Resources / Blog /

PPh Final

Perhitungan PPh Badan: Tarif 22%, Fasilitas UMKM 0,5%, dan Contoh Lengkap

ereg.pajak.go.id

Perhitungan PPh Badan pada dasarnya mengalikan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal) perusahaan. Badan usaha di Indonesia tunduk pada tarif umum 22% dari Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh jo. UU HPP, tetapi badan tertentu dengan omzet terbatas bisa memakai tarif final 0,5% dari omzet berdasarkan PP 55/2022 sebagaimana diubah PP 20/2026. Memilih skema yang tepat berdampak langsung pada beban pajak dan arus kas perusahaan.

Ringkasan Cepat: Berapa Tarif PPh Badan?

Ada dua jalur utama perhitungan PPh Badan:

  • Tarif umum 22% dari penghasilan kena pajak (laba fiskal setelah rekonsiliasi), berlaku untuk sebagian besar PT, CV, firma, dan badan usaha lain.
  • Tarif final 0,5% dari omzet bruto (bukan dari laba), khusus badan dengan omzet ≤Rp4,8 miliar/tahun yang memenuhi kriteria PP 55/2022 jo. PP 20/2026.

Ada juga fasilitas pengurangan tarif 50% (Pasal 31E UU PPh) untuk badan beromzet ≤Rp50 miliar yang tidak memakai skema final, serta tarif 19% untuk perusahaan terbuka (Tbk) dengan minimal 40% saham publik.

Tarif PPh Badan 22% dan Fasilitas UMKM 0,5% (PP 55/2022 jo. PP 20/2026)

Tarif 22% berlaku sejak tahun pajak 2022 sesuai UU HPP dan tidak berubah untuk tahun pajak 2026. Tarif ini dikenakan atas penghasilan kena pajak — bukan omzet — setelah laba komersial dikoreksi fiskal (rekonsiliasi fiskal).

Penting: PP 20/2026 mengubah kriteria pengguna tarif final 0,5%. Sebelumnya, PP 55/2022 membuka fasilitas ini untuk koperasi, CV, firma, PT, dan BUMDes beromzet ≤Rp4,8 miliar. Sejak PP 20/2026 berlaku (22 April 2026), fasilitas 0,5% hanya tersedia bagi:

  • Wajib Pajak Orang Pribadi (berlaku tanpa batas waktu, tanpa batas 7 tahun);
  • Badan berbentuk Perseroan Perorangan (PT Perorangan didirikan 1 orang);
  • Koperasi dalam negeri.

CV, firma, PT non-perorangan, dan BUMDes tidak lagi menjadi subjek fasilitas ini. Badan yang sudah terdaftar dan menggunakan tarif 0,5% sebelum PP 20/2026 terbit tetap boleh melanjutkan hingga jangka waktu fasilitasnya habis (masa transisi) — 3 tahun untuk PT, 4 tahun untuk CV/firma/BUMDes/koperasi, dihitung sejak awal pendaftaran atau sejak 2022.

Tabel Perbandingan Tarif Umum vs Tarif Final UMKM
Aspek Tarif Umum 22% Tarif Final UMKM 0,5%
Dasar pengenaan Penghasilan kena pajak (laba fiskal) Omzet bruto per bulan
Subjek yang boleh pakai Semua badan usaha WP OP, PT Perorangan, koperasi (setelah PP 20/2026)
Batas omzet Tidak ada batas Maksimal Rp4,8 miliar/tahun
Jangka waktu pemakaian Selamanya Tanpa batas waktu untuk WP OP; sesuai masa transisi untuk badan lain
Dasar hukum Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh jo. UU HPP PP 55/2022 jo. PP 20/2026
Bisa kreditkan biaya? Bisa (mengurangi laba kena pajak) Tidak bisa (dihitung dari omzet)

Siapa yang Berhak Pakai Tarif Final UMKM 0,5%

Setelah PP 20/2026, kelayakan tarif final 0,5% dipersempit. Perusahaan berbentuk PT (non-perorangan), CV, firma, dan BUMDes yang baru berdiri setelah PP 20/2026 berlaku otomatis dikenai tarif umum Pasal 17 UU PPh sejak awal — tidak bisa lagi memilih tarif final 0,5%. Namun badan-badan tersebut yang sudah terdaftar dan menggunakan fasilitas ini sebelum PP 20/2026 terbit masih boleh menghabiskan sisa masa berlakunya.

WP Orang Pribadi pelaku usaha dan PT Perorangan tetap dapat memakai tarif 0,5% tanpa batas waktu, selama omzet tahunan tidak melebihi Rp4,8 miliar. Omzet hingga Rp500 juta pertama dalam setahun bahkan dikecualikan dari pengenaan PPh sama sekali (khusus WP OP), sesuai Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022 yang tetap berlaku setelah PP 20/2026.

Fasilitas Pengurangan Tarif 50% (Pasal 31E UU PPh)

Badan yang tidak memakai tarif final 0,5% dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar setahun mendapat pengurangan tarif 50% dari tarif umum, khusus untuk bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar. Artinya tarif efektif untuk bagian tersebut adalah 50% × 22% = 11%. Sisa penghasilan kena pajak di atas Rp4,8 miliar tetap dikenakan 22% penuh.

Contoh Perhitungan PPh Badan Lengkap

Contoh 1 — Tarif umum dengan fasilitas Pasal 31E. PT Maju Sejahtera (bukan UMKM final, omzet Rp20 miliar/tahun) memiliki penghasilan kena pajak Rp2 miliar setelah rekonsiliasi fiskal.

  • Karena omzet ≤Rp50 miliar, seluruh Rp2 miliar penghasilan kena pajak mendapat fasilitas Pasal 31E.
  • PPh Badan terutang = 50% × 22% × Rp2.000.000.000 = Rp220.000.000.

Contoh 2 — Tarif final UMKM 0,5%. PT Perorangan “Kopi Nusantara” beromzet Rp3 miliar/tahun, rata-rata Rp250 juta/bulan.

  • PPh Final bulanan = 0,5% × Rp250.000.000 = Rp1.250.000, disetor tiap bulan berdasarkan omzet bulan berjalan.
  • Total PPh Final setahun ≈ Rp15.000.000, tanpa memperhitungkan laba atau rugi usaha.

Contoh 3 — Badan beromzet besar (>Rp50 miliar). PT Sejahtera Abadi beromzet Rp80 miliar dengan penghasilan kena pajak Rp6 miliar.

  • Karena omzet melebihi Rp50 miliar, seluruh penghasilan kena pajak dikenakan tarif umum penuh 22%.
  • PPh Badan terutang = 22% × Rp6.000.000.000 = Rp1.320.000.000.

Dari Laba Komersial ke Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak tidak sama dengan laba pada laporan laba rugi akuntansi. Wajib pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi pos-pos yang diakui berbeda antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan, misalnya biaya yang tidak boleh dikurangkan (non-deductible expense) atau penghasilan yang sudah dikenai PPh final. Hasil rekonsiliasi inilah yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan tarif umum.

Pelaporan PPh Badan via Coretax

Mulai tahun pajak 2025, SPT Tahunan Badan (Formulir 1771) dilaporkan melalui sistem Coretax DJP. Wajib pajak login menggunakan NPWP 16 digit, mengisi data penghasilan dan biaya sesuai laporan keuangan, sistem menghitung otomatis PPh terutang berdasarkan tarif yang dipilih, lalu wajib pajak membuat kode billing dan membayar sebelum batas waktu 30 April tahun berikutnya (untuk tahun buku Januari–Desember).

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa tarif PPh Badan saat ini?

Tarif umum PPh Badan adalah 22% dari penghasilan kena pajak (Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP). Perusahaan terbuka dengan minimal 40% saham publik mendapat tarif 19%. Badan beromzet ≤Rp50 miliar mendapat pengurangan 50% untuk bagian penghasilan kena pajak dari omzet sampai Rp4,8 miliar, sehingga tarif efektifnya 11% untuk bagian itu.

Siapa yang bisa pakai tarif final 0,5% UMKM?

Setelah PP 20/2026, tarif final 0,5% hanya berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, badan berbentuk PT Perorangan, dan koperasi dalam negeri dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar/tahun. CV, firma, PT non-perorangan, dan BUMDes yang baru terdaftar tidak lagi memenuhi syarat, meski yang sudah terdaftar sebelumnya masih mendapat masa transisi.

Bagaimana contoh perhitungan PPh Badan?

Untuk tarif umum: kalikan 22% dengan penghasilan kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal (atau 11% untuk bagian omzet ≤Rp4,8 miliar bila badan memenuhi syarat Pasal 31E). Untuk tarif final UMKM: kalikan 0,5% dengan omzet bruto bulan berjalan, dibayar setiap bulan tanpa memperhitungkan laba atau rugi.

Apa beda tarif final UMKM dengan tarif Pasal 31E?

Tarif final 0,5% dihitung dari omzet dan bersifat final (tidak bisa dikreditkan biaya). Tarif Pasal 31E adalah pengurangan 50% dari tarif umum 22% yang tetap dihitung dari penghasilan kena pajak (laba fiskal) setelah rekonsiliasi, sehingga biaya usaha tetap bisa dikurangkan.

Apakah badan yang rugi tetap membayar PPh Badan?

Badan yang memakai tarif umum dan mengalami kerugian fiskal tidak membayar PPh Badan karena dasar pengenaannya adalah penghasilan kena pajak (yang menjadi nol atau negatif). Sebaliknya, badan yang memakai tarif final 0,5% tetap membayar pajak dari omzet meskipun usahanya rugi, karena dasar pengenaannya bukan laba.

Menentukan tarif yang tepat dan menghitung penghasilan kena pajak secara akurat butuh proses rekonsiliasi fiskal yang rapi sejak laporan laba rugi disusun. Pelajari juga cara menghitung laba usaha dan jenis biaya eksplisit yang memengaruhi laba fiskal sebelum menghitung PPh Badan. Agar perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Badan lebih cepat dan minim risiko salah hitung, gunakan fitur perhitungan dan e-Filing PPh Badan OnlinePajak yang terintegrasi dengan Coretax.

Share

Related articles

PPh Final
PPh Final
PPh Final