Bagaimana Aspek Pajak Bisnis Jastip?

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Kini produk luar negeri berupa skin care, kosmetik, obat, tas hingga pakaian bisa didapatkan dengan mudah melalui jastip (jasa titipan) ke Indonesia. Bisnis jastip merupakan bisnis yang melakukan perdagangan, mengimpor barang, dan memanfaatkan barang berwujud dari luar Indonesia (dari luar daerah pabean).

Keberadaan bisnis jastip tidak membutuhkan kehadiran fisik (permanent establishment), karena bisa dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan LINE. Selain itu, bisnis jastip juga kerap dilakukan oleh orang pribadi yang sedang pelesir ke luar negeri dan penyerahan barang titipan luar negeri dilakukan secara cash on delivery.

Lalu, bagaimana aspek pajak pada bisnis jasa titipan?

Berikut aspek pajak yang melekat pada transaksi, yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Fasilitas bebas bea masuk tidak dapat digunakan untuk keperluan komersil. Berdasarkan regulasi itu, pelaku usaha jasa titipan memiliki kewajiban untuk membayar bea masuk barang di atas harga US$500 dan dikenakan tarif bea masuk sebesar 10% dari harga barang setelah dikurangi dengan US$500.

Selain itu, pelaku usaha jasa titip memerlukan dokumen kepabeanan dan dokumen pemberitahuan (Pemberitahuan Barang Impor Khusus) dengan aspek pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor Barang Kena Pajak sebesar 10%, dan pajak penghasilan (PPh 22) dengan berbagai variasi tarifnya. Misal terdapat tarif PPh Pasal 22 sebesar 7,5% untuk barang-barang tertentu seperti parfum, cairan, pewangi, peralatan rumah tangga, karpet, dan sebagainya yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013.

Sementara itu, jika barang titipan tergolong barang mewah, dikenakan pajak penjualan barang mewah seperti tas branded dan perhiasan yang mengacu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM bahwa tarif pajak penjualan atas barang yang dikategorikan barang mewah sebesar 10% dan maksimal 200%.

Bagaimana jika barang dari toko luar negeri atau jasa titipan langsung dikirim ke Indonesia tanpa sistem cash on delivery?

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.044/2018 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, bahwa batas tidak kena bea masuk tergantung pada FoB (Freight on Board) yang dikeluarkan, FoB meliputi biaya yang digunakan ketika barang dari luar negeri diangkut ke sarana pengangkut ke Indonesia, biaya pemuatan ke sarana pengangkut, dan harga barang. Jika nilai FoB tidak melewati US$75 dan kurang dari US$1.500, maka tidak dikenakan bea masuk.

Kini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan tengah meluncurkan aplikasi Electronic Customs Declaration (ECD), untuk melakukan deklarasi barang dari luar negeri dan memudahkan pelaku usaha jasa titip dalam memenuhi kewajiban pajak.

Bagaimana kewajiban pajak bisnis jasa titipan yang dilakoni oleh orang pribadi?

Kewajiban perpajakan berupa hitung, setor, dan lapor pajak karena mendapatkan penghasilan dari bisnis jasa titipan. Berikut penghitungan tarif pajak orang pribadi yang melakoni usaha jasa titipan:

Jika peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000 dalam satu tahun pajak wajib untuk membuat pembukuan dan tarif pajak progresif hingga 30% mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sementara, untuk peredaran bruto yang kurang dari Rp4.800.000 dalam satu tahun pajak dapat menggunakan PPh Final Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dengan tarif 0,5% dari omzet/peredaran bruto.

Setelah mengetahui tarif pajak dan menghitung tarif pajak, wajib pajak akan membayar pajak dan menyetor pajak terutang. Untuk menghemat waktu, Anda dapat melakukan pembayaran pajak via PajakPay yang tersedia di kanal OnlinePajak.

Selanjutnya untuk lapor pajak, wajib pajak mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) formulir 1770. Formulir 1770 digunakan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha, kena PPh Final atau bersifat final, penghasilan diperoleh dari dalam negeri/luar negeri.

Tidak hanya itu, dalam melaporkan pajak, wajib pajak juga mengunggah laporan keuangan (bagi yang diwajibkan), rekap per bulan peredaran bruto dan bukti setoran pajaknya dalam bentuk file PDF. Hal tersebut, dapat dilakukan secara online melalui e-Filling yang tersedia di kanal aplikasi OnlinePajak secara gratis dan praktis karena tidak menimbulkan biaya kepatuhan (cost of compliance) yang tinggi!

Ayo, hitung dan lapor pajak di OnlinePajak!

Ditulis oleh Desni Sensini (flazztax.com)

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Flazztax.com bermitra dengan para profesional yang telah berkecimpung di bidang perpajakan dengan pengalaman lebih dari 13 tahun. Kami memiliki visi untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, serta keamanan bagi masyarakat dalam masalah perpajakan.
onlinepajak

Buat ID Billing dan bayar semua pajak dalam hitungan detik

e-Billing dan PajakPay OnlinePajak hadir untuk mempermudah Anda dalam proses bayar pajak secara online. Hanya dengan satu klik, Anda dapat membuat ID Billing sekaligus membayar pajak.

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

Buat Banyak ID Billing dan Bayar Sekaligus dengan Cepat!

Buat banyak ID Billing dengan berbagai KAP/KJS dan bayar semuanya sekaligus. Cukup centang ID Billing yang ingin dibayarkan, lalu klik “Lanjutkan Pembayaran” dan bayar dengan PajakPay

Bingung gimana bayar pajak online yang gak ribet? Pengen Hemat Waktu & Bebas Antre saat waktunya bayar pajak? Cobain aja Aplikasi Pajak ini!

OnlinePajak menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik saat menavigasi website. Kebijakan cookie selengkapnya di sini