Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah peraturan yang umum dikenal sebagai PP 23/2018. Ini merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Melalui PP 23/2018 ini, tarif PPh Final UMKM yang semula 1%, turun menjadi 0,5%.
Selain turunnya tarif PPh Final untuk UMKM, ada beberapa poin lainnya yang wajib dipahami oleh wajib pajak pelaku UMKM.
1. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional
Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP.
Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:
- Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.
- Sementara WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.
Baca Juga: PPh Final: Ini Alasan Harus Bayar Pajak 0,5%
2. Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% Punya Batas Waktu
Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya grace period alias batasan waktu.
Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:
- 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
- 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.
Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36.
Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.
Setor pajak dengan satu klik
3. WP yang Dikenai PPh Final Berpenghasilan di Bawah Rp 4,8 M
Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenai PPh Final tidak berubah yakni senilai Rp 4,8 miliar.
Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak.
Pemerintah memang ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.
4. Siapa yang Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%?
Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5% adalah:
- Wajib Pajak orang pribadi
- Wajib Pajak badan usaha berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar.
5. WP yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%
- Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
- Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
- Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
Baca Juga: Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final Terbaru
6. Bayar PPh Final 0,5% Lebih Mudah Melalui OnlinePajak
PPh Final 0,5% dapat dibayar melalui kantor pos/bank perspesi termasuk segala fasilitas yang disediakan oleh Lembaga tersebut seperti ATM.
Namun, bagi wajib pajak yang ingin menghemat waktu dan upaya untuk membayar pajak, sekarang Anda bisa menyetorkan pajak UMKM PPh Final 0,5% ini melalui OnlinePajak.
Fitur ini memungkinkan Anda membayar pajak online lebih mudah dan aman bahkan cukup dengan satu klik.
Berikut ini 7 keuntungan bayar pajak di OnlinePajak:
- Aman karena adanya teknologi enkripsi dan firewall berlapis.
- ID Billing dan NTPN yang diperoleh dari OnlinePajak sah.
- Akurat karena meminimalisir kesalahan saat melakukan input data manual.
- Buat banyak ID billing secara instan.
- BPN/NTPN tersimpan secara digital dalam waktu lama.
- Hemat waktu dan bebas biaya.
- Metode pembayaran yang beragam, seperti virtual account.
Untuk dapat menyetorkan atau membayar pajak di OnlinePajak, wajib pajak cukup membuat akun. Daftar sekarang dan ikuti instruksi yang tersedia, gratis.
7. Jika Ingin Mengikuti Tarif Skema Normal, Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri
Jika tidak ingin berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5%, Anda harus lebih dulu mengajukan permohonan pada Ditjen Pajak.
Selanjutnya, Anda akan mendapatkan keterangan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.
Update Terbaru Mengenai PP 23/2018
Saat ini, PP 23/2018 telah diubah, dicabut statusnya, dan diganti dengan PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Perubahan dalam PP terbaru ini membahas tentang subjek pajak yang dikenakan PPh Final lain, di antaranya:
- Wajib pajak badan berbentuk koperasi
- Persekutuan komoditer
- Firma
- Perseroan terbatas
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)
Untuk pembayaran PPh Final 0,5% maupun pajak usaha lainnya, wajib pajak dapat melakukannya dengan lebih efisien di OnlinePajak. Tidak hanya bayar pajak, wajib pajak pelaku usaha juga dapat mengelola transaksi bisnis dan meningkatkan arus kas di 1 aplikasi yang sama.
Bagaimana caranya? Hubungi sales OnlinePajak untuk informasi selengkapnya.
Referensi:
- PP No 46 Tahun 2013
- pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- PP No. 23 Tahun 2018