Berapa Tarif Pajak UMKM Tahun 2022? Cari Tahu di Sini!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Pajak UMKM 2022

Berapa pajak UMKM tahun 2022? Munculnya pembaruan dan pergantian undang-undang serta peraturan dapat membingungkan para pelaku usaha serta wajib pajak dalam mengikuti perkembangan tarif pajak terbaru. Namun, jangan khawatir. Mari membahasnya secara lengkap di artikel ini.

Pajak UMKM yang Berlaku Tahun Ini

Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Melalui peraturan tersebut, disebutkan bahwa pajak penghasilan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2018.

Namun, terjadinya musibah pandemi secara global mendorong pemerintah untuk menciptakan strategi guna menjaga dan mendongkrak perekonomian negara. Karena itu, terbit beberapa undang-undang serta peraturan baru, yang beberapa di antaranya mengatur persoalan pajak untuk pelaku UMKM.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau biasa dikenal dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final UMKM mengalami perubahan dengan perincian sebagai berikut:

  1. UMKM dengan omzet Rp500 juta – Rp5 miliar per tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 30%.
  2. UMKM dengan omzet di atas Rp5 miliar per tahun akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 35%.
  3. UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun akan dikenakan tarif pajak sebesar 0%.

Pada poin ketiga, dengan kata lain bahwa UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pajak penghasilan.

Pajak UMKM 0.5% Berlaku Sampai Kapan?

Pada saat artikel ini di-publish, pajak UMKM sebesar 0.5% sesuai PP 23/2018 tidak lagi berlaku karena adanya perubahan tarif sesuai dengan UU HPP yang masih berlaku.

Namun dalam penghitungannya, bagi UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta akan dikenakan tarif PPh final 0.5% dengan rincian 5 bulan pertama bebas pajak sesuai dengan ketentuan batas peredaran bruto terbaru. Sedangkan untuk sisa bulan berikutnya, baru dikenai pajak 0.5%.

Penghasilan di Bawah Rp500 juta Tidak Kena Pajak

Lantas, UMKM dengan penghasilan di bawah Rp500 juta tidak akan dikenakan pajak? Benar. Berdasarkan UU HPP yang berlaku, UMKM dengan omzet per tahun tidak melebihi Rp500 juta tidak akan dikenakan tarif pajak sehingga tidak perlu setor dan lapor pajak penghasilan UMKM.

Baca Juga: Kriteria UMKM & Pajaknya yang Perlu Anda Ketahui!

Contoh Penghitungan Pajak untuk UMKM

Mari simulasikan penghitungan pajak UMKM agar lebih jelas.

Contoh Soal 1

UMKM Kirana memiliki omzet Rp10 juta setiap bulannya. Berdasarkan informasi ini, apakah UMKM Kirana dikenakan tarif PPh UMKM?

Pembahasan

UMKM Kirana memiliki omzet Rp10 juta per bulan, maka dalam setahun omzetnya sebesar Rp120 juta. Angka penghasilan ini masih di bawah Rp500 juta sehingga UMKM Kirana dikenakan tarif pajak 0% alias bebas pajak.

Contoh Soal 2

UMKM Baju Thrifty memiliki omzet sebesar Rp100 juta per bulan. Bagaimana penghitungan pajaknya?

Pembahasan

Jika memiliki omzet sebesar Rp100 juta sebulan, besaran omzet UMKM Baju Thrifty setahun adalah Rp1,2 miliar. Angka penghasilan ini sudah melewati batas peredaran bruto Rp500 juta sehingga dikenakan tarif PPh Final UMKM.

Pada 5 bulan pertama, UMKM Baju Thrifty bebas pajak karena ketentuan batas peredaran bruto:

Rp100 juta x 5 bulan = Rp500 juta, tidak dikenakan pajak.

Sedangkan sisa bulan berikutnya, dikenakan pajak sebesar 0,5%.

Rp100 juta x 7 bulan= Rp700 juta.

Rp700.000.000 x 0,5%= Rp3.500.000

Maka, besaran pajak UMKM yang perlu disetorkan UMKM Baju Thrifty adalah sebesar Rp3,5 juta.

Kesimpulan

Pajak UMKM yang berlaku tahun 2022 ini adalah 0% untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta. Tarif pajak ini berlaku per tanggal 1 April 2022.

Penghitungan pajak usaha dapat menjadi momok, terlebih dengan adanya perubahan atau pergantian undang-undang di Indonesia. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu selalu up to date dengan regulasi terbaru untuk bisa mendapatkan penghitungan yang benar.

Pelaku usaha dapat menggunakan OnlinePajak untuk memudahkan dalam pengelolaan pajak serta transaksi bisnis. Sebagai mitra resmi DJP, OnlinePajak selalu update sistem penghitungan pajak dengan regulasi terbaru sehingga memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam memproses pajaknya. Daftar sekarang untuk mempelajari lebih lanjut, klik di sini.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Kepatuhan Pajak Semakin Mudah

Bayangkan bila pengelolaan pajak, transaksi bisnis dan payroll karyawan Anda dapat dilakukan melalui satu aplikasi terintegrasi, kepatuhan pajak akan jadi semakin mudah

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

Buat faktur pajak, bayar, dan lapor SPT Masa PPN Anda dengan mudah melalui OnlinePajak

Buat faktur elektronik untuk SPT PPN dan mengirimkannya ke lawan transaksi Anda secara instan tanpa perlu mencetaknya.

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini