Kredit Usaha Rakyat: Pengertian dan Hubungannya dengan Pajak

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu, badan usaha, dan kelompok usaha yang produktif juga layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup. 

Lalu, siapa saja yang dapat mengakses KUR ini? Pemerintah dalam upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKM melalui KUR. 

Jadi, UMKM dan koperasi diharapkan dapat mengakses KUR ini dengan mudah, terutama pada bidang: pertanian, perikanan, dan kelautan; perindustrian; kehutanan; dan jasa keuangan simpan pinjam. Untuk penyalurannya sendiri dapat dilakukan secara langsung, artinya UMKM dan koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. 

Selain dapat dilakukan secara langsung, agar pelayanan pemerintah untuk usaha mikro ini semakin dekat, maka penyaluran KUR pun bisa dilakukan secara tidak langsung, artinya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau bahkan melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Macam-Macam Kredit Usaha Rakyat

Bagi Anda yang ingin mengajukan Kredit Usaha Rakyat, sebaiknya Anda ketahui terlebih dahulu macam-macam KUR yang ada. Tujuannya adalah agar Anda bisa secara tepat memilih KUR yang sesuai dengan kebutuhan Anda karena setiap KUR memiliki segmen, besaran kredit, dan sistem yang berbeda. 

Baca Juga:

1. KUR Mikro

Dari namanya Anda tentu sudah bisa menebak bukan KUR ini untuk siapa? Betul sekali, kredit usaha rakyat yang satu ini memang dibuat khusus untuk usaha kecil berskala mikro. Besaran plafon atau permodalan kreditnya pun dibatasi maksimal Rp25 juta. Akan tetapi, besaran ini bisa saja berbeda-beda tergantung dari peraturan dan kebijakan bank pelaksana yang Anda pilih. 

Pada prinsipnya, KUR mikro menyasar pada jenis usaha kecil yang secara produktivitas sedang aktif dan prospektif dari sisi profit. Dengan begitu, para pelaku usaha pun diharapkan dapat dengan disiplin dalam membayar cicilan kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan pihak peminjam yaitu bank pelaksana. Cicilan biasanya bisa dilakukan per bulan atau per tahun. Sedangkan, pelunasan dana pinjamannya terbagi menjadi dua kategori, yakni selama 3 tahun untuk usaha kredit modal kerja dan selama 5 tahun untuk usaha kredit investasi. 

Syarat-syarat yang perlu Anda ketahui dan siapkan untuk mengajukan KUR mikro ini adalah: 

  • Pelaku usaha valid dan serius dalam menjalankan usahannya dalam waktu 3 bulan terakhir, 
  • Pelaku usaha pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bersertifikat. 
  • Usaha yang dijalankan termasuk layak dan tentunya produktif. 

2. KUR Retail

Berbeda dengan KUR mikro, KUR retail mampu memberikan pinjaman modal yang jauh lebih besar, yakni maksimal sebesar Rp500 juta. Hal itu karena segmen yang disasar oleh KUR retail adalah kalangan menengah, yang mana berpotensi membayar cicilan dengan bunga flat atau anuitas setara. 

Anuitas yang dimaksud adalah sebagai cicilan pembayaran atau penerimaan yang jumlahnya tetap yang dibayar atau diterima selama jangka waktu tertentu. Selain jumlah pinjaman yang lebih besar, jangka waktu pinjaman KUR retail pun cenderung lebih lama, yakni 4 tahun untuk kredit pembiayaan modal dan 5 tahun untuk pembiayaan investasi.

Syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan KUR retail sama dengan pengajuan KUR Mikro, hanya saja terdapat tambahan, yakni: pelaku usaha harus memiliki agunan atau jaminan, karena skala bisnis di kredit retail tidak seperti mikro. 

3. KUR Tenaga Kerja Indonesia

KUR Tenaga Kerja Indonesia atau KUR TKI memang cukup berbeda dengan jenis KUR sebelumnya. Seperti namanya, KUR TKI merupakan bentuk bantuan permodalan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Tujuannya adalah sebagai modal awal TKI untuk melakukan perjalanan ke negeri tujuan tempat mereka bekerja. 

Pemerintah melalui jalur APBN sudah menjalankan struktur dengan pemerataan alokasi, stabilisasi, dan distribusinya agar bantuan modal ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara adil dan tentu saja dalam bentuk senyata mungkin.

Untuk nominal yang dapat diterima oleh TKI dari KUR ini adalah maksimal Rp25 juta per orangnya dengan tingkat suku bunga sebesar 7% per tahun. Perihal tempo pengembaliannya paling lama 3 tahun sejak pinjaman cair. 

Syarat yang harus dipenuhi calon TKI untuk KUR ini, adalah: 

  • KTP
  • KK
  • Surat Keterangan Domisili
  • Surat Keterangan Sehat dari Dokter 
  • Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan negara penempatan yang dirilis oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta. 
  • Kartu Identitas Paspor yang masih berlaku. 

KUR dan Hubungannya dengan Asas Keadilan Pajak 

Kredit usaha rakyat yang berbunga rendah dan disubsidi pemerintah merupakan bentuk keadilan dari manfaat pajak atau dapat disebut pula sebagai asas keadilan pajak. Penerapan tarif pajak progresif adalah bentuk asas keadilan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Seperti yang sudah Anda ketahui, manfaat pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sebagai contoh, pada 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi bunga KUR sebesar Rp9.43 triliun.

Lalu, apa hubungannya KUR dengan asas keadilan pajak? Dahulu bunga dari KUR di bank bagi UMKM bisa mencapai 22% per tahun. Hal ini menjadi beban yang cukup berat bagi para pelaku usaha kecil. Pasalnya, perputaran modal mereka belum tentu setara dengan bunga KUR yang ditawarkan dan harus dibayarkan setiap bulannya. Hal ini juga menjadi salah satu risiko berhentinya usaha di tengah jalan menjadi tinggi. Tak jarang pula banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk membayar angsuran di bank.

Namun, hal tersebut berubah sejak 2017 yang mana bunga KUR akhirnya turun menjadi 7% per tahun. Hal ini karena pemerintah membayar bagian suku bunga yang lebih besar sekitar 13%-15% dari suku bunga yang ditetapkan oleh pihak bank. Maka, asas keadilan pajak pun sangat terasa. Bagi wajib pajak yang berpenghasilan besar, dapat dikenakan tarif yang tinggi, sedangkan untuk pelaku usaha kecil dapat merasakan langsung manfaat pajak dalam bentuk subsidi bunga KUR.

Akhirnya, para pelaku UMKM kini lebih mudah mengembangkan usahanya serta tanggung jawab perpajakannya. Guna lebih meringankan kewajiban perpajakan para pelaku usaha, OnlinePajak pun hadir dengan segala kecanggihannya, salah satunya adalah proses hitung otomatis, setor, hingga lapor pajak hanya dengan sekali klik dalam satu platform terintegrasi.

Baca Juga: 8 Alasan Keamanan Data Anda Terjamin di OnlinePajak

OnlinePajak merupakan platform berbasis web yang bisa Anda akses di mana saja dan kapan saja asalkan perangkat elektronik yang Anda gunakan terhubung dengan jaringan internet. Prosesnya yang cepat, akurat, dan tentunya aman menjadi salah satu keunggulan yang layak dirasakan bagi seluruh wajib pajak. Untuk informasi selengkapnya, silakan klik di sini! 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Kepatuhan Pajak Semakin Mudah

Bayangkan bila pengelolaan pajak, transaksi bisnis dan payroll karyawan Anda dapat dilakukan melalui satu aplikasi terintegrasi, kepatuhan pajak akan jadi semakin mudah

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

Perkecil Risiko Ketidakpatuhan Pajak

Hindari penalti saat audit yang umumnya terjadi karena human error. Gunakan fitur rekapitulasi, identifikasi NPWP & NSFP dan hitung otomatis OnlinePajak

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini