Resources / Blog /

e-Faktur

PPh 22 Impor Berapa Persen? Tarif Terbaru API vs Non-API dan Kaitannya dengan PPN Impor

PPh 22 impor adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atas kegiatan impor barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Pungutan ini bersifat sebagai kredit pajak di muka yang dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh importir, dan besarannya berbeda-beda tergantung jenis barang serta kepemilikan Angka Pengenal Importir (API).

Quick Answer: Tarif PPh 22 Impor Terbaru

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 yang mulai berlaku 1 Agustus 2025, ketentuan tarif PPh 22 impor mengalami pembaruan dan menggantikan PMK 34/PMK.010/2017 beserta perubahannya (termasuk PMK 41/PMK.010/2022). Barang selain kategori khusus dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor bagi importir ber-API, dan 7,5% bagi yang tidak memiliki API. Barang tertentu dalam Lampiran A PMK 51/2025 dikenakan 10%, Lampiran B dikenakan 7,5%, Lampiran C (termasuk gandum, kedelai, dan tepung terigu) dikenakan 0,5%, dan emas batangan dikenakan 0,25%, tanpa membedakan kepemilikan API untuk kategori-kategori khusus tersebut.

Tarif PPh 22 Impor: API vs Non-API (PMK 51/2025)
Kategori Barang Tarif dengan API Tarif tanpa API
Barang umum (di luar kategori khusus) 2,5% dari nilai impor 7,5% dari nilai impor
Barang Lampiran A PMK 51/2025 (barang tertentu) 10% dari nilai impor 10% dari nilai impor
Barang Lampiran B PMK 51/2025 (barang tertentu) 7,5% dari nilai impor 7,5% dari nilai impor
Barang Lampiran C — gandum, kedelai, tepung terigu 0,5% dari nilai impor 0,5% dari nilai impor
Emas batangan 0,25% dari nilai impor 0,25% dari nilai impor
Barang yang tidak dikuasai (lelang) 7,5% dari harga jual lelang

Dasar Perhitungan: Nilai Impor

Nilai impor yang menjadi dasar pengenaan PPh 22 impor adalah nilai Cost, Insurance, and Freight (CIF) ditambah bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan kepabeanan. Pemungutan dilaksanakan oleh DJBC pada saat importir menyelesaikan kewajiban kepabeanan, sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean, sehingga PPh 22 impor menjadi bagian dari total biaya yang harus dibayar importir sebelum barang dapat diambil.

Tarif PPh 22 Impor: API vs Non-API

Kepemilikan Angka Pengenal Importir (API) memengaruhi tarif hanya untuk kategori barang umum di luar lampiran khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2023, API merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki importir untuk melakukan kegiatan impor, dan sejak berlakunya Nomor Induk Berusaha (NIB) terintegrasi, NIB juga berfungsi sebagai API. Importir hanya dapat memiliki salah satu dari API-U (importir umum) atau API-P (importir produsen), sesuai jenis kegiatan usahanya.

Bagi importir yang tidak memiliki NPWP, tarif PPh 22 yang bersifat tidak final dikenakan 100% lebih tinggi dibandingkan tarif normal untuk Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP-nya, sebagai bentuk disinsentif administratif atas ketidakpatuhan pendaftaran pajak.

Contoh Perhitungan PPh 22 Impor

Contoh 1 — Importir ber-API, barang umum: PT Maju Jaya mengimpor mesin produksi dengan nilai CIF Rp800.000.000, ditambah bea masuk Rp80.000.000, sehingga nilai impor menjadi Rp880.000.000. Karena PT Maju Jaya memiliki API dan barang tersebut tidak termasuk kategori khusus, PPh 22 impor = 2,5% x Rp880.000.000 = Rp22.000.000.

Contoh 2 — Importir tanpa API, barang umum: Menggunakan nilai impor yang sama tanpa kepemilikan API, PPh 22 impor = 7,5% x Rp880.000.000 = Rp66.000.000 tiga kali lebih besar dibandingkan importir ber-API.

Contoh 3 — Impor gandum oleh importir ber-API: CV Tepung Sejahtera mengimpor gandum dengan nilai impor Rp500.000.000. Karena gandum termasuk kategori Lampiran C PMK 51/2025, tarif yang berlaku adalah 0,5% terlepas dari kepemilikan API, sehingga PPh 22 impor = 0,5% x Rp500.000.000 = Rp2.500.000.

PPN Impor dan Kaitannya dengan PPh 22 Impor

Selain PPh 22 impor, kegiatan impor barang kena pajak juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor sebesar tarif PPN yang berlaku umum, yaitu 12% secara nominal namun dengan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk sebagian besar barang non-mewah menghasilkan tarif efektif 11% (11/12 x nilai impor x 12%) sesuai PMK 131/2024 yang disempurnakan dengan PMK 11/2025. Kedua pungutan PPh 22 impor dan PPN impor dikenakan bersamaan atas transaksi impor yang sama, namun dengan basis dan fungsi yang berbeda: PPh 22 bersifat kredit pajak penghasilan di muka, sedangkan PPN impor merupakan pajak atas konsumsi yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan bagi PKP.

Perbandingan PPh 22 Impor dan PPN Impor
Aspek PPh 22 Impor PPN Impor
Jenis pajak Pajak Penghasilan (kredit pajak di muka) Pajak Pertambahan Nilai (pajak konsumsi)
Tarif umum 2,5% (API) / 7,5% (non-API), bervariasi per kategori Efektif 11% untuk barang non-mewah (DPP Nilai Lain)
Dasar pengenaan Nilai impor (CIF + bea masuk) Nilai impor (CIF + bea masuk + pungutan lain)
Dapat dikreditkan Ya, sebagai kredit PPh dalam SPT Tahunan Ya, sebagai Pajak Masukan bagi PKP
Pemungut DJBC saat penyelesaian kepabeanan DJBC saat penyelesaian kepabeanan

Posisi dalam Ekosistem Transaksi Impor: HS Code dan Letter of Credit

PPh 22 impor tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dengan proses klasifikasi HS Code (Harmonized System Code) yang menentukan tarif bea masuk dan kategori PPh 22 yang berlaku atas suatu barang. HS Code yang salah dapat menyebabkan kesalahan penerapan tarif PPh 22 impor maupun PPN impor. Selain itu, transaksi impor bernilai besar umumnya menggunakan mekanisme pembayaran Letter of Credit (LC) antara importir dan eksportir luar negeri, di mana nilai LC menjadi salah satu komponen verifikasi nilai CIF yang digunakan bea cukai untuk menghitung dasar pengenaan pajak impor. Memahami keterkaitan HS Code, LC, dan PPh 22 impor secara utuh membantu importir merencanakan arus kas dan kepatuhan pajak secara lebih akurat.

Kesalahan Umum dalam Perhitungan PPh 22 Impor

  • Menggunakan tarif lama berdasarkan PMK 34/2017 atau PMK 41/2022 yang telah digantikan oleh PMK 51/2025 sejak 1 Agustus 2025.
  • Salah mengklasifikasikan barang ke kategori Lampiran A, B, atau C, sehingga tarif yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan.
  • Tidak memasukkan seluruh komponen bea masuk dan pungutan lain ke dalam nilai impor sebagai dasar pengenaan PPh 22.
  • Menganggap kepemilikan API memengaruhi tarif untuk semua kategori barang, padahal untuk barang dalam Lampiran A, B, dan C, tarif berlaku sama baik dengan maupun tanpa API.
  • Tidak mengkreditkan PPh 22 impor yang telah dipungut ke dalam SPT Tahunan PPh, sehingga pajak yang sudah dibayar tidak dimanfaatkan sebagai pengurang PPh terutang.
Berapa tarif PPh 22 impor untuk importir ber-API?

Untuk barang umum di luar kategori khusus, tarif PPh 22 impor bagi importir ber-API adalah 2,5% dari nilai impor, sesuai PMK 51/2025. Untuk kategori barang tertentu dalam Lampiran A, B, dan C PMK 51/2025, tarifnya tetap sama baik dengan maupun tanpa API.

Apa beda PPN impor dan PPh 22 impor?

PPh 22 impor adalah kredit pajak penghasilan di muka yang dapat diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh, sedangkan PPN impor adalah pajak atas konsumsi barang yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak. Keduanya dipungut bersamaan oleh DJBC pada saat penyelesaian kewajiban kepabeanan, namun berbeda basis hukum dan fungsi.

Apakah tarif PPh 22 impor berbeda untuk importir tanpa API?

Ya, untuk barang umum di luar kategori khusus, importir tanpa API dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor, tiga kali lebih tinggi dibandingkan importir ber-API yang dikenakan 2,5%.

Apakah PPh 22 impor bisa dikreditkan?

Bisa. PPh 22 impor yang telah dipungut oleh DJBC dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh importir, mengurangi jumlah PPh terutang pada akhir tahun pajak.

Apa dasar hukum tarif PPh 22 impor yang berlaku saat ini?

Tarif PPh 22 impor saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 yang mulai berlaku 1 Agustus 2025, menggantikan PMK 34/PMK.010/2017 beserta perubahan-perubahannya termasuk PMK 41/PMK.010/2022.

Mengelola kewajiban PPh 22 impor bersamaan dengan PPN impor dan pelaporan SPT Masa membutuhkan ketelitian, terutama bagi perusahaan dengan volume transaksi impor tinggi. Fitur pelaporan pajak terintegrasi OnlinePajak membantu tim keuangan mencatat kredit PPh 22 impor dan merekonsiliasinya dengan SPT Tahunan PPh Badan, sehingga kredit pajak yang telah dibayar di bea cukai tidak terlewat dan proses pelaporan menjadi lebih efisien.

Referensi resmi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pemungutan PPh Pasal 22, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2024 jo. PMK 11/2025 tentang PPN, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Angka Pengenal Importir.

Share

Related articles

e-Faktur
e-Faktur
e-Faktur