajak Pusat atau Pajak Daerah?

Pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan semacamnya termasuk jasa boga/katering.

Biasanya ketika makan di restoran, Anda tidak hanya dikenakan pajak restoran saja, melainkan ada biaya lain yakni biaya pelayanan (service charge). Umumnya, tarif service di restoran sebesar 5%.

Namun, sebenarnya tarif biaya pelayanan atau service setiap restoran berbeda-beda. Maksimum pengenaan tarif service adalah 10%. Pengenaan tarif service ini dipungut sebelum pungutan pajak restoran. Maka, jangan heran jika Anda makan di restoran, tercantum biaya service dan Pajak Restoran pada struk.

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10%. Nah, persentase tarif pajak restoran inilah yang membuat banyak orang mengira pajak yang dikenakan ketika membeli makanan/minuman di sebuah restoran dikategorikan sebagai PPN.

Padahal, pajak restoran berbeda dengan PPN. Jika PPN dipungut oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak restoran justru dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Dahulu, pajak restoran disebut dengan Pajak Bangunan 1 (PB1).

Objek dan Subjek Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh rumah makan, kafetaria, dan semacamnya. Biasanya, pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan/minuman yang dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli. Baik dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang atau dimakan di tempat lain.

Selain itu, ada juga yang tidak termasuk dalam objek pajak, yakni pelayanan yang disediakan restoran yang pengelolaannya tergabung atau menjadi satu manajemennya dengan sebuah hotel. Selain itu, pelayanan yang disediakan oleh suatu restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200.000.000/tahun.

Sedangkan subjek pajak restoran adalah orang pribadi maupun badan yang membeli makanan atau minuman dari suatu restoran atau tempat makan yang dikunjungi.

Biaya/Tarif Pelayanan (Service Charge)

Tarif service charge biasanya tidak melebihi Pajak Restoran. Jadi, rata-rata pengenaan service charge sebesar 5%. Hal yang sama juga diterapkan pada pajak perhotelan. Akan tetapi, biasanya service charge hotel lebih tinggi dari restoran, yakni 10%. Hal ini tergantung kebijakan dari tempat makan atau restoran yang terkait.

Pada dasarnya, biaya pelayanan atau service charge merupakan salah satu dasar dari pengenaan Pajak Daerah. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 92 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Online System Atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.

Pengenaan service charge disesuaikan dengan kebijakan pihak restoran, apakah ingin dikenakan atau tidak. Oleh karena itu, Anda mungkin sering kali melihat ada beberapa restoran yang memungut service charge dan ada juga yang tidak.

Bila pelayanan di suatu restoran dikenakan service charge, maka tagihan service charge biasanya akan ditambahkan terlebih dahulu pada tagihan belanjaan Anda, sebelum dikenakan pajak restoran.

Cara Menghitung Pajak Restoran

Cara menghitung pajak restoran berdasarkan pada pokok pajak restoran yang terutang, yakni dengan mengalikan tarif pajak 10% dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak merupakan sejumlah bayaran yang diterima atau yang seharusnya dipungut oleh restoran.

Contohnya:

Pajak Restoran: Dasar pengenaan paja x Tarif pajak

Dasar pengenaan pajak (nominal pembayaran yang diterima/dipungut sesuai dengan struk atau dokumen lainnya yang sejenis) = Rp60.000.000

Tarif pajak = 10%

Maka, pajak restorannya = Rp60.000.000 x 10% = Rp6.000.000

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Hemat Waktu Kelola Pajak Secara Otomatis​

Kelola faktur dan payroll karyawan tanpa memakan banyak waktu. Katakan selamat tinggal kepada lembur!

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

NJOP adalah taksiran harga rumah dan bangunan yang dihitung berdasarkan luas dan zona rumah serta bangunannya. Berikut ini cara menentukan NJOP

Harga Jual Sebagai DPP PPN

Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU PPN, harga jual didefinisikan sebagai uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa definisi harga jual digunakan untuk transaksi berupa penyerahan barang.

Baca lebih lanjut →

Hemat Waktu Kelola Pajak Secara Otomatis

Kelola faktur dan payroll karyawan tanpa memakan banyak waktu. Katakan selamat tinggal kepada lembur!

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini