Pajak Alat Kesehatan: Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Terkait Covid-19

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Sekilas Mengenai Fasilitas Pajak Alat Kesehatan di Masa Pandemi

Mewabahnya covid-19 di seluruh dunia membuat berbagai negara mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Dari aspek ekonomi, menurunnya stabilitas mengakibatkan banyak bisnis harus gulung tikar karena terdampak pandemi. Sedangkan dilihat dari aspek kesehatan, harga alat-alat kesehatan pun ikut meroket di tengah wabah covid-19. Sehubungan dengan kondisi ini, pemerintah mendorong ketersediaan berbagai alat perlindungan diri serta obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi wabah covid-19 melalui pemberian fasilitas pajak alat kesehatan, yaitu fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. 

Baca Juga: Mengenal Insentif PPh 21

Fasilitas terkait alat kesehatan ini diberikan kepada badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah covid-19.

Jenis Barang dan Jasa yang Dikenakan Fasilitas Pajak Kesehatan Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah 

Apa saja jenis  barang dan jasa yang dikenakan fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atau ditanggung pemerintah? Dilansir dari Siaran Pers Nomor: SP-15/2020 ada beberapa barang dan jasa yang dikenakan fasilitas ini, diantaranya: 

  1. Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan covid-19 seperti vaksin, obat-obatan, peralatan laboratorium, perlengkapan untuk melindungi diri para petugas medis, peralatan untuk merawat pasien dan peralatan pendukung lainnya. 
  2. Jasa yang diperlukan dalam rangka menangani covid-19 seperti jasa konstruksi, jasa persewaan, jasa konsultasi, jasa teknik dan manajemen, serta jasa pendukung lainnya. 

Selain insentif pajak alat kesehatan di atas, pemerintah juga memberi pembebasan dari pemungutan atau pemungutan pajak penghasilan sebagai berikut: 

  • PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah covid-19. 
  • PPh Pasal 22 dan Pasal 22 impor atas impor dan pembelian barang sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan dan pihak lain yang ditujuk untuk membantu penanganan wabah covid-19.
  • Pasal 22 atas penjualan barang yang dilakukan oleh pihak penjual yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah covid-19. 
  • Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah covid-19. 

Untuk jenis pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, pengajuan surat keterangan bebas untuk disampaikan kepada kepala kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar melalui email resmi kantor pelayanan pajak yang bersangkutan. Sedangkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 21 tidak membutuhkan surat keterangan bebas. 

Baca Juga: Perbedaan PPN dan PPh 22 Impor

Insentif PPN dan PPh diatas diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020. 

Kelola Bukti Potong PPh 23 di OnlinePajak

Guna mempermudah kepatuhan pajak bagi para wajib pajak, sejak tahun 2020 pengelolaan bukti potong PPh 23 harus dilakukan secara elektronik. Selain menggunakan aplikasi e-Bupot, Anda juga dapat menggunakan aplikasi e-Bupot PPh 23/26 milik OnlinePajak. 

Di Aplikasi e-Bupot milik OnlinePajak, Anda dapat melihat daftar dan status masing-masing bukti potong PPh 23/26 yang sudah dibuat.  Isi formulir yang telah disediakan utuk membuat bukti potong PPh 23/26 serta lengkapi seluruh detail transaksi Anda. 

Baca Lebih Lanjut: Cara Lapor e-Bupot PPh23/26 di OnlinePajak

Mengelola bukti potong dalam jumlah banyak kini bukan masalah, di OnlinePajak Anda dapat mengimpor bukti potong secara langsung dari file excel Anda, sehingga bukti potong dapat dikelola secara lebih mudah. 

Ketahui lebih banyak soal e-Bupot OnlinePajak di sini dan gunakan sekarang untuk pengelolaan pajak yang lebih mudah.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

KELOLA E-BUPOT (E-BUKTI POTONG) PPH 23/26

Sesuai dengan Keputusan DJP No. KEP-269/PJ/2020, mulai Agustus 2020 PKP yang terdaftar di KPP wajib menggunakan e-Bupot. Kelola bukti potong elektronik PPh 23/26 Anda secara lebih mudah dan efisien.

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

Kelola e-Bupot (e-Bukti Potong) PPh 23/26

Sesuai dengan Keputusan DJP No. KEP-269/PJ/2020, mulai Agustus 2020 PKP yang terdaftar di KPP wajib menggunakan e-Bupot. Kelola bukti potong elektronik PPh 23/26 Anda secara lebih mudah dan efisien.

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini