Faktur pajak adalah bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap kali melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dokumen ini menjadi dasar sah bagi pembeli untuk mengkreditkan Pajak Masukan, dan bagi penjual untuk melaporkan PPN yang telah dipungut kepada negara.
Quick Answer: Apa Itu Faktur Pajak?
Secara definisi, faktur pajak adalah dokumen yang diterbitkan PKP sebagai bukti telah dipungutnya PPN atas suatu transaksi. Sejak berlakunya PER-03/PJ/2022, seluruh faktur pajak wajib dibuat secara elektronik (e-Faktur) melalui aplikasi resmi DJP, kecuali dalam kondisi tertentu seperti bencana alam yang memungkinkan penerbitan faktur pajak kertas. Faktur pajak berbeda dengan invoice biasa karena memuat elemen pajak yang diatur negara dan menjadi dokumen legal untuk keperluan pelaporan SPT Masa PPN.
Dasar Hukum Faktur Pajak
- UU PPN (UU No. 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) — dasar hukum tertinggi kewajiban pemungutan PPN dan penerbitan faktur pajak.
- PMK 147/PMK.03/2017 — mengatur tata cara pendaftaran dan pengukuhan PKP, yang menjadi prasyarat sebelum PKP dapat menerbitkan faktur pajak.
- PER-03/PJ/2022 — peraturan utama dan terkini yang mengatur format, batas waktu, tata cara pembuatan, serta status “dianggap tidak dibuat” untuk faktur pajak yang terlambat diterbitkan. Aturan ini menyederhanakan beberapa regulasi lama yang sebelumnya terpisah.
- PMK 81/2024 — mengatur pelaksanaan administrasi perpajakan berbasis Coretax mulai 2025, termasuk pembuatan faktur pajak dalam ekosistem Coretax.
Fungsi Faktur Pajak bagi Penjual dan Pembeli
Faktur pajak memiliki fungsi berbeda tergantung posisi pihak dalam transaksi:
- Bagi penjual (PKP), faktur pajak adalah bukti pungutan Pajak Keluaran yang wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN setiap bulan.
- Bagi pembeli (jika PKP), faktur pajak yang sah menjadi dasar untuk mengkreditkan Pajak Masukan, sehingga PPN yang dibayar saat pembelian dapat mengurangi PPN terutang.
- Bagi otoritas pajak, faktur pajak menjadi alat kontrol arus PPN dari rantai penyerahan barang/jasa, sehingga potensi kebocoran penerimaan negara dapat diminimalkan.
Perbedaan Faktur Pajak dan Invoice Biasa
| Aspek | Faktur Pajak | Invoice/Kuitansi Biasa |
|---|---|---|
| Penerbit | Hanya PKP terdaftar | Bisa diterbitkan pengusaha non-PKP |
| Dasar hukum | UU PPN, PER-03/PJ/2022 | Kesepakatan bisnis/dagang |
| Fungsi pajak | Bukti pungutan PPN, dasar kredit Pajak Masukan | Tidak memiliki fungsi kredit pajak |
| Format | Wajib e-Faktur dengan NSFP dari DJP | Bebas sesuai kebutuhan bisnis |
| Wajib dilaporkan ke DJP | Ya, via SPT Masa PPN | Tidak |
Jenis-Jenis Faktur Pajak
Berdasarkan PER-03/PJ/2022, faktur pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis sesuai bentuk dan cara penerbitannya:
- Faktur Pajak Standar — diterbitkan atas setiap transaksi penyerahan BKP/JKP secara individual, memuat identitas lengkap penjual dan pembeli.
- Faktur Pajak Gabungan — meliputi seluruh penyerahan kepada satu pembeli dalam satu bulan takwim, diterbitkan paling lambat akhir bulan penyerahan.
- Faktur Pajak Pengganti — diterbitkan untuk membetulkan faktur pajak yang salah, menggunakan kode status berbeda dari faktur normal.
- Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran — format khusus untuk penyerahan kepada konsumen akhir sesuai PMK 18/PMK.03/2021.
Kode Transaksi pada Faktur Pajak
Setiap faktur pajak memuat kode dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) sepanjang 16 digit yang terdiri atas 2 digit kode transaksi, 1 digit kode status, dan 13 digit nomor seri. Kode transaksi menandakan jenis penyerahan, misalnya kode 01 untuk penyerahan BKP/JKP dengan PPN dipungut PKP penjual sendiri, kode 04 untuk pemberian cuma-cuma, dan kode 05 untuk penyerahan yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu sesuai Pasal 9A UU PPN. Kesalahan memilih kode transaksi berisiko membuat faktur pajak dianggap tidak lengkap dan bermasalah saat dikreditkan pembeli.
Kapan Faktur Pajak Wajib Dibuat?
Faktur pajak wajib diterbitkan pada saat terjadinya penyerahan BKP/JKP, penerimaan pembayaran (jika pembayaran mendahului penyerahan), atau saat lain yang ditetapkan dalam ketentuan PPN. PKP kemudian wajib meng-upload e-Faktur ke DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal faktur pajak dibuat. Jika e-Faktur diunggah setelah batas waktu tersebut, DJP dapat menolak (reject) faktur pajak, sehingga dokumen tersebut tidak lagi berstatus faktur pajak yang sah.
Faktur pajak yang dibuat lebih dari 3 bulan sejak seharusnya diterbitkan dianggap tidak dibuat, dan PKP penjual dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Ini penting dipahami oleh tim keuangan agar penerbitan faktur tidak tertunda melewati siklus penagihan normal.
Cara Membuat Faktur Pajak (e-Faktur) di Coretax
Sejak implementasi Coretax, alur pembuatan e-Faktur terintegrasi dalam satu sistem administrasi perpajakan:
- PKP login ke portal Coretax menggunakan NIK/NPWP dan sertifikat elektronik.
- Masuk ke menu pembuatan Faktur Pajak, lalu isi data transaksi: identitas pembeli (NPWP/NIK), kode transaksi, jenis barang/jasa, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan tarif PPN yang berlaku.
- Sistem Coretax akan memberikan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara otomatis setelah faktur pajak berhasil di-submit dan divalidasi.
- Faktur pajak yang telah disetujui dapat diunduh dan dikirimkan ke pembeli sebagai bukti pungutan PPN yang sah.
Untuk transaksi kepada pembeli orang pribadi, faktur pajak wajib mencantumkan NPWP atau NIK/nomor paspor sesuai ketentuan terbaru dalam PER-11/PJ/2022 dan PMK 81/2024, agar faktur pajak tidak berstatus tidak lengkap.
Kesalahan Umum dalam Pembuatan Faktur Pajak
- Salah memilih kode transaksi sehingga faktur pajak berstatus tidak lengkap dan berisiko ditolak saat dikreditkan pembeli.
- Terlambat meng-upload e-Faktur melewati tanggal 15 bulan berikutnya, sehingga faktur pajak berpotensi direject sistem DJP.
- Tidak mencantumkan NPWP/NIK pembeli orang pribadi secara lengkap, terutama untuk transaksi ritel bernilai besar.
- Membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan yang justru mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, padahal jenis fasilitas tersebut mengharuskan faktur pajak diterbitkan secara individual.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu faktur pajak?
Faktur pajak adalah bukti pungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, sesuai ketentuan PER-03/PJ/2022 dan UU PPN.
Apa perbedaan faktur pajak dan invoice biasa?
Faktur pajak hanya dapat diterbitkan PKP, memuat elemen pajak yang diatur negara, dan wajib dilaporkan ke DJP melalui SPT Masa PPN. Invoice biasa hanya dokumen dagang tanpa fungsi kredit pajak dan bisa dibuat siapa saja.
Kapan faktur pajak wajib dibuat?
Faktur pajak wajib diterbitkan pada saat penyerahan BKP/JKP terjadi atau saat penerimaan pembayaran, kemudian diunggah (upload) ke sistem DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya agar mendapat persetujuan dan sah sebagai e-Faktur.
Apa saja jenis-jenis faktur pajak?
Empat jenis utama adalah Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Gabungan, Faktur Pajak Pengganti untuk pembetulan, dan Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran untuk transaksi kepada konsumen akhir.
Apa yang terjadi jika faktur pajak terlambat diterbitkan?
Jika faktur pajak dibuat lebih dari 3 bulan sejak seharusnya diterbitkan, faktur tersebut dianggap tidak dibuat dan PKP penjual dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
Buat dan Kelola Faktur Pajak Lebih Cepat dengan OnlinePajak
Menyusun faktur pajak secara manual untuk volume transaksi besar rentan menimbulkan kesalahan kode transaksi, keterlambatan upload, atau data pembeli yang tidak lengkap. OnlinePajak menyediakan alur pembuatan e-Faktur yang terintegrasi dengan data penjualan bisnis, membantu memastikan setiap faktur pajak diterbitkan tepat waktu, sesuai format Coretax, dan siap dilaporkan dalam SPT Masa PPN tanpa proses input berulang.