Pajak Bumi Bangunan dan SPOP
Sebagai wajib pajak tidak bisa dipungkiri bahwa ada berbagai jenis dokumen yang harus Anda lengkapi saat mengurus kelengkapan pajak, salah satunya dalam pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah jenis pajak yang dipungut kepada orang atau badan yang secara nyata memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PBB, yang mencakup di dalamnya adalah permukaan bumi dan termasuk benda yang berada di dalamnya. Adapun yang dimaksud permukaan bumi meliputi tanah, perairan serta kekayaan lainnya yang berada di wilayah Indonesia seperti tanah, sawah, dan tambang. Sedangkan dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusannya adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau yang disebut dengan SPOP. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Objek Pajak ini?
Baca Lebih Lanjut:
Pengertian SPOP dan Mekanisme Penyampaiannya
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2019, Surat Pemberitahuan Objek Pajak merupakan surat yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan Undang-Undang PBB. SPOP tersebut dilampiri dengan Lampiran SPOP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SPOP.
Adapun Pasal 1 angka 7 PER-19/PJ/2019 mendefinisikan Lampiran SPOP sebagai formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau wajib pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak.
DJP menyampaikan formulir elektronik Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada para wajib pajak dalam kepentingannya untuk pendaftaran atau pemutakhiran.
Formulir surat pemberitahuan ini disampaikan oleh pihak DJP kepada wajib pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau saluran lain yang telah ditetapkan oleh DJP.
Formulir SPOP elektronik ini disampaikan melalui email kepada para wajib pajak pada saat :
- Bersamaan dengan tanggal objek pajak terdaftar ( hal ini berlaku ketika SPOP dikeluarkan dalam rangka pendaftaran ).
- Tanggal 1 Februari untuk kategori pemutakhiran PBB sektor Perkebunan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi.
- Tanggal 31 Maret tahun pajak PBB terutang, dalam hal formulir SPOP elektronik disampaikan sebagai pemutakhiran untuk PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batu Bara dan PBB Sektor Lainnya.
Kenali Juga Dokumen PBB Lainnya : SPT PBB
Setelah mendapatkan SPOP ini dari pihak DJP, para wajib pajak harus:
- Mengunduh dan melengkapi formulir SPOP elektronik disertai dengan tanda tangan.
- Pada saat menyerahkan kembali formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak kepada DJP sebagai wajib pajak, Anda akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik.
- Pengembalian formulir ini dilakukan paling lama 30 hari setelah formulir SPOP diterima oleh wajib pajak.
Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian, Anda dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Objek Pajak elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan yang mengatur pembetulan surat pemberitahuan ini. Anda dapat mengajukan pengembalian dengan mengunggah kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak elektronik yang telah direvisi melalui saluran tertentu. Namun jika karena kondisi tertentu saluran elektronik tidak dapat digunakan, pengembaliannya dapat disampaikan secara langsung ke KPP atau melalui jasa pengiriman.
Demikianlah pengertian dan mekanisme penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang dapat Anda ketahui. Lakukan selalu tahap pendaftaran dan pengelolaan pajak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan sebagai bagian dari tanggung jawab kepatuhan pajak serta gunakan OnlinePajak untuk mengelola perpajakan Anda secara lebih mudah.