Penyusutan fiskal adalah metode pengalokasian biaya perolehan harta berwujud secara bertahap selama masa manfaatnya, sehingga nilai harta tersebut dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai ketentuan pajak. Berbeda dengan penyusutan akuntansi yang mengikuti kebijakan perusahaan, penyusutan fiskal wajib mengikuti kelompok, masa manfaat, dan tarif yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud.
Quick Answer: Kelompok dan Tarif Penyusutan Fiskal Saat Ini
Berdasarkan PMK 72/2023, harta berwujud bukan bangunan dibagi menjadi 4 kelompok dengan masa manfaat 4, 8, 16, dan 20 tahun. Bangunan permanen disusutkan selama 20 tahun, bangunan tidak permanen selama 10 tahun. Tarif penyusutan bervariasi tergantung metode garis lurus atau saldo menurun. PMK ini menggantikan PMK 96/2009, PMK 248/2008, dan PMK 249/2008 sejak berlaku 17 Juli 2023, dan berlaku surut sejak Tahun Pajak 2022 untuk beberapa ketentuan bangunan permanen.
| Kelompok Harta | Masa Manfaat | Tarif Garis Lurus | Tarif Saldo Menurun |
|---|---|---|---|
| Kelompok 1 (bukan bangunan) | 4 tahun | 25% | 50% |
| Kelompok 2 (bukan bangunan) | 8 tahun | 12,5% | 25% |
| Kelompok 3 (bukan bangunan) | 16 tahun | 6,25% | 12,5% |
| Kelompok 4 (bukan bangunan) | 20 tahun | 5% | 10% |
| Bangunan Permanen | 20 tahun | 5% | Tidak berlaku (hanya garis lurus) |
| Bangunan Tidak Permanen | 10 tahun | 10% | Tidak berlaku (hanya garis lurus) |
Contoh isi Kelompok 1 antara lain mebel dan peralatan kayu/rotan, mesin kantor seperti laptop, komputer, printer, dan scanner. Kelompok 2 mencakup kendaraan sedan, bus, truk, alat berat non-migas, dan sebagian besar mesin produksi umum. Kelompok 3 dan 4 lebih banyak berlaku untuk harta di sektor pertambangan, migas, dan infrastruktur berat.
Dasar Hukum: PMK 72/2023 dan Perubahan dari Aturan Lama
PMK 72/2023 merupakan turunan dari Pasal 21 ayat (10) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang sendiri merupakan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan paling signifikan dibanding aturan sebelumnya terletak pada bangunan permanen: Wajib Pajak kini dapat memilih menyusutkan bangunan permanen selama 20 tahun (sesuai ketentuan umum) atau sesuai masa manfaat sebenarnya menurut pembukuan, jika masa manfaat tersebut melebihi 20 tahun.
Untuk memanfaatkan opsi masa manfaat sebenarnya atas bangunan permanen yang telah dimiliki dan digunakan sebelum Tahun Pajak 2022, Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu pemberitahuan ini adalah 30 April 2024 — jika terlewat, penyusutan tetap mengikuti masa manfaat standar 20 tahun.
Contoh Perhitungan Penyusutan Garis Lurus dan Saldo Menurun
Berikut ilustrasi perhitungan untuk membandingkan kedua metode pada harta yang sama.
Contoh 1 — Metode Garis Lurus (Kelompok 2): PT Sinar Abadi membeli mesin produksi seharga Rp400.000.000 pada Januari 2025, masuk Kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun. Tarif garis lurus untuk Kelompok 2 adalah 12,5% per tahun. Beban penyusutan per tahun = 12,5% x Rp400.000.000 = Rp50.000.000. Nilai ini dibebankan secara tetap setiap tahun selama 8 tahun hingga nilai buku fiskal menjadi nol.
Contoh 2 — Metode Saldo Menurun (Kelompok 2): Menggunakan harta yang sama dengan tarif saldo menurun 25%. Tahun 1: 25% x Rp400.000.000 = Rp100.000.000 (nilai sisa buku Rp300.000.000). Tahun 2: 25% x Rp300.000.000 = Rp75.000.000 (nilai sisa buku Rp225.000.000). Pada tahun terakhir masa manfaat, sisa nilai buku fiskal dibebankan sekaligus. Metode saldo menurun memberikan beban penyusutan lebih besar di awal, sehingga sering dipilih perusahaan yang ingin mengoptimalkan arus kas pajak pada tahun-tahun awal investasi.
Contoh 3 — Bangunan Permanen dengan masa manfaat sebenarnya lebih dari 20 tahun: PT Pratama membeli gedung pabrik senilai Rp1.000.000.000 pada Januari 2017 dengan masa manfaat 30 tahun menurut pembukuan. Sebelum PMK 72/2023 berlaku, penyusutan wajib menggunakan masa manfaat 20 tahun (tarif 5%). Setelah menyampaikan pemberitahuan ke DJP sesuai PMK 72/2023, PT Pratama dapat beralih ke masa manfaat sebenarnya 30 tahun, dengan sisa masa manfaat 25 tahun dihitung dari nilai sisa buku fiskal akhir Tahun Pajak 2021, menghasilkan tarif baru sekitar 4% per tahun (100% dibagi 25 tahun sisa).
| Aspek | Garis Lurus | Saldo Menurun |
|---|---|---|
| Dasar perhitungan | Nilai perolehan awal (tetap) | Nilai sisa buku fiskal tahun berjalan |
| Pola beban penyusutan | Sama besar setiap tahun | Besar di awal, mengecil setiap tahun |
| Berlaku untuk bangunan | Ya | Tidak |
| Akhir masa manfaat | Nilai buku fiskal menjadi nol | Sisa nilai buku dibebankan sekaligus |
| Cocok untuk | Perencanaan beban pajak yang stabil | Optimalisasi arus kas pajak di awal investasi |
Biaya Perbaikan dan Harta Berupa Ternak, Kehutanan, Perkebunan
PMK 72/2023 menegaskan bahwa biaya perbaikan harta berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun dikapitalisasi ke nilai sisa buku fiskal dan dibebankan melalui penyusutan lanjutan, bukan dibebankan sekaligus sebagai biaya operasional. Jika perbaikan tidak menambah masa manfaat, penyusutan mengikuti sisa masa manfaat fiskal yang ada. Jika perbaikan menambah masa manfaat, perhitungan menggunakan sisa masa manfaat ditambah tambahan masa manfaat akibat perbaikan, dengan batas maksimal sesuai masa manfaat kelompok harta tersebut — kecuali bangunan permanen, yang dapat mengikuti masa manfaat sebenarnya.
Untuk bidang usaha tertentu — kehutanan, perkebunan tanaman keras, dan peternakan — PMK 72/2023 mengatur masa manfaat khusus: tanaman kehutanan dan tanaman keras (termasuk rempah dan penyegar) disusutkan selama 20 tahun, sementara ternak disusutkan 8 tahun (jika menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun) atau 4 tahun (jika menghasilkan setelah dipelihara 1 tahun atau kurang) — ketentuan kelompok ternak yang menghasilkan lebih cepat ini merupakan hal baru yang tidak diatur di aturan sebelumnya.
Kesalahan Umum dalam Penerapan Penyusutan Fiskal
- Menyamakan tarif penyusutan akuntansi (misalnya berdasarkan PSAK) dengan tarif penyusutan fiskal — keduanya bisa berbeda, sehingga wajib dilakukan rekonsiliasi fiskal setiap tahun.
- Salah mengelompokkan jenis harta karena tidak merujuk pada lampiran PMK 72/2023 secara langsung — jika jenis harta tidak tercantum dalam lampiran, wajib menggunakan masa manfaat Kelompok 3, kecuali mengajukan permohonan penetapan kelompok lain ke Direktur Jenderal Pajak.
- Lupa menyampaikan pemberitahuan penggunaan masa manfaat sebenarnya untuk bangunan permanen berumur lebih dari 20 tahun sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga kehilangan hak memilih opsi tersebut.
- Membebankan biaya perbaikan sekaligus sebagai biaya operasional padahal seharusnya dikapitalisasi dan disusutkan sesuai ketentuan Pasal 7 PMK 72/2023.
- Tidak menyesuaikan pencatatan penggantian asuransi atas harta yang dialihkan atau ditarik sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan, kecuali telah memperoleh persetujuan penundaan dari Direktur Jenderal Pajak.
Penyusutan Fiskal dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
Nilai penyusutan fiskal yang dihitung sesuai kelompok dan tarif PMK 72/2023 menjadi salah satu komponen rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan PPh Badan. Sejak implementasi Coretax DJP per 1 Januari 2025, SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2025 dilaporkan melalui sistem Coretax yang mengintegrasikan data penyusutan dengan laporan keuangan yang diunggah dalam format terstruktur. Selisih antara penyusutan komersial dan fiskal wajib direkonsiliasi dan dilaporkan secara konsisten setiap tahun (taat asas) sesuai prinsip dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Apa saja kelompok penyusutan fiskal?
Harta berwujud bukan bangunan dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan masa manfaat: Kelompok 1 (4 tahun), Kelompok 2 (8 tahun), Kelompok 3 (16 tahun), dan Kelompok 4 (20 tahun). Bangunan dibagi menjadi bangunan permanen (20 tahun) dan bangunan tidak permanen (10 tahun), sesuai PMK 72/2023.
Bagaimana cara menghitung penyusutan fiskal metode garis lurus?
Metode garis lurus menghitung beban penyusutan tahunan dengan cara membagi nilai perolehan harta dengan masa manfaat kelompoknya, atau mengalikan nilai perolehan dengan tarif tetap kelompok tersebut (misalnya 25% per tahun untuk Kelompok 1). Beban penyusutan tetap sama setiap tahun hingga nilai buku fiskal mencapai nol pada akhir masa manfaat.
Apa beda metode garis lurus dan saldo menurun?
Metode garis lurus membebankan penyusutan dalam jumlah tetap setiap tahun berdasarkan nilai perolehan awal. Metode saldo menurun membebankan penyusutan berdasarkan nilai sisa buku fiskal tahun berjalan, sehingga bebannya lebih besar di tahun-tahun awal dan mengecil seiring waktu, dengan sisa nilai buku pada akhir masa manfaat dibebankan sekaligus. Metode saldo menurun hanya berlaku untuk harta bukan bangunan.
Apakah bangunan permanen bisa disusutkan lebih dari 20 tahun?
Bisa, jika Wajib Pajak memiliki bangunan permanen dengan masa manfaat sebenarnya menurut pembukuan lebih dari 20 tahun. Wajib Pajak dapat memilih menggunakan masa manfaat sebenarnya tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak, sesuai Pasal 6 PMK 72/2023.
Apa yang terjadi jika jenis harta tidak tercantum dalam lampiran PMK 72/2023?
Jika jenis harta berwujud bukan bangunan tidak tercantum dalam lampiran PMK 72/2023, Wajib Pajak wajib menggunakan masa manfaat Kelompok 3 sebagai default. Jika ingin menggunakan kelompok lain (1, 2, atau 4), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penetapan kepada Direktur Jenderal Pajak.
Menghitung penyusutan fiskal secara manual untuk puluhan atau ratusan aset perusahaan rentan menimbulkan kesalahan pengelompokan dan rekonsiliasi yang berdampak pada koreksi fiskal saat pemeriksaan. Fitur pelaporan PPh Badan OnlinePajak membantu tim keuangan mengelola perhitungan penyusutan secara terstruktur dan terintegrasi dengan proses pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, sehingga rekonsiliasi antara pembukuan komersial dan fiskal menjadi lebih rapi dan sesuai ketentuan terbaru.
Referensi resmi: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud (pajak.go.id), dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.