UU PPN: Sejarah Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Sejarah Singkat Undang-Undang PPN

PPN merupakan pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Pemungutan PPN ini diatur dalam Undang-Undang PPN (UU PPN).

Nama resmi UU PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dalam UU PPN ditetapkan, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap melakukan transaksi pembelian suatu barang, penjual akan memberikan struk pembayaran. Anda bisa menemukan nilai pajak yang dipotong penjual melalui struk belanja atau bukti pembelian tersebut.

Sebelum ditetapkan sebagai pajak pertambahan nilai, ternyata terdapat beberapa model pemungutan pajak serupa dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Nah, berikut ini perjalanan panjang pemungutan pajak pertambahan nilai di Indonesia dari waktu ke waktu.

Pajak Pembangunan I

Sebelum adanya PPN, pemerintah secara resmi mengadakan pemungutan Pajak Pembangunan I (PPb I) pada  1 Juli 1947. Pajak ini dikenakan atas usaha rumah makan, penginapan dan penyerahan jasa di rumah makan. Sebelumnya, PPb I berstatus pajak pusat, namun sejak tahun 1957 berubah menjadi pajak daerah.

Pajak Peredaran Tahun 1950

Pengenaan pajak peredaran berdasarkan atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan di Indonesia. Pemungutan pajaknya dilakukan secara berjenjang pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Pajak Peredaran berlaku sejak 1 Oktober 1951.

Tarif yang digunakan untuk pajak peredaran adalah 2,5%. Undang-Undang yang mengatur Pajak Peredaran adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran. Namun, pemungutan pajak peredaran ini tidak berlangsung lama dan tergantikan dengan pajak penjualan.

Pajak Penjualan

Seperti telah disebutkan pada poin sebelumnya, pajak peredaran yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pajak Peredaran tidak berlangsung lama.

Selanjutnya, pajak peredaran digantikan dengan pajak penjualan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan” (Lembaran-Negara Nomor 94 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang. UU inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan 1951.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penjualan 1951 akhirnya direformasi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang yang mengatur tentang PPN dan PPnBM tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1985.

Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ditetapkan, hingga saat ini sudah ada tiga kali perubahan UU PPN di Indonesia . Nah, berikut ini perubahan UU PPN kedua dan ketiga di Indonesia.

Perubahan kedua:

Setelah perubahan pertama pada 1983, UU PPN mengalami perubahan kedua yang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Ada pun sasaran yang ingin diwujudkan dari perubahan kedua UU PPN tersebut adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Perubahan ketiga:

Perubahan UU PPN ketiga adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hingga tahun 2018, undang-undang ini masih digunakan dan belum ada rencana untuk direvisi.

Tujuan dilakukannya perubahan ketiga UU PPN ini adalah untuk semakin meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.

Karakteristik PPN

  • PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang berbeda.
  • Multi tahap. Artinya, pajak dikenakan pada setiap mata rantai  jalur produksi dan jalur distribusi sejak dari pabrik.
  • Objektif. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (barang dan jasa) tanpa melihat subjek pajaknya.
  • Menghindari double tax. Maksudnya, PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
  • Pungutannya menggunakan faktur (struk atau bukti pembayaran pajak).
  • PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (domestic consumtions).
  • PPN dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung, dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

Hitung, setor dan lapor PPN dengan lebih mudah menggunakan OnlinePajak. Tidak hanya itu, Anda juga dapat mengelola invoice dan faktur pajak PPN dari setiap transaksi bisnis dalam satu aplikasi terpadu. Perhitungan, pelaporan, serta penyetoran pajak pun selalu update mengikuti peraturan terbaru. Coba sekarang, klik di sini.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Buat faktur pajak, bayar, dan lapor SPT Masa PPN Anda dengan mudah

Buat faktur elektronik untuk SPT PPN dan mengirimkannya ke lawan transaksi Anda secara instan tanpa perlu mencetaknya

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

Buat, Hitung, Setor, dan Lapor PPN di OnlinePajak

Proses PPN setiap transaksi Anda dengan lebih efisien dalam 1 aplikasi terintegrasi. Buat, hitung, setor, dan lapor PPN dengan mudah di OnlinePajak

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini