Serba-Serbi Pajak Penjualan Saham, Komponen dan Penghitungan Pajak Penjualan Saham

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Sekilas Tentang Pajak Penjualan Saham

Meski sejatinya saham bukanlah barang yang termasuk objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), bukan berarti seluruh proses transaksi saham tidak mengenal pajak penjualan saham.

Sebab, pada kenyataannya terdapat jasa dalam mata rantai penjualan saham yang masuk sebagai objek PPN. Untuk lebih jelasnya, baca ulasan di bawah ini.

Mengenai tidak dikenakannya pungutan PPN untuk saham ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN). Pasal 4A dalam UU PPN secara spesifik merinci mengenai barang-barang yang tidak dikenakan PPN, salah satunya adalah saham.

Namun, bukan berarti pajak penjualan saham benar-benar tidak ada, dalam hal ini soal pungutan PPN dalam transaksi penjualan saham. Pengenaan pajak penjualan saham ini tidak hanya dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh), melainkan juga PPN. Pajak penjualan saham terkait PPN ini dikenakan untuk jasa pialang.

Jasa pialang dikenakan pajak penjualan saham lantaran jasa pialang ini bukan merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN, melainkan termasuk dalam Jasa Kena Pajak (JKP) yang kena PPN.

Dasar Hukum PPN Dalam Pajak Penjualan Saham

Jasa perantara perdagangan efek sendiri sudah ditetapkan sebagai jasa yang dikenakan PPN sejak 1990-an. Penegasan atas jasa pialang sebagai jasa terutang PPN ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ.5/1990 tentang PPN atas jasa pialang.

Dengan ditetapkannya jasa pialang sebagai JKP, maka perusahaan sekuritas pun wajib berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penegasan keharusan perusahaan sekuritas ditetapkan sebagai PKP tertuang dalam SE 04/PJ.51/1991 tentang Perantara Perdagangan Efek Sebagai PKP.

Berdasarkan dua SE tersebut, perusahaan sekuritas otomatis wajib mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dikukuhkan sebagai PKP. Implikasi dari sektor yang terutang PPN serta status PKP ini membuat perusahaan sekuritas wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang atas setiap penyerahan jasa pialang yang diberikan.

Terbaru, Tarif PPN atas Saham Sebesar 11%

Pada tanggal 1 April 2022, tarif PPN resmi naik menjadi 11%. Tarif PPN terbaru ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah diundangkan dan berlaku sejak 29 Oktober 2021.

Dengan begitu, seluruh transaksi yang sebelumnya dikenakan tarif PPN 10%, akan dikenakan tarif PPN 11%, dan ini termasuk jasa pialang yang terdapat dalam proses transaksi saham.

Selengkapnya mengenai transaksi saham dikenakan tarif PPN terbaru dapat dibaca di sini.

Baca Juga: Transaksi Saham Dikenakan PPN, Berapa Tarifnya? Cari Tahu di Sini

Komponan Pajak Penjualan Saham

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam transaksi saham, pajak penjualan saham dalam hal ini PPN dikenakan untuk kegiatan penyerahan JKP, yakni jasa pialang saham. Besaran PPN dalam urusan pajak penjualan saham sama dengan besaran PPN pada umumnya, yaitu 11%.

Yang membedakan dengan pengenaan PPN untuk sektor lain, PPN dalam pajak penjualan saham ini menggunakan dasar komisi sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tidak seperti sektor lain yang menggunakan nilai barang sebagai DPP.

pajak penjualan saham

Jika ditelaah, komponen pungutan dalam transaksi saham, selain pajak penjualan saham selain PPN, ada 4, yaitu:

  1. Komisi transaksi, yang merupakan biaya yang dipungut oleh perusahaan sekuritas kepada investor dengan besaran yang ditentukan dari frekuensi dan nilai transaksi yang dilakukan investor melalui perusahaan sekuritas, dalam suatu periode.
  2. IDX Levy, yang merupakan istilah pungutan yang dibebankan kepada investor atas penggunaan fasilitas transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Besaran Levy ini ditentukan oleh Direksi BEI.
  3. Sales tax, yakni PPh atas transaksi penjualan efek yang dipungut berdasarkan UU PPh Pasal 4 Ayat (2). Penghasilan dari penjualan atas transaksi saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,1%.
  4. Fee Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), yaitu dana yang harus disetorkan investor terkait setiap transaksi yang dilakukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban penyelesaian transaksi. Besaran tarif ini ditentukan oleh Direksi KPEI, yakni sebesar 0,01%.

PPN juga termasuk dalam pungutan atau pajak penjualan saham dengan besaran seperti yang telah disebutkan 10% dari komisi transaksi.

Penghitungan Pajak Penjualan Saham

Dalam pajak penjualan saham, penghitungan PPN masuk dalam urutan kedua setelah penghitungan biaya komisi.

Misalkan, Tuan A ingin menjual saham miliknya, yakni saham PT ABC Tbk dengan harga saham per lembar Rp 2.000. Tuan A ingin menjual 5 lot (1 lot = 100 lembar saham) yang berarti banyaknya saham yang akan dijual adalah 500 lembar saham.

Penghitungan dalam transaksi penjualan saham ini adalah sebagai berikut:

  1. Transaksi jual 500 x Rp 2.000 = Rp 1.000.000
  2. Komisi broker: 0,3% x Rp 1.000.000 = Rp 3.000
  3. PPN (11% dari komisi): 11% x Rp 3.000 = Rp 330
  4. PPh Transaksi Jual (0,1% dari nilai transaksi) : 0,1% x Rp 1.000.000 = Rp 1.000

Biaya penjualan saham yang harus dikeluarkan adalah Rp 4.330, yang berarti akan menjadi pengurang dari angka penjualan yang bisa didapatkan Tuan A. Jadi, dana yang didapatkan dari transaksi penjualan saham ini adalah sebesar Rp 995.670.

Besaran komisi sebesar 0,3% dari nilai jual ini ditetapkan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers 2016 silam.

Terkait besaran minimum brokerage fee, APEI menetapkan untuk transaksi beli fee broker ditetapkan sebesar 0,2% sementara untuk transaksi jual minimal sebesar 0,3%.

Faktor PPN dalam pajak penjualan saham memang cukup kecil, yakni 10% dari nilai komisi, yang sebesar 0,3%. Namun, mengingat jumlah dan nominal transaksi per hari di BEI yang sangat besar maka potensi PPN yang masuk dari transaksi jual beli saham ini tentu juga sangat tinggi.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Buat faktur pajak, bayar, dan lapor SPT Masa PPN Anda dengan mudah

Buat faktur elektronik untuk SPT PPN dan mengirimkannya ke lawan transaksi Anda secara instan tanpa perlu mencetaknya

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

Buat, Hitung, Setor, dan Lapor PPN di OnlinePajak

Proses PPN setiap transaksi Anda dengan lebih efisien dalam 1 aplikasi terintegrasi. Buat, hitung, setor, dan lapor PPN dengan mudah di OnlinePajak

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini